Beri Bantahan Menohok, Ketum BPI KPNPA RI Mengaku Tak Ungkap Dugaan Mafia Anggaran di Pemprov Jabar
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI) Tb Rahmad Sukendar (Ist)--
Beri Bantahan Menohok, Ketum BPI KPNPA RI Mengaku Tak Ungkap Dugaan Mafia Anggaran di Pemprov Jabar - Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI) Tb Rahmad Sukendar mengatakan bahwa dirinya tidak tahu dan tidak sedang mengungkap dugaan mafia anggaran Bankeu Pemprov Jawa Barat.
"Kami tidak mengetahui, dan tidak bertanggung jawab atas semua pernyataan yang mengatasnamakan pengurus BPI KPNPA RI," tegas Rahmad Sukendar, kepada Wartawan di Jakarta, Selasa 14 Februari 2023
BACA JUGA:BPI KPNPA Gelar Demo Desak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya Pantau Pengaduan Kasus Tembakau Sintetis
Rahmad mengatakan, saat ini pihaknya sedang konsen mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera membuat satgas mafia tanah di Sulawesi Barat (Sulbar), untuk membantu masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan untuk memperjuangkan haknya.
Rahmad mengatakan, dirinya menyayangkan terhadap orang yang mengatasnamakan pengurus BPI.
"Saya tidak tahu motifnya apa, yang jelas semua isi pemberitaan tersebut sangat merugikan dan diluar tanggung jawab kami," ucapnya.
Pasalnya, BPI Ketika menyikapi permasalahan hukum dalam pemberitaan selalu menyebutkan sumber yang jelas, dan berdasarkan hasil kajian serta bukti-bukti memadai.
BACA JUGA:Fakta Soal Kasus Tembakau Sintetis 37,5 Kg Terungkap, Kuasa Hukum Ternyata Istri AKP F
Sebelumnya, diberitakan salah satu media online yang dipublish pada tanggal 12 Februari 2023.
Pengurus BPI KPNPA RI, Papat mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan dalam proyek bantuan keuangan untuk pengadaan penerangan jalan umum (PJU).
Menurut Pengurus BPI KPNPA RI kepada JPOL Jumat, 10 Februari 2023, praktek dugaan penyimpangan ini sudah berlangsung cukup lama dengan modus mengatur semua pemenang proyek tender PJU untuk berbelanja di salah satu perusahaan pengadaan alat-alat dan perlengkapan PJU.
"Ada 2 orang oknum dengan inisial A dan D keduanya diduga dibekingi oknum APH dan 2 orang ini memiliki akses di Dinas terkait sehingga mampu mensetting setiap bantuan keuangan untuk PJU di Kabupaten Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat,” terangnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
.jpeg)
Sumber:
