Demo Tolak Kenaikan BBM, Jokowi: Ini Kan Negara Demokrasi
Presiden Jokowi saat kampanye Pemilu 2019 di GBK Senayan Jakarta.-dok fin-dok fin
Abdullah mengatakan, PB PMII telah berkoordinasi dengan seluruh Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang PMII di seluruh Indonesia untuk aksi demonstrasi ini.
Abdullah menyatakan, PB PMII akan terus mengawal kenaikan harga BBM hingga keputusan ini dicabut
Menurut Abdullah, pemerintah seharusnya tidak sembrono menaikkan harga BBM. Besaran upah buruh, kualitas fasilitas publik, dan fasilitas kesehatan saat ini berbanding terbalik dengan kenaikan harga BBM.
(BACA JUGA:Protes Keras Kenaikan Harga BBM, Marak Aksi Mahasiswa di Tanah Air)
(BACA JUGA:Harga BBM Naik, Ketua MUI: Pikirkan Matang-matang Agar Tidak Berjanji Jika Sekiranya Tak Bisa Menepatinya)
"Jika pemerintah membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara lain, harusnya upah buruh, fasilitas kesehatan dan fasilitas publik juga harus diperbaiki terlebih dahulu,” tutur Abdullah.
Sementara itu, Para buruh se-Indonesia juga akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa 6 September 2022. Aksi yang sama: menolak kenaikan harga BBM.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan unjuk rasa itu akan digelar serentak di 33 provinsi.
Untuk di DKI Jakarta, unjuk rasa akan dipusatkan di gedung DPR.
Para buruh akan meminta pimpinan DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas penaikan harga BBM.
"DPR RI harus berani membentuk pansus atau panja BBM," ucap Said IQBAL dalam keterangan resmi, Sabtu 3 September 2022.
Selain di ibu kota, aksi demo menolak penaikan harga BBM juga akan digelar di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.
Lalu Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.
"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," jelas Said.
Iqbal mengatakan daya beli buruh sudah turun 30 persen saat ini. Dengan penaikan harga BBM, daya beli akan semakin merosot menjadi 50 persen.
Sumber:
