KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang di 686 TPS
Warga menggunakan hak pilih di TPS di jakarta-Afd Namakule-Fin
FIN.CO.ID- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar pemilihan suara ulang di 686 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 38 provinsi 216 Kabupaten, 396 Kecamatan dan 497 Desa atau Kelurahan.
PSU ini dimulai sejak 15 Februari hingga 24 Februari 2024. Namun begitu, jumlah TPS yang lakukan PSU berbeda dengan jumlah yang direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yakni sebanyak 780 TPS.
"Kami saat ini masih mengonsolidasikan data, sehingga data yang bisa kami sampaikan baru sebanyak 686 untuk pemungutan suara ulang," ujar Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat 23 Februari 2024.
BACA JUGA:
- KPU RI Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Soal 780 TPS Lakukan PSU
- Soal Penghinaan Terhadap PPSU, Lurah Ancol Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka
Ia menjelaskan pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan Bawaslu terkait perbedaan angka itu.
KPU juga akan memerintahkan jajaran di provinsi, kabupaten, kota, termasuk badan ad hoc untuk dikaji.
"Kalau sekiranya memang rekomendasi itu akurat, faktual, maka laksanakan. Tapi kalau sekiranya hasil kajian berkata lain, maka sampaikanlah itu kepada Bawaslu yang menerbitkan surat rekomendasi," katanya.
Sebelumnya, Rabu (21/2), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan rekomendasi terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).
Selain itu, sebanyak 132 TPS direkomendasikan melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS).
BACA JUGA:
- Anggaran Ditjen Perumahan Tahun 2024 Rp 6,19 Triliun, Digunakan Untuk Bangun Rusun, Rusus Hingga PSU
- Hari Ini, 13 TPS di Kota Tangerang Gelar Pemungutan Suara Lanjutan
Sehingga, Bawaslu RI secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.
"Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket), serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.
.jpeg)
Sumber:
