Sebut Hakim Agung Kena OTT, KPK Minta Maaf

Sebut Hakim Agung Kena OTT, KPK Minta Maaf

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.-Rizky Agustian-FIN

JAKARTA, FIN.CO.ID -- Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) meminta maaf karena telah menyampaikan bila hakim agung terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, terkait siapa saja yang terjaring OTT akan disampaikan setelah ekspose perkara.

(BACA JUGA:Mahkamah Agung Buka Suara Soal KPK OTT Hakim Agung)

(BACA JUGA:Hakim Agung Di-OTT KPK, Komisi Yudisial Langsung Bikin Pernyataan )

"Tentang apakah hakim atau tidak tunggu dulu ya. Ini masih nunggu ekspose dulu, mohon disebarkan ke yang lain mohon maaf sampe ada kejelasan," kata Ghufron kepada wartawan, Kamis, 22 September 2022.

Ia meminta semua pihak untuk sabar menunggu konferensi pers dari KPK.

Menurut Ghufron, KPK akan menyampaikan informasi lebih detail terkait OTT di MA saat konferensi pers.

"Mohon disampaikan untuk menunggu sampai konpers tentang siapa dan jabatannya," ucapnya.

(BACA JUGA:Adanya Keterlibatan Hakim dalam OTT KPK di Mahkamah Agung, Masih Didalami Komisi Yudisial)

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus di Mahkamah Agung (MA).

Sejumlah orang yang ditangkap terkait dengan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Pimpinan KPK menyatakan sedih harus menangkap hakim agung atas dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK bersedih harus menangkap hakim agung.

(BACA JUGA:Hakim Agung Kena OTT, KPK Harap Ini yang Terakhir, Jangan Hanya 'kucing-kucingan')

"Kasus korupsi di lembaga peradilan ini sangat menyedihkan," katanya, di Jakarta, Kamis, 22 Septembet 2022.

Ghufron berharap penangkapan tersebut menjadi yang terakhir terhadap insan hukum.

"KPK sangat prihatin dan berharap ini penangkapan terakhir terhadap insan hukum. Mengingat artinya dunia peradilan dan hukum kita yang semestinya berdasar bukti, tetapi masih tercemari uang. Para penegak hukum yang diharapkan menjadi pilar keadilan bagi bangsa, ternyata menjualnya dengan uang," ujar Ghufron.

Sumber: