Diprotes, Aturan yang Wajibkan ASN Beli Tiket MotoGP
Aturan yang mewajibkan aparatur sipil negara membeli tiket MotoGP Mandalika diprotes. Sejumlah anggota dewan menyesalkan aturan tersebut
MATARAM, FIN.CO.ID - Aturan yang mewajibkan aparatur sipil negara membeli tiket MotoGP Mandalika diprotes.
Sejumlah anggota dewan menyesalkan aturan yang disampaikan Sekretaris Daerah Pemprov NTB H Lalu Gita Ariadi.
Walaupun hal tersebut kemudian dibantah Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.
Baca Juga
(BACA JUGA:Heboh, ASN Diwajibkan Beli Tiket MotoGP Mandalika, Ini Alasannya)
Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Sirajuddin menilai kebijakan ini merupakan pemaksaan dan melanggar aturan.
“Kami sangat menyesalkan ketika ada kebijakan Pemprov mewajibkan ASN untuk membeli tiket MotoGP. Apa dasar mewajibkannya, karena tentu ini pemaksaan dan melanggar aturan,” tegasnya, dilansir radarlombok, Jumat, 4 Maret 2022.
Menurutnya, kebijakan mewajibkan ASN membeli tiket MotoGP menyalahi mekanisme yang ada. Sebab konstruksi gelaran event MotoGP adalah event nasional.
(BACA JUGA:Masih Sepi Pembeli, Tiket MotoGP Baru Terjual 22 Ribu )
“Artinya tidak boleh dong mewajibkan. Maka perlu dievaluasi progresnya seperti apa event MotoGP ini, kok bisa tiketnya nggak laku, lalu ASN mau diwajibkan seperti itu,” ucapnya.
Dia melihat, pihak terkait belum becus mempromosikan event MotoGP. Seharusnya dapat dijadikan peluang sebagai wadah dalam promosikan daerah keluar. Tidak kemudian mengambil kebijakan yang malah merugikan daerah sendiri.
“Jadi cara mempromosikan yang masih kurang maksimal dengan lemahnya manajemen pengelolaannya yang tidak benar dan maksimal. Itu masalahnya. Dan tidak boleh dong mewajibkan ASN atau masyarakat oleh Pemprov NTB untuk nonton MotoGP,” tegasnya.
Serupa disampaikan Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, TGH Mahalli Fikri. Jika kata wajib sudah keluar, berarti menunjukkan adanya unsur pemaksaan. Apalagi ditambah dengan ada ancaman sanksi bagi ASN yang tidak mematuhi hal tersebut.
“Kalau sifat imbauan, kita mendukung. Kalau ada unsur pemaksaan, itu jelas melanggar hak asasi,’’ cetusnya.
Jika pun ada surat edaran pemda untuk memfasilitasi pembelian tiket MotoGP, Mahalli mengaku salut. Karena itu sebagai bentuk sosialisasi pemda dalam kesediaan memfasilitasi warga NTB yang berhajat menonton MotoGP dengan harga tiket yang lebih murah atau di bawah tarif standar.
Baca Juga
“Tapi kalau mengharuskan kepada ASN dengan sanksi tertentu, saya kira itu tidak tepat,” pungkasnya.
Saran berbeda disampaikan anggota DPRD Provinsi NTB lainnya, Akhiansyah, bahwa sebaiknya penyelenggara maupun pihak lainnya termasuk pemda perlu mencari inovasi dan terobosan untuk mendukung lancar dan sukses penyelenggaraan event MotoGP.
Namun tidak dengan membuat kebijakan yang mengharuskan ASN untuk membeli tiket MotoGP.
Soalnya, banyak ASN yang memiliki ekonomi pas-pasan. Sehingga relatif akan memberatkan jika dipaksa untuk membeli tiket MotoGP.
“Kita tidak setuju jika beli tiket itu diwajibkan,” timpalnya.
Kepala BKD Provinsi NTB, Muhammad Nasir mengakui jika pernyataan Sekda Gita yang mewajibkan ASN membeli tiket MotoGP menyusul surat imbauan yang dikeluarkan.
Baca Juga
“Sebenarnya itu baru sebatas imbauan saja kalau bisa. Karena kalau wajib akan habis tiketnya 13 ribu dan pengawai kita kan nyebar, tapi itu belum final,” katanya.
Nasir juga tidak terlalu banyak bicara soal apa saja isi imbauan Sekda Gita yang mewajibkan ASN lingkup Pemprov NTB membeli tiket MotoGP.
“Jadi saya belum tahu jelas soal kebijakan itu. Pak Sadimin (Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan) dan Pak Sekda yang bisa jelaskan,” lemparnya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Sadimin yang diminta penjelasnya soal hal tersebut mengaku tidak tahu.
“Saya kurang tahu. Konfirmasi sama yang mewajibkan saja,” lempar Sadimin.
Menurutnya, tidak boleh kemudian ada paksaan terhadap siapapun untuk pembelian tiket MotoGP.
“Kalau pendapat saya nonton itu kan boby. Yang mau nonton ya silakan, yang tidak ya jangan dipaksa. Kalau ingin nonton kesulitan membeli tiket dapat kami fasilitasi pemesanannya secara kolektif. Karena secara lisan ditugaskan Pak Gubernur untuk itu,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Sadimin tidak bisa menjawab apa yang menjadi statemen ASN diwajibkan membeli tiket MotoGP. Sebab dirinya juga tidak setuju jika kebijakan tersebut dibuat.
“Kalau saya tidak setuju ASN diwajibkan,” tegasnya.
Apalagi, lanjut dia, dalam surat yang sebelumnya dikeluarkan sudah tegas dikatakan pemprov hanya memfasilitasi masyarakat ber-KTP NTB saja, baik ASN maupun masyarakat umum dalam pembelian tiket. Tetapi tidak kemudian ada paksaan yang dilakukan.
“Sudah jelas perangkat daerah diminta memfasilitasi ASN, keluarganya dan NIK NTB yang mau pesan tiket secara kolektif. Tidak ada mewajibkan ASN beli tiket MotoGP,” jelasnya.