fin.co.id - Presiden RI Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk mengkaji kembali besaran anggaran satu porsi makanan yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000.
Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat bersama jajaran Badan Gizi Nasional dan sejumlah menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Pemerintah ingin memastikan bahwa anggaran MBG benar-benar disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah sehingga program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut pemerintah, kebutuhan biaya penyediaan makanan bergizi di setiap wilayah tidak selalu sama. Karena itu, evaluasi diperlukan agar kebijakan anggaran dapat menyesuaikan kondisi geografis maupun tingkat kesulitan distribusi di berbagai daerah.
Daerah 3T Jadi Perhatian Khusus
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di kawasan Indonesia Timur.
Menurutnya, Presiden meminta BGN mengkaji apakah biaya sebesar Rp15.000 per porsi yang berlaku di Pulau Jawa masih relevan diterapkan di daerah yang memiliki tantangan logistik lebih besar.
"Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa Rp15.000? Silakan dikaji," ujar Agustina.
Kajian tersebut diharapkan mampu menghasilkan skema pembiayaan yang lebih realistis sehingga kualitas makanan tetap terjaga tanpa menghambat distribusi di wilayah yang sulit dijangkau.
Selain mengevaluasi besaran anggaran, Presiden juga meminta Badan Gizi Nasional segera membenahi seluruh data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga
Tidak hanya data penerima, pemerintah juga akan melakukan pembaruan terhadap data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Agustina, Presiden ingin seluruh keputusan pemerintah nantinya didasarkan pada data yang akurat agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran.
"Pak Presiden benar-benar memberikan arahan agar data penerima manfaat dan data SPPG diperbaiki terlebih dahulu supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu dan mohon bersabar," jelasnya.
