Ketua KPK Ancam Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Langsung Beri Pernyataan Mengejutkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Hakim Agung Sudrajad Dimyati untuk datang penuhi pemeriksaan.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Hakim Agung Sudrajad Dimyati untuk datang penuhi pemeriksaan.
Ketua KPK Firli Bahuri mengancam jika Hakim Agung Dimyati Sudrajad tak kooperatif maka pihaknya akan melakukan pencarian sampai dapat.
Tidak hanya Sudrajad Dimyati, KPK juga mengancam tiga tersangka lainnya untuk datang memenuhi panggilan pemeriksaan pada Sabtu, 24 September 2022.
Baca Juga
(BACA JUGA:Denny Siregar Sindir Hakim Agung Sudrajad Terima Suap Rp 800 Juta: Agamanya Uang)
(BACA JUGA:Kemendagri Himbau Pemerintah Daerah dan Desa Hadirkan Perlindungan Program BPJAMSOSTEK untuk Pekerja Rentan)
Menanggapi imbauan KPK tersebut, Mahkamah Agung (MA) langsung beri pernyataan.
Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro mengatakan bahwa pagi ini, Dimyati telah mendatangi KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Dikatakannya, MA akan bersikap kooperatif dalam kasus yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati.
(BACA JUGA:Besok, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Harus Datang ke KPK, Begini Risikonya Jika Tak Datang)
"Sehubungan dengan penetapan tersangka Bapak Sudrajat Dimyati bagi MA akan bersikap kooperatif dan menyerahkan mekanisme hukum sebagai kewenangan KPK," katanya saat konferensi pers Jumat, 23 September 2022.
Dia pun memastikan bahwa Sudrajad Dimyati telah memenuhi panggilan KPK sehubungan dengan penetapannya sebagai tersangka.
Selain itu, dia juga menjelaskan terkait kehadiran penyidik KPK di Mahkamah Agung terkait penggeledahan.
(BACA JUGA:Wapres Ma'ruf Amin Beberkan Ciri Pengganti Anies Baswedan Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta)
"(soal penggeledahan) Kami sendiri belum tahu, kalau KPK datang ya mungkin saja," katanya.
Baca Juga
Sayangnya Andi juga mau banyak bicara terkait kronologi OTT KPK. Dia meminta agar media menunggu penjelasan dari KPK.
"Tadi malam masih di rumahnya, tadi pagi juga ketemu dengan kami dan siap untuk mendatangi KPK," ujarnya.
Ancaman KPK
Hakim Agung Sudrajad Dimyati diwajibkan datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tidak hanya Sudrajad Dimyati, tiga tersangka lainnya juga diwajibkan datang ke KPK, besok, Sabtu, 24 September 2022.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri. Jika besok, tidak memenuhi panggilan KPK maka risiko seperti ini akan diterimanya.
Baca Juga
(BACA JUGA:Jadi Tersangka Kasus Suap, Segini Total Kekayaan Hakim Agung Sudrajad Dimyati)
(BACA JUGA:Mardani Ali Soal Hakim Agung Kena OTT KPK: Penegak Hukum Saja Rentan Disuap, Ke Mana Rakyat Bisa Berharap?)
(BACA JUGA:Novel Baswedan Ungkap Pernyataan Tak Terduga Tahu KPK OTT Hakim Agung)
Ketua KPK Firli Bahuri meminta empat tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) agar kooperatif memenuhi panggilan penyidik.
Empat tersangka, yakni Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (SD), PNS MA Redi (RD) serta dua pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) masing-masing Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) dan Heryanto Tanaka (HT).
"KPK mengimbau dan memerintahkan berdasarkan Undang-Undang terhadap semua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar hadir secara kooperatif, sebagai berikut SD, RD, IDKS, HT," katanya, Jumat, 23 September 2022 dini hari.
(BACA JUGA:KPK Peringatkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati Kooperatif: Kalau Tidak Kami Cari! )
Diyakininya, sebagai warga negara yang baik, keempatnya bakal kooperatif memenuhi panggilan.
"Tentu sebagai warga negara yang baik saya kira dia tahu diumumkan sekarang, besok berduyun-duyun ramai datang semua. Kalau tidak, ya kami cari, itu tugasnya kami," ucap Firli.
KPK total menetapkan 10 tersangka kasus tersebut. Adapun, enam tersangka lainnya telah ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022.
(BACA JUGA:Duit Hasil OTT KPK yang Seret Nama Hakim Agung Rp 2,2 M, Dibagi-bagi dan Sudrajad Dimyati Dapat Rp 800 Juta)
(BACA JUGA:Kronologi Hakim Agung Sudrajad Dimyati Terseret OTT KPK Hingga Jadi Tersangka Bersama 9 Orang Lainnya)
Enam tersangka tersebut, yakni Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), PNS MA Albasri (AB) serta Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) masing-masing selaku pengacara.
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa mulanya ada laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni YP dan ES.
Saat proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada MA.
(BACA JUGA:Mahkamah Agung Buka Suara Soal KPK OTT Hakim Agung)
(BACA JUGA:Sebut Hakim Agung Kena OTT, KPK Minta Maaf)
Dalam pengurusan kasasi tersebut, KPK menduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES.
"Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES, yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang," ungkap Firli.
(BACA JUGA:KPK Tetapkan 10 Orang Tersangka Kasus Suap di MA, Termasuk Hakim Agung)
Selanjutnya, DY turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim.
KPK juga menduga DY dan kawan-kawan sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA.
Sementara, terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS.
(BACA JUGA:Hakim Agung Di-OTT KPK, Komisi Yudisial Langsung Bikin Pernyataan )
"Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202 ribu dolar Singapura (ekuivalen Rp2,2 miliar)," kata Firli.
Kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp250 juta, MH menerima sekitar sejumlah Rp850 juta, ETP menerima sekitar sejumlah Rp100 juta, dan SD menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP.
"Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang di harapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) ID (Intidana) pailit," ujar dia.