Hakim Agung Di-OTT KPK, Komisi Yudisial Langsung Bikin Pernyataan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang hakim agung.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang hakim agung.
Menanggapi kasus OTT hakim agung oleh KPK, Komisi Yudisial (KY) langsung membuat pernyataan.
KY langsung membuat langkah penelusuran dalam kasus tersebut.
Baca Juga
(BACA JUGA:Hacker Meki Klaim Bobol 26 Juta Data Polda Metro Jaya, DiJual di Forum yang Sama Seperti Bjorka )
(BACA JUGA:Legenda Balap Ikut Angkat Bicara: MotoGP 2022 Seru dan Penuh Kejutan, Quartararo Tetap Dijagokan)
Juru Bicara KY Miko Susanto Ginting mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menelusuri apakah ada keterlibatan hakim terkait operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
"Benar, KY memperoleh informasi ada penangkapan," katanya, Kamis, 22 September 2022.
(BACA JUGA:Kasus Harian Covid-19, DKI Jakarta Bertambah 888 Kasus)
(BACA JUGA:Adanya Keterlibatan Hakim dalam OTT KPK di Mahkamah Agung, Masih Didalami Komisi Yudisial)
Miko Ginting mengatakan saat ini KY terlebih dahulu menelusuri dan melakukan verifikasi terkait OTT yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
Hal itu termasuk mendalami apakah melibatkan hakim atau tidak.
Hakim Agung Ditangkap KPK Sedih
Sungguh menyedihkan mengetahui yang terjadi pada aparat hukum di Indonesia.
Seorang hakim agung di Mahkamah Agung terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca Juga
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku sangat sedih harus menangkap hakim agung atas dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.
(BACA JUGA:Hakim Agung Kena OTT, KPK Harap Ini yang Terakhir, Jangan Hanya 'kucing-kucingan')
(BACA JUGA:Anies Endus Banyak Permainan di Pasar: Kita Saling Tahu Kok Siapa Mengerjakan Apa, Main dengan Siapa)
(BACA JUGA:Kasus Suap Mahkamah Agung, KPK: Harusnya Pilar Keadilan, Ternyata Menjualnya dengan Uang)
"KPK bersedih harus menangkap hakim agung. Kasus korupsi di lembaga peradilan ini sangat menyedihkan," katanya, Kamis, 22 September 2022.
KPK mengharapkan penangkapan tersebut menjadi yang terakhir terhadap insan hukum.
Baca Juga
"KPK sangat prihatin dan berharap ini penangkapan terakhir terhadap insan hukum. Mengingat artinya dunia peradilan dan hukum kita yang semestinya berdasar bukti, tetapi masih tercemari uang. Para penegak hukum yang diharapkan menjadi pilar keadilan bagi bangsa, ternyata menjualnya dengan uang," ujar Ghufron.
(BACA JUGA:Mendagri: ASN Harus Tetap Netral di Pemilu dan Pilkada 2024)
Padahal, kata Ghufron, KPK sebelumnya juga telah memberikan penguatan integritas di lingkungan Mahkamah Agung, baik kepada hakim dan pejabat strukturalnya.
"Harapannya tidak ada lagi korupsi di MA. KPK berharap ada pembenahan yang mendasar, jangan hanya 'kucing-kucingan'. Berhenti sejenak ketika ada penangkapan, namun kembali kambuh setelah agak lama," tambah Ghufron.
(BACA JUGA:KPK Jadwalkan Pemeriksaan Lukas Enembe Sebagai Tersangka Pada Senin Depan)
(BACA JUGA:Soal Rencana KPK di Korupsi Lukas Enembe, Wakil Ketum MUI Buka Suara )
(BACA JUGA:Kasus Suap Rektor Unila, KPK Periksa Dua Saksi, Dosen dan Bendahara)
Terpisah Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam pecahan mata uang asing dari OTT tersebut.
"Pada kegiatan ini turut diamankan sejumlah barang, antara lain, berupa uang dalam pecahan mata uang asing yang hingga saat ini masih dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap tersebut," katanya.
(BACA JUGA:Kasus Suap Rektor Unila HIngga Di-OTT KPK, Puan Minta Tindak Lanjut Kemendikbudristek dan Komisi X )
(BACA JUGA:Profil Rektor Unila Karomani yang Kena OTT KPK, Paling Kencang Teriak Radikalisme di Kampus)
Diungkapkannya KPK telah melakukan OTT terhadap beberapa pihak atas dugaan suap tersebut pada Rabu (21/9) malam.
"Pihak-pihak dimaksud, saat ini sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan dan klarifikasi," ucap Ali.
(BACA JUGA:Di-OTT KPK, Harta Kekayaan Rektor Unila Tembus Rp3,1 Miliar)
KPK belum menginformasikan lebih lanjut dari unsur mana saja pihak-pihak yang terjaring OTT tersebut.
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu.
"Untuk perkembangan lebih lanjut, segera akan kami sampaikan setelah seluruh kegiatan ini selesai dilakukan," kata dia.