Demo Tolak Kenaikan BBM, Jokowi: Ini Kan Negara Demokrasi
Jokowi meminta para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan baik.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Rencana unjuk rasa aksi demonstrasi menolak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilaksanakan sejumlah pihak di Jakarta, Selasa (6/9/2022) mendapat respon Presiden RI Joko Widodo.
"Ya ini kan negara demokrasi," kata Jokowi kepada wartawan di sela kegiatannya di Jakarta, Senin, 5 September 2022.
(BACA JUGA:Intervensi Harga BBM SPBU Vivo, Begini Penjelasan Pemerintah)
Baca Juga
Jokowi meminta para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan baik.
"Sampaikan dengan cara-cara yang baik," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan unjuk rasa menolak penyesuaian harga BBM untuk tidak melakukan aksi anarkis.
Riza meminta massa untuk mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.
Sementara itu aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI mengerahkan 4.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta, Selasa (6/9), di antaranya di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan DPR RI, Jakarta.
(BACA JUGA:Tegas! Said Didu Minta Jokowi Jujur Terhadap Kenaikan Harga BBM)
"Ada sekitar 4.000 personel gabungan," kata Kepala Bagian Operasi Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Saufi Salamon di Monas, Jakarta Pusat, Senin.
Mahasiswa akan turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi.
Aksi demonstrasi dilakukan untuk menolak kenaikan harga bahan bakan minyak (BBM) bersubsidi.
Massa dari beberapa elemen termasuk para mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta di antaranya di kawasan DPR RI dan di bundaran Patung Kuda dekat Istana Negara, Senin, 5 September 2022.
(BACA JUGA:Baru Juga BBM Naik, Harga Tiga Bahan Pokok di Tangerang Langsung Melejit)
Baca Juga
(BACA JUGA:Akhirnya Terkuak Peran Masing-Masing Tersangka Kasus Mutilasi Empat Warga di Mimika Papua)
(BACA JUGA:Buntut Harga BBM Naik, Gus Nadir Beri Amanah ke DPR Jangan Narsis di Sosial Media)
Adapun salah satu kelompok yang berencana melakukan unjuk rasa salah satunya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang akan melakukan aksinya di dekat kawasan Istana Negara pada Senin siang ini.
Adapun sikap dari PMII yang diunggah di akun instagram @pmiiofficial di antaranya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan pemberantasan mafia BBM.
(BACA JUGA:HNW Singgung Janji Jokowi yang Tidak Naikan Harga BBM Hingga Akhir Tahun, Eh Faktanya... )
(BACA JUGA:Harga BBM Naik, Pengusaha Angkot di Bekasi Ancang-ancang Naikkan Tarif )
Baca Juga
Kemudian, penerapan kebijakan subsidi tepat sasaran dan mendorong pemerintah membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
Atas rencana demo mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara.
(BACA JUGA:GP Ansor Ikutan Buka Suara Soal Harga BBM Naik, Katanya Begini)
(BACA JUGA:Imbas Naiknya Harga BBM, Tarif Angkot di Kota Bogor Naik)
Wagub DKI ahmad Riza Patria meminta agar para peserta aksi demo tidak melakukan tindakan yang anarkis.
"Jangan sampai unjuk rasa berujung anarkis," katanya di Balai Kota, Senin, 5 September 2022.
Selain itu, dia juga meminta agar peserta aksi demo untuk mengantisipasi adanya penyusup.
(BACA JUGA:Buntut BBM Bersubsidi, Ferdinand Hutahaean Sampaikan 3 Usulan Penting ke Pemerintah )
(BACA JUGA:Harga BBM Naik, Denny Siregar: Adaptasi Adalah Kunci)
Dalam aksi demonstrasi harus diantispasi ada oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.
"Jangan sampai nanti ada kelompok, golongan, oknum siapapun yang membonceng dalam setiap aksi," imbuhnya.
Di sisi lain, ia mengajak masyarakat agar menyikapi kenaikan harga BBM secara bijaksana.
(BACA JUGA:Harga BBM Naik, Denny Siregar: Adaptasi Adalah Kunci)
"Kami berharap mari kita sikapi semua secara baik, secara bijak," katanya.
Menurut dia, tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM karena menyikapi situasi dunia saat ini.
Dia menjelaskan perang Rusia dan Ukraina memicu krisis pangan dan energi global.
(BACA JUGA:Malaysia Turunkan Harga BBM, Indonesia Malah Menaikkan)
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk sektor energi tembus lebih dari Rp500 triliun pada 2022.
"Jadi selama ini tidak ada pilihan bagi Pemerintah Pusat kecuali menaikkan (harga BBM). Namun diiringi dengan bantuan langsung tunai kepada masyarakat karena selama ini menurut pemerintah pusat subsidi selama ini dinikmati kelompok menengah ke atas," imbuh Riza.
Ribuan Peserta Aksi
Sebelumnya Ketua Umum PB PMII Abdullah Syukri mengatakab, pihaknya menyayangkan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
(BACA JUGA:Orang Kaya Jadi Penikmat Terbesar Subsidi BBM, Ekonom: Kenaikan Harga Harus Terukur)
(BACA JUGA:Harga BBM Subsidi Naik, Dirut Pertamina Jamin Pasokan Aman dan Tersedia)
“Kami akan serempak turun aksi ke jalan di berbagai daerah. Kami tidak segan juga akan turun aksi di depan Istana dan mengerahkan 2.000 kader dari seluruh Indonesia,” kata Abdullah dalam keterangan resmi, Ahad 4 September 2022.
Abdullah mengatakan, PB PMII telah berkoordinasi dengan seluruh Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang PMII di seluruh Indonesia untuk aksi demonstrasi ini.
Abdullah menyatakan, PB PMII akan terus mengawal kenaikan harga BBM hingga keputusan ini dicabut
Menurut Abdullah, pemerintah seharusnya tidak sembrono menaikkan harga BBM. Besaran upah buruh, kualitas fasilitas publik, dan fasilitas kesehatan saat ini berbanding terbalik dengan kenaikan harga BBM.
(BACA JUGA:Protes Keras Kenaikan Harga BBM, Marak Aksi Mahasiswa di Tanah Air)
(BACA JUGA:Harga BBM Naik, Ketua MUI: Pikirkan Matang-matang Agar Tidak Berjanji Jika Sekiranya Tak Bisa Menepatinya)
"Jika pemerintah membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara lain, harusnya upah buruh, fasilitas kesehatan dan fasilitas publik juga harus diperbaiki terlebih dahulu,” tutur Abdullah.
Sementara itu, Para buruh se-Indonesia juga akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa 6 September 2022. Aksi yang sama: menolak kenaikan harga BBM.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan unjuk rasa itu akan digelar serentak di 33 provinsi.
Untuk di DKI Jakarta, unjuk rasa akan dipusatkan di gedung DPR.
Para buruh akan meminta pimpinan DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas penaikan harga BBM.
"DPR RI harus berani membentuk pansus atau panja BBM," ucap Said IQBAL dalam keterangan resmi, Sabtu 3 September 2022.
Selain di ibu kota, aksi demo menolak penaikan harga BBM juga akan digelar di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.
Lalu Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.
"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," jelas Said.
Iqbal mengatakan daya beli buruh sudah turun 30 persen saat ini. Dengan penaikan harga BBM, daya beli akan semakin merosot menjadi 50 persen.
"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5 persen hingga sampai delapan persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Iqbal.
Respon Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Intelijen Negara (BIN) merespon rencana unjuk rasa oleh masyarakat menolak kenaikan harga BBM.
BIN menyebut, demonstrasi bagian dari proses demokrasi. Namun harus pada tatarannya hingga tidak anarkis.
"Demo bukan sesuatu yang dilarang, namun tetap harus mengikuti aturan main, waktu dan tidak anarkis, serta memberitahukan sebelumnya kepada yang berwajib," ujar Juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto, Ahad 4 September 2022.
"Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan," lanjutnya.
Wawan juga meminta masyarakat agar mengawal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM agar tepat sasaran.
"Masyarakat diharapkan ikut melihat dan mengawasi penyaluran bantuan tunai langsung agar tepat sasaran dengan data yang akurat, supaya tidak memicu protes di masyarakat," tutur Wawan.