Soal Bakal Jadi Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka: Ditunggu Besok, Ini Bukan Masalah Pribadi
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan keputusan langkah politik kedepannya akan ditentukan besok, Rabu, 18 Oktober 2023.
FIN.CO.ID - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan keputusan langkah politik kedepannya akan ditentukan besok, Rabu, 18 Oktober 2023.
Hal itu diungkapkan Gibran Rakabuming Raka terkait kabar dirinya dijadikan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dikatakan Gibran Rakabuming Raka, terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kepala daerah di bawah 40 tahun daftar jadi calon presiden (capres) dan cawapres, bukan hanya dirinya yang bisa mendaftar.
Baca Juga
"Yang punya peluang bukan hanya saya. Banyak (kepala daerah) di Jawa Tengah yang di bawah 40 tahun," kata Gibran di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa, 17 Oktober 2023.
BACA JUGA:
- Putuskan Batas Usia Capres Cawapres, MK Sudah Seperti DPR dan Presiden
- MK Kabulkan Uji Materi Usia Capres Cawapres untuk Kepentingan Keluarga Jokowi
Selain di Jawa Tengah, lanjutnya, ada beberapa nama sosok politikus lain dari Jawa Timur yang memiliki peluang sama untuk maju sebagai capres atau cawapres pada Pemilu 2024.
Gibran menyebutkan nama Bupati Kendal, Jawa Tengah, Dico Mahtado Ganinduto; Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak; Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Mochamad Nur Arifin; Bupati Kediri, Jawa Timur, Hanindhito Himawan Pramana yang merupakan anak Pramono Anung; Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Erman Safar; serta Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution yang juga kakak iparnya sendiri.
Disinggung mengenai langkah politik selanjutnya, Gibran mengatakan dirinya menunggu pertemuan selanjutnya dengan para pimpinan PDI Perjuangan.
"Ditunggu besok, ya, ini bukan masalah pribadi. Kami harus konsultasi dengan banyak orang," tambahnya.
BACA JUGA:
- Anak Pak Jokowi Gibran Bisa Jadi Cawapres, 'Kami Muak Ingin Muntah' Bergema di Medsos X Twitter
- Gibran Bisa Jadi Cawapres, Jokowi Akui Tak Ikut Campur: Silakan Saja Tanyakan ke Partai Politik
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun enggan memberikan tanggapan mengenai adanya pinangan kepada dirinya dari partai politik lain untuk bertarung di Pilpres 2024.
"Nanti, ya," imbuhnya.
Baca Juga
Meski demikian, dia memastikan dirinya masih tetap di PDI Perjuangan. Gibran pun lagi-lagi mengaku masih santai dulu dan akan menyelesaikan pekerjaannya di Kota Surakarta.
"Jangan fokus ke saya saja, tadi saya sebutkan bupati, wali kota, banyak banget. Saya santai, masih harus menyelesaikan kerjaan di sini dulu," ujar Gibran.
Diketahui hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres dan cawapres berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.
Besok Menghadap DPP PDI Perjuangan
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dipanggil Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan untuk menghadap pada Rabu, 18 Oktober 2023.
Akankah Gibran Rakabuming Raka akan dicecar PDI Perjuangan soal keinginan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres)?
Baca Juga
Diketahui putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut digadang-gadang bakal menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto, usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mengenai syarat capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Mungkin besok Rabu saya juga akan dipanggil oleh DPP," kata Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo, Senin, 16 Oktober 2023.
BACA JUGA:
- PDIP Sindir Gibran Jokowi: Cah Cilik Jadi Pengurus Anak Muda Pilem India, Sesuai Titah Yang Mulia Pinokio!
- Maju Cawapres Gibran Pindah ke Golkar? Denny Siregar: Sang Pangeran Sudah Disiapkan Karpet Kuning
Diungkapkannya panggilan tersebut datang langsung dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Dijelaskan Gibran, dia akan menghadap DPP PDIP untuk melaporkan perkembangan dinamika politik di tanah air saat dipanggil DPP PDIP nanti.
"Ya saya akan melaporkan keadaan terkini dong. Saya kan memang rutin lapor ke beliau," katanya.
"Bahasanya bukan minta laporan. Ayo mas ngobrol untuk update perkembangan terkini," katanya.
BACA JUGA:
- Begini Reaksi Megawati Saat MK Muluskan Gibran sebagai Cawapres
- Gerindra Tancap Gas Bangun Komunikasi dengan Gibran Usai Putusan MK, Siap Pengumuman Cawapres Prabowo
Gibran juga mengaku komunikasinya dengan para petinggi partai masih terjalin dengan baik. Meskipun saat ini dirinya diisukan bakal menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
"Lancar dong. Santai aja. Kan terakhir rakerda di Semarang kami masih ikut," katanya.
Sudah Clear Ya
Sebelumnya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia minimal capres dan cawapres.
Putra Presiden Jokowi ini mengakui tidak mengikuti sidang MK yang digelar sejak pagi Senin pagi 16 Oktober 2023.
"Saya nggak tahu putusane, wong lagi rampung rapat kok. (Saya tidak tahu putusannya, karena saya baru selesai rapat)," kata Gibran kepada awak media, Senin 16 Oktober 2023.
Gibran berharap, dengan hasil putusan tersebut semua pihak agar tidak membahas MK dan dirinya lagi sebagai cawapes.
"Wis clear, ya (sudah beres, ya). Ojo mbahas MK terus (Jangan bahas MK terus)," tambahnya.
BACA JUGA:
- MK Disebut Mahkamah Keluarga, Partai Garuda: Mereka Menghina Konstitusi Karena tak Ingin Prabowo Menang
- Breaking News! MK Tolak Gugatan Batas Umur Capres Cawapres
Sementara itu, terkait adanya istilah plesetan MK sebagai "Mahkamah Keluarga", karena Ketua MK Awar Usman merupakan paman Gibran, dia meminta hal itu segera dihentikan.
"Tidak perlu dipeleset-pelesetkan seperti itu, nanti warga resah," katanya.
Mengenai langkah politiknya ke depan, Gibran mengaku masih fokus pada pembangunan di Kota Surakarta.
"Saya fokus pembangunan. Saya sampai nggak memikirkan ditolak atau diterima, baru tahu kalau ditolak. Beres tho," ujar Gibran.
BACA JUGA:
- Jelang Putusan MK, PDIP: Tidak Ada Jalan Instan Bagi Kader, Semua Berproses dari Bawah
- Sinyal MK Muluskan Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres Pendamping Prabowo Subianto, Masa Suram Indonesia
MK Tolak Gugatan Batas Usia Minimum Capres Cawapres

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).--
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas umur minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh sejumlah pihak menjelang pemilihan presiden 2024.
Permohonan ini diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili Giring Ganesha Djumaryo dan Dea Tunggaesti.
Kemudian kader PSI Dedek Prayudi, Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dan Mikhail Gorbachev Dom.
Mereka meminta usia minimal capres-cawapres diturunkan dari semula 40 tahun, jadi 35 tahun.
Dalam putusannya, MK menilai dalil pemohon atas batas usia minimal capres cawapres tidak mendasar.
"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan dalam sidang yang digelar pada Senin 16 Oktober 2023.
Dalam putusannya, MK menilai bahwa Mahkah Konstitusi tidak punya wewenang dalam menentukan batas umur capres dan cawapres. Sebab itu merupakan wewenang pembentuk UU dalam hal ini DPR RI.
"Merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden" kata Anwar Usman.
Kata dia yang penting penentuan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara.
MK menilai, Pasal 169 huruf g UU 7/2017 terkait batas minimal usia capres cawapres tidak bisa dianggap sebagai diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi.
"Oleh karenanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Mahkamah memutuskan secara alternatif tanpa mengubah ketentuan syarat usia yang merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang," kata Anwar.