Waspadai Hujan Lebat Tiga Hari ke depan

JAKARTA - Hujan dengan intensitas lebat masih bakal mengguyur sejumlah wilayah di Tanah Air. Masyakat dimina untuk mewaspadainya.Kepala Bidang Pengelolaan Citra Indraja Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Endarwin mengatakan pihaknya memprediksi akan adanya potensi hujan dengan intensitas lebat di sejumlah wilayah Indonesia."Pulau Jawa pada umumnya ada potensi hujan lebat. Kemudian Kalimantan bagian barat dan tengah, Sulawesi Tengah dan Selatan. Kemudian Maluku dan Papua Barat dan Papua. Juga wilayah pesisir barat Sumatera," katanya di Jakarta, Kamis (16/1).Potensi hujan diprediksi bakal terjadi dalam dua hingga tiga hari ke depan.Sementara itu, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), potensi yang sama juga akan terjadi."Tetapi karena sejauh ini fenomena yang mendukung terjadinya hujan lebat hingga sangat lebat yang sifatnya global relatif tidak ada atau sedang turun kondisinya. Jadi potensi hujan lebat tetap ada tapi mungkin masih lama," katanya.Ia mengatakan secara akumulasi harian, intensitas hujan tersebut juga tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat."Terutama pada siang dan sore. Kami menyebutnya sebagai hujan konvektif," ujarnya.Hujan konvektif adalah hujan yang biasanya diawali pemanasan pada pagi hingga siang hari dengan kemungkinan kondisi awan yang terbuka, memungkinkan masuknya cahaya Matahari. Dan mengingat saat ini wilayah Indonesia berada pada fase musim hujan, maka uap airnya cukup banyak."Lumayan gampang juga naiknya ke atmosfer. Jadi biasanya terjadi pada sore atau malam. Siang atau sore potensi hujan lebat terjadi di Jabodetabek," katanya.Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengimbau semua daerah terus mengikuti perkembangan prakiraan cuaca dari BMKG. Sehingga daerah akan lebih siap ketika terjadi bencana alam."Seandainya terjadi hujan cukup lebat, maka warga yang berada di daerah rawan bencana tentunya lebih aman untuk diungsikan sementara," katanya.Doni juga meminta masyarakat untuk mengikuti instruksi kepala desa jika diharuskan mengungsi pada kondisi tertentu.Terutama, warga yang tinggal di dekat tebing-tebing, di tepi tebing, maupun di bawah tebing untuk mewaspadai bencana tanah longsor."Antardaerah juga diminta untuk saling berkoordinasi untuk saling memberikan informasi. Jika hujan di hulu tinggi, maka di bagian hilir harus mengikuti perkembangan," katanya.Ia mengingatkan hampir semua daerah di Indonesia memiliki potensi bencana alam, seperti banjir karena adanya alih fungsi lahan."Hampir semua daerah di Indonesia juga mengalami banjir bandang dan tanah longsor selama dua tahun terakhir, sehingga semua harus waspada," katanya.Terpisah, Kepala Pusdalop BNPB Bambang Surya Putra meminta Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) atau sistem peringatan dini multibencana harus sesuai standar United Nation Disaster Risk Reduction (UNDRR)."Disebut juga Badan Perserikatan Bangsa?Bangsa (PBB) untuk Strategi Internasional. Selain itu, MHEWS juga mengacu pada World Meteorologi Organization (WMO) berdasarkan konferensi 2007," katanya.Dalam konferensi tersebut sistem peringatan dini yang baik mengacu empat hal. Pertama, meningkatkan pemahaman risiko. Lembaga ataupun masyarakat harus memahami dulu berbagai risiko di daerahnya."Misal, kalau tinggal di pinggir kali risikonya banjir. Jika tinggal di pinggir pantai, risikonya abrasi atau tsunami meskipun tidak semua daerah rawan tsunami," ujarnya.Kementerian dan lembaga juga harus melakukan monitoring agar semua orang paham risiko tersebut.Misalnya, BMKG memberikan pemahaman terkait meteorologi, klimatologi dan geofisika agar masyarakat di daerah masing-masing paham. Selanjutnya, peran Badan Informasi Geospasial (BIG) penting dalam memetakan informasi geospasial dan lain sebagainya."Kemudian peringatan dini yang baik harus melakukan pemantauan potensi bencana," katanya.Pemantauan tersebut untuk menguji prediksi-prediksi BMKG, PVMBG dan instansi terkait lainnya tentang kebencanaan. Hal itu penting agar menjadi peringatan yang tepat waktu sehingga bisa dipercaya.Tahap ketiga, barulah mengomunikasikan dan mendistribusikan informasi peringatan dini tadi kepada masyarakat di daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana alam."Jadi MHEWS harus bisa mengomunikasikan hingga ke lapisan masyarakat yang betul-betul berisiko bencana," katanya.Pendistribusian informasi tersebut, harus melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta pemerintah hingga ke tingkat terendah.Terakhir, memastikan apakah peringatan dini yang disampaikan memicu respon masyarakat. Karena, bisa saja informasi itu sampai namun tidak dimengerti sehingga akan percuma."Oleh karena itu, perlu memastikan agar informasi ini benar-benar sampai dan direspon," katanya.(gw/fin)