News

Tegas! Jokowi Bilang Rencana Reshuffle Selalu Ada, 'Menteri Antitesa' dari Nasdem Bakal Diganti?

Presiden Jokowi menegaskan rencana reshuffle selalu ada. PDIP singgung menteri antitesa

Tegas! Jokowi Bilang Rencana Reshuffle Selalu Ada, 'Menteri Antitesa' dari Nasdem Bakal Diganti?
Presiden Joko Widodo (Jokowi)

JAKARTA, FIN.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan rencana reshuffle (perombakan) kabinet Indonesia Maju selalu ada. 

Terkait kapan reshuffle dilakukan, Jokowi menyebut belum memutuskan waktunya.

BACA JUGA:Dinilai Bikin Gaduh, Surya Paloh Nonaktif Zulfan Lindan dari Pengurus NasDem

Sikap Jokowi ini juga diamini PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih ini mendukung Jokowi mengevaluasi menteri dari parpol yang tidak patuh.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," tegas Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 13 Oktober 2022.

Rencana reshuffle ini diduga terkait langkah Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Keputusan NasDem tersebut dianggap terlalu dini dari parpol koalisi di pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin. 

BACA JUGA:NasDem Sindir Hasto PDIP: Politik Rendahan, Tidak Elegan!

Deklarasi Anies Baswedan sebagai capres, menunjukkan NasDem menyatakan sudah siap diri berkontestasi di Pilpres 2024.

Terlebih, pengurus DPP Nasdem Zulfan Lindan menyebut partainya mengusung Anies karena dianggap sebagai antitesa (bertolak belakang) dengan Presiden Jokowi. 

Akibat ucapannya tersebut, siang ini Zulfan Lindan dinonaktifkan oleh Ketua umum DPP Nasdem Surya Paloh. 

Terkait rencana reshuffle kabinet tersebut, PDIP menegaskan mendukung sikap Jokowi. 

BACA JUGA:PDIP dan NasDem Saling Sindir, Pengamat Politik: Anies Dianggap Kontra Pemerintah

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan keputusan Presiden Jokowi sangat bagus.

"Yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus. Apalagi reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan permasalahan rakyat," ujar Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, pada Kamis, 13 Oktober 2022.

Hasto berharap Pemilu 2024 mendatang, masyarakat berada dalam kondisi yang baik. 

Karena itu, kondisi di dalam kabinet pun harus baik. Hasto menegaskan Jokowi memiliki hak penuh mengevaluasi para menterinya. 

BACA JUGA:Jawab Sindiran PDIP, NasDem Pilih Anies Baswedan Bukan sebagai Petugas Partai!

"Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden. Sehingga Pak Jokowi dapat menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," beber Hasto.

Diketahui ada tiga kader Partai Nasdem yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. 

Ketiganya adalah Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Johnny G Plate (Menkominfo). 

BACA JUGA:Soal NasDem Deklarasi Anies, PDI-P: Jangan Calonkan Orang yang Punya Kebijakan Berbeda

Nasdem Optimitis Kadernya Tidak Direshuffle 

Sebelumnya, Partai Nasdem meyakini presiden Jokowi tidak akan merombak menteri yang berasal dari partainya. 

"Saya kok tidak yakin Pak Jokowi akan sesempit itu dalam melihat dinamika politik yang terjadi. Bukankah siapapun sah untuk menyatakan diri bakal maju menjadi capres di 2024 nanti? Bukankah sah juga sebuah partai politik mencalonkan seseorang untuk menjadi capres di 2024 mendatang?" ujar Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Selasa, 4 Oktober 2022 lalu. 

Dia menyebut, kepemimpinan Jokowi sudah memasuki periode kedua. Sejak awal hingga akhir periode nanti, Nasdem tetap mendukung kepemimpinan Jokowi. 

BACA JUGA:Nasdem Capreskan Anies Dikaitkan Banjir Jakarta, Kata Sekjen PDIP, Situasi yang Sama saat Deklarasi Jokowi

"Kecuali kami menyatakan tidak mendukung beliau lagi di periode berikutnya, maka itu menjadi make sense jika ada reshuffle kabinet. Tapi ini kan tidak. Kami tetap bersama dengan Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan nanti. Adapun yang sekarang ini adalah untuk Pilpres 2024. Maka apa yang kami lakukan adalah sesuatu hal yang lumrah dan wajar sebagai kelompok politik," terang Willy.

Seperti diberitakan, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem. 

Zulfan Linda dinonaktifkan melalui surat bernomor 228-SI/DPP-NasDem/X/2022 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Johnny G. Plate tanggal Kamis 13 Oktober 2022. 

Penonaktifkan Zulfan Lindan diduga kuat berkaitan dengan sejumlah pernyataannya terkait pencapresan Anies Baswedan.

BACA JUGA:Balas Sindiran PDIP, NasDem: Gerindra Capreskan Prabowo Gak Disebut Lepas Koalisi, Terlalu Kerdil Pikirannya

"Saudara Zulfan Lindan telah mengeluarkan pernyataan tidak produktif bahkan cenderung menurunkan citra Partai NasDem, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem menyampaikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan," berikut bunyi surat itu. 

Dalam surat itu, tertulis juga bahwa Zulfan Lindan dilarang memberikan pernyataan di media sosial atas nama NasDem.

"Dilarang memberikan atau membuat pernyataan di meda massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem sampai waktu yang ditetapkan," bunyi surat itu.

Sementara itu, melalu siaran pers, Surya Paloh mengatakan bahwa Zulfan Lindan selama ini bertentangan dengan partai.

BACA JUGA:Sindir NasDem Capreskan Anies, Sekjen PDI Perjuangan Ibaratkan Bendera Belanda yang Dirobek Warna Birunya

Paloh mengatakan NasDem selalu ingin ruang politik Indonesia diisi dengan perdebatan produktif tentang gagasan dan ide.

"Tanggung jawab inilah yang kemudian membuat Partai NasDem memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan," tegas Paloh.

Dia mengingatkan bahwa NasDem senantiasa melandasi gerak dan tindakan dengan pemikiran yang kuat. Bukan hanya dengan narasi yang sekadar menimbulkan sensasi serta kegaduhan.

"Peringatan ini diharapkan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai NasDem untuk terus menjaga karakter dan jati idri sebagai partai gagasan dengan semangat perubahan," papar Paloh.

BACA JUGA:Megawati Bertemu Jokowi Bahas Anies Dicapreskan NasDem, Sekjen PDIP Beri Penjelasan

Anies Baswedan Antitesa Jokowi

Seperti diketahui, Zulfan Lindan  menyebut alasan Nasdem memilih Anies Baswedan sebagai capres karena antitesis Presiden Jokowi. Pernyataan ini yang diduga membuat gaduh dan merusak citra NasDem.

"Jokowi ini kita lihat sebagai tesa, tesis, berpikir dan kerja, tesisnya kan begitu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa, antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu, Anies," kata Zulfan dalam sebuah diskusi yang bertema: Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi belum lama ini. 

BACA JUGA:Terbongkar Alasan NasDem Usung Anies Jadi Capres 2024, Ternyata Ada Tiga Kriteria yang Dimiliki

Zulfan menuturkan Anies memiliki kemampuan berpikir yang berkonsep yang dirumuskan dalam kebijakan (policy). 

"Apa artinya, dia berpikir secara konseptualisasi kemudian itu dirumuskan dalam policy-policy. Nah kita mengharapkan dari dua ini, dari Jokowi ini, dari Anies ini sintesanya akan lebih dahsyat lagi nanti 2029, jadi harus ini karena kalau memang misalnya Ganjar, dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. Prabowo dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. (Puan) Mirip-mirip," pungkasnya.

BACA JUGA:Hasil Survei, Ada Risiko Partai Nasdem Menunjuk Anies sebagai Calon Presiden

BACA JUGA:Komisi VI DPR Desak Erick Thohir Copot Zulfan Lindan dari Komisaris BUMN

BACA JUGA:Jokowi: 'Badai' Sudah Datang, 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF

BACA JUGA:Jokowi Minta Pembelian Helikopter AgustaWestland 101 Senilai Rp 700 Miliar Dibatalkan

BACA JUGA:UGM Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Lulus Fakultas Kehutanan Tahun 1985

 

Berita Terkait