Jamwas Pastikan Tindak Oknum Jaksa Kejati Jateng Jika Terbukti Memeras Pengusaha Semarang Rp 10 Miliar
Jamwas Kejagung Ali Mukartono-dok-
"Pemeriksanya dari Jamwas Bapak Mustaming dan Pak Andri," ujar Agus Hartono.
Dia menyebut dari hasil konfrontasi pemeriksaan yang dilakukan pihak Jamwas, ada sejumlah pernyataan tidak jujur yang disampaikan Putri Ayu Wulandari kepada pemeriksa dari tim Jamwas.
"Ada kebohongan yang disampaikan pihak penyidik Kejati (Putri Ayu Wulandari, Red). Salah satunya dia mengatakan bertemu saya dua kali. Padahal faktanya tiga kali pemeriksaan saya dia selalu hadir dan bahkan mengontrol jalannya pemeriksaan," urai Agus.
BACA JUGA:Pengusaha Semarang Mengaku Dipalak Oknum Kejati Jateng Rp 10 Miliar, Begini Respons Kejagung
Kasus dugaan pemerasan Rp10 miliar yang dilaporkan pengusaha Agus Hartono ini menarik perhatian Kejagung.
Sebab, Agus Hartono ditetapkan sebagai tersangka lantaran tidak bersedia memenuhi permintaan Koordinator Jaksa Putri Ayu Wulandari yang meminta uang Rp10 miliar untuk dua perkara.
Putri mengaku menjalankan perintah Kajati Jateng Andi Herman saat itu (Kini menjabat Sesjampidsus Kejagung RI).
Agus ditetapkan sebagai tersangka terkait pemberian fasilitas kredit sejumlah bank ke PT Citra Guna Perkasa pada 2016.
"Saya ditetapkan tersangka dulu baru kemudian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)-nya menyusul," ujarnya.
Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-3332/M.3/Fd.2/10/2022 terbit 25 Oktober 2022. Sementara Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Nomor 15/M.3.1/Fd.2/10/2022 terbit pada 26 Oktober 2022.
Dari situ, Agus kemudian menggugat penetapan status tersangkanya ke Praperadilan di PN Semarang. Majelis hakim tunggal R Azharyadi Priakusumah menggugurkan penetapan Agus Hartono sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Dalam persidangan terungkap, Kepala Kejati Jateng Andi Herman ternyata mengeluarkan lebih dulu surat penetapan tersangka daripada surat perintah penyidikan.
Hakim pun menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan dan segala penetapan atau produk hukum yang dikeluarkan Kejati Jateng terkait perkara ini.
Sumber:
