Nasional

Balas Sindiran PDIP, NasDem: Gerindra Capreskan Prabowo Gak Disebut Lepas Koalisi, Terlalu Kerdil Pikirannya

PDI Perjuangan (PDIP) menyindir keras Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calpon presiden (Capres) di Pemilihan Presid

Balas Sindiran PDIP, NasDem: Gerindra Capreskan Prabowo Gak Disebut Lepas Koalisi, Terlalu Kerdil Pikirannya
Ilustrasi NasDem diibaratkan warna biru Bendera Belanda yang dirobek dan keluar koalisi pemerintahan Jokowi

JAKARTA, FIN.CO.ID -  PDI Perjuangan (PDIP) menyindir keras Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sindiran PDIP langsung dijawab NasDem yang menyinggung nama Prabowo Subianto sebagai Capres Partai Gerindra.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Partai NasDem sudah keluar dari Koalisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

BACA JUGA:Suhu Politik Mulai Hangat, FKM Bongkar Aroma Tak Sedap soal KIB, Bertujuan Jegal Capres Nasdem di Pilpres 2024

BACA JUGA:Sindir NasDem Capreskan Anies, Sekjen PDI Perjuangan Ibaratkan Bendera Belanda yang Dirobek Warna Birunya

Hasto mengibaratkan NasDem seperti lukisan aksi perobekan warna biru Bendera Belanda di Hotel Yamato. 

Hasto juga menyebut deklarasi Anies oleh NasDem telah mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi.

Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto langsung ditanggapi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.

BACA JUGA:Megawati Bertemu Jokowi Bahas Anies Dicapreskan NasDem, Sekjen PDIP Beri Penjelasan

BACA JUGA:PKB Nilai Anies Baswedan Tidak Istimewa, NasDem Bereaksi Keras

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mempertanyakaan pernyataan Hasto Kristiyanto.

Dia mengaku heran, jika PDIP justru diam saat Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres.

"Itu klaim tak berdasar namanya. Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang? Gerindra kenapa tidak disebut lepas juga jika begitu," katanya, Minggu, 9 Oktober 2022.

BACA JUGA:Duet Prabowo - Muhaimin Iskandar Mencuat, Cak Imin: Kemungkinan Koalisi dengan Anies dan NasDem Kecil

Dia menyesalkan pernyataan yang keluar dari Sekjen PDI Perjuangan tersebut. 

Padahal menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu, NasDem menyayangkan pernyataan Hasto. 

Menurutnya, NasDem selama ini selalu mendukung kebijakan pemerintah dan Presiden Jokowi.

BACA JUGA:Dukung Penuh Anies Sebagai Capres, DPD NasDem Kabupaten Tangerang: Terbaik di Antara yang Baik

"Sejauh ini menteri-menteri NasDem selalu segaris dengan arahan Presiden Jokowi. Apa ada sikap NasDem yang bertentangan dengan pemerintahan saat ini? Tidak!" katanya.

Willy pun heran dengan pernyataan Hasto yang seolah-olah politik itu hanya diidentifikasi dengan isu-isu permukaan soal capres.

Terlebih dengan klaim Hasto yang menyebut NasDem telah keluar dari koalisi pemerintah hanya karena mendeklarasikan Anies sebagai Capres.

BACA JUGA:Survei: Suara NasDem Meningkat Usai Dukung Anies Baswedan

Dijelaskan Willy, politik yang berada dalam koalisi pemerintah, harusnya tidak diukur oleh jumlah jatah menteri. 

"Jadi, atas dasar apa NasDem disebut keluar dari pemerintahan? Masa ukurannya karena mencapreskan seseorang? Terlalu kerdillah cara berpikir seseorang jika begitu argumentasinya," katanya.

Robek Bendera Biru di Koalisi Jokowi

Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) di Pemilihan Presiden 2024.

Atas pencapresan Anies oleh Partai NasDem Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI Perjuangan) Hasto Kristiyanto pun memberi sindiran pedas.

Hasto menilai NasDem seakan telah memutuskan untuk keluar dari Koalisi Indonesia Maju atau koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

BACA JUGA:Gerindra Ingatkan Pj Gubernur DKI Heru Budi soal Penanganan Banjir, Pernah Urus Normalisasi Waduk Pluit

BACA JUGA: 3 Polisi Curi Motor, Mahfud MD: Pecat dan Penjarakan

BACA JUGA:Jakarta Butuh Program Terobosan Pulihkan Ekonomi, Anies: Terus Bangkit dan Bergerak

Padahal, NasDem telah berada di koalisi pemerintahan Jokowi sejak 2014 silam.

Hasto pun kemudian mengibaratkan sebuah lukisan perobekan warna biru Bendera Belanda di Gedung B, Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat. 

Pada lukisan itu memperlihatkan aksi pemuda Surabaya yang merobek warna biru Bendera Belanda di Hotel Yamoto, Surabaya pada 19 September 1945. 

BACA JUGA: 3 Polisi Curi Motor, Mahfud MD: Pecat dan Penjarakan

BACA JUGA:Giliran Dittipidkor Bareskrim Garap Brigjen Hendra Kurnaiwan, Kasusnya Naik Jet Pribadi ke Jambi

“Itu di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas, dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri,” ungkapnya, Minggu, 9 Oktober 2022. 

Dikatakannya, pernyataannya tersebut merupakan sebuah sudut pandangan historis yang menggambar masa sekarang. 

Tak hanya itu, bahkan dia mengatakan pernyataannya tersebut juga akan menggambar masa depan. 

BACA JUGA:Banten Diguncang Gempa M 5,5 Terasa Hingga Jakarta

“Itu arahnya perspektif historis, menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan,” ujarnya.

Diektahui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi capres usungan partainya untuk Pilpres 2024 pada Senin (3/10/2022) lalu. 

Meski demikian, Surya menyebut hubungannya dengan Jokowi tetap berjalan baik. 

BACA JUGA:Akhirnya, Dalang Kasus Mutilasi 4 Warga Papua Ditangkap

Dia mengungkapkan telah menemui Jokowi terkait rencana mengusung Anies. 

Menurutnya, Jokowi tidak mempermasalahkan rencana tersebut. 

"Beliau ucapkan, 'baik, bagus, saya menghargai itu.' Saya rasa itu cukup," ujar Surya kepada awak media di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). 

Surya juga menegaskan NasDem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga akhir.

Megawati Bertemu Jokowi

Anies Baswedan resmi dideklarasikan sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pipres) 2024 oleh Partai NasDem.

Beberapa hari usai Anies diusung capres oleh NasDem,  Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemua dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertemuann Megawati dengan Jokowi dilakukan di Batutulis, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 8 Oktober 2022.

BACA JUGA:Airlangga Yakin Selama ada Golkar dan PDIP Pemerintahan Dapat Berjalan dengan Baik

BACA JUGA: Jalan Santai Bareng Airlangga, Puan: PDIP dan Golkar Sepakat Sama-Sama

Menanggapi pertemuan Megawati dengan Jokowi, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi penjelasan konkret.

Apakah pertemuan Megawati dan Jokowi di Batutulis, terkait pencapresan Anies oleh Partai NasDem?

"Tidak ada kaitannya dengan itu," katanya, Minggu, 9 Oktober 2022.

BACA JUGA:PDIP Jakarta Panaskan 'Mesin Politik', Bakal Gelar Fit And Profer Tes Calon Legislatif di Bulan Oktober

BACA JUGA:Musim Hujan, PDIP dan PKS Beda Penilaian terhadap Gubernur Anies Baswedan soal Program Penanggulangan Banjir

Dijelaskan Hasto, pertemuan antara Megawati dan Jokowi pada Sabtu (8/10) itu memang direncanakan secara periodik.

Dijelaskannya pertemuan keduanya sering dilakukan baik di Istana Merdeka, Istana Bogor, maupun di Batutulis.

Alasan dipilihnya Batutulis sebagai lokasi pertemuan, Hasto mengatakan daerah tersebut memiliki alasan historis. Dia menceritakan lokasi itu sebagai tempat saat Megawati mempersiapkan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta.

BACA JUGA:Kata Pengamat, Ini Tandem Ideal Puan untuk Diusung PDIP Maju jadi Capres di Pemilu 2024

"Jadi, itu suatu tempat yang secara historis kepemimpinan Pak Jokowi juga sangat kuat. Suasana kebatinan itulah yang mengambil pembahasan fundamental bangsa dan negara," katanya.

Terkait usungan capres dan calon wakil presiden (cawapres) dari PDI Perjuangan, Hasto menegaskan hal itu menjadi kewenangan Megawati. Dia dan partai berlambang banteng hitam bermoncong putih itu tetap disiplin menunggu arahan Megawati.

Hasto juga menegaskan PDI Perjuangan tidak ingin terburu-buru menetapkan dan mendeklarasikan bakal capres demi pengaruh ekor jas atau coattail effect, yakni merujuk pada hasil yang diraih dengan melibatkan tokoh penting atau tokoh tersohor.

BACA JUGA: Formula 1 GP Jepang Dihentikan, Akibat Cuaca Buruk di Sirkuit Suzuka

"PDI Perjuangan mencalonkan pemimpin dengan kesadaran bahwa memimpin bangsa dan negara tidak ringan tanggung jawabnya, perlu dipersiapkan matang. Apa yang menjadi harapan rakyat itu yang akan dijawab PDI Perjuangan," jelasnya.

Dia menyebutkan salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan antara Megawati dan Jokowi itu juga terkait kepemimpinan nasional. Dengan populasi yang begitu besar, katanya, Indonesia perlu satu pemimpin dengan rekam jejak kepemimpinan yang baik, sehingga hal itu juga dibahas dalam pertemuan di Batutulis tersebut.

"Ini dilakukan bagi masa depan bangsa dan negara. Demi kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, kemudian Ibu Mega, Pak Jokowi serta kepemimpinan yang akan datang," kata Hasto.

Dia juga mengingatkan Pemilu 2024 adalah momentum dalam mempersiapkan pemimpin bangsa. Oleh karena itu, PDI Perjuangan mencari sosok yang mampu mengemban tanggung jawab itu.

BACA JUGA:Terangi 8.434 Warga Pulau Terpencil, PLN Bangun PLTS di 16 Lokasi Kabupaten Sumenep

"Kami tidak mencari sosok pemimpin yang hanya bisa menarasikan keberhasilan, sehingga ketika ada banjir dalam wilayah dengan 30.000 RT, lalu banjir (menimpa) 30 RT, itu dikatakan tidak sampai satu persen. Politik itu bukan kalkulasi satu sampai lima persen, tapi tanggung jawab bagi bangsa dan negara," katanya.​​​​​​​

Hasto juga sempat menanyakan kepada Megawati soal siapa sosok capres dan cawapres PDI Perjuangan usai pertemuannya dengan Jokowi.

"Saya tanyakan ke Ibu Mega, bagaimana pencapresan? Ibu Mega hanya jawab, sabar saja, tunggu saatnya," ujar Hasto.

 

Berita Terkait