News . 20/01/2024, 20:14 WIB

'Bagasi dan Amplop' Kode Suap Bagi Pejabat 8 Lembaga Pemerintah dan BUMN

Penulis : Rizal Husen
Editor : Rizal Husen

FIN.CO.ID - Dugaan skandal suap kepada 8 lembaga pemerintah dan BUMN di Indonesia yang dirilis SEC (Securities and Exchange Commission) terskema rapi. Istilah bagasi dan amplop diyakini oleh SEC sebagai kode suap dari SAP Indonesia kepada pejabat pemerintah. 

Istilah kode suap bagasi dan amplop itu tertera dalam dokumen yang diterbitkan SEC Amerika Serikat (AS) pada 10 Januari 2024 terkait kasus skandal suap SAP (System Analyse Programmentwicklung), sebuah perusahaan software asal Walldorf, Jerman. 

Terkait kode suap bagasi dan amplop, SEC terang-terangan menyebut SAP Indonesia dengan Value Added Resellers (VARs)-nya, terlibat dalam berbagai skema di Indonesia.

"Skema itu dibuat, ditawarkan atau dicoba dilakukan pembayaran tidak pantas kepada pejabat pemerintah di 8 badan usaha milik negara," tulis SEC dalam dokumennya seperti yang dilihat dan dikutip fin.co.id pada Sabtu, 20 Januari 2024. 

8 Lembaga Pemerintah dan BUMN yang Disebut di Dokumen SEC:

  1. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) 
  2. Kementerian Kelautan Bidang Perikanan (Kementerian KKP)
  3. Kementerian Sosial (Kemensos)
  4. PT Pertamina 
  5. Pemda DKI (Pemprov DKI Jakarta)
  6. PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta
  7. PT Angkasa Pura I (AP I) 
  8. PT Angkasa Pura II (AP II)

 

BACA JUGA:

Menurut SEC, dugaan suap dilakukan untuk memperoleh atau mempertahankan kontrak dengan pelanggan. 

SEC menerangkan, skema ini diatur oleh dua account executive SAP Indonesia yang bekerja dengan setidaknya satu VAR (Indonesia Intermediary 1) yang disebut memiliki pola korupsi urusan bisnis dan membayar suap. 

"Dalam beberapa kasus, SAP Indonesia dan Indonesia Intermediary  1 menggunakan faktur pelatihan palsu untuk mengeluarkan pembayaran yang menciptakan dana gelap untuk membayar suap," tulis SEC lagi. 

Modus lainnya, masih menurut dokumen SEC, karyawan di Indonesia Intermediary 1 mendirikan perusahaan cangkang untuk menghasilkan biaya palsu. 

"Beberapa faktur palsu tersebut menghasilkan pembayaran suap kepada karyawan Indonesia Intermediary 1. Beberapa membayar kunjungan pelanggan dan lainnya menghasilkan pembayaran tunai pejabat pemerintah di badan usaha milik negara," lanjut SEC. 

Selain itu, SEC juga menuliskan bahwa 2 account executive SAP Indonesia yang mengatur skema tersebut. Dua orang ini diduga meminta karyawan di Indonesia Intermediary 1 untuk melakukan "apa pun yang diperlukan' untuk mencapai kesepakatan.

BACA JUGA:


Pejabat Indonesia disebut terima suap dari perusahaan Jerman SAP. -fin/diolah-

Disebutkan ada pesan WhatsApp antara account executive SAP Indonesia dan karyawan Indonesia Intermediary 1 tentang permintaan bagasi dan amplop. 

"Keduanya dipahami sebagai kode suap kepada pejabat pemerintah pejabat. Dalam kasus tertentu, foto dan video menjadi bukti pembayaran tunai yang dilakukan kepada pejabat pemerintah," ungkap SEC dalam dokumennya. 

Bahkan, lanjut SEC, salah satu local account executive SAP Indonesia mengaku memfasilitasi dan dalam beberapa kasus, secara pribadi melakukan pembayaran kepada klien sektor publik saat  menjadi karyawan Indonesia Intermediary 1. 

SEC juga menambajka bahwa SAP-VAR merupakan partisipan aktif dalam upaya tersebut. Bahkansecara khusus menyebut Indonesia Intermediary 1 sebagai pihak yang membantu skema ini. 

"Dua Pegawai Intermediary 1 juga mengaku memfasilitasi pembayaran kepada pejabat pemerintah," papar SEC dalam rilisnya. 

BACA JUGA:

Skandal Suap Libatkan  8 Lembaga Pemerintah dan BUMN 

Sebanyak 8 lembaga pemerintah dan BUMN di Indonesia diduga terlibat kasus skandal suap dengan perusahaan software asal Jerman. Mulai dari Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemensos, PT Pertamina hingga Angkasa Pura I dan II. 

Berdasarkan dokumen pengadilan, SAP melalui beberapa pihak terbukti telah menyuap dengan memberikan barang-barang bernilai ekonomis, uang tunai, sumbangan politik, uang via transfer, serta barang-barang mewah kepada pejabat di Afrika Selatan dan Indonesia.

Pada periode tahun 2015-2018, SAP melalui perwakilannya terlibat dalam upaya suap terhadap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan dan memenangkan berbagai kontrak di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang kini bernama Bakti Kominfo.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga diduga menerima suap dari SAP.

Dikutip dari data Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), disebutkan ada 8 badan usaha milik negara (BUMN) dan Kementerian yang terlibat dalam skandal suap ini.

BACA JUGA:

Mereka adalah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang kini bernama BAKTI Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, PT Pertamina, Pemda DKI, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II. Dalam hal ini, SAP bekerja sama dengan VAR (perantara).

“Untuk mendapatkan atau mempertahankan kontrak dengan pelanggan tersebut. Skema ini diatur oleh dua account executive SAP Indonesia yang bekerja dengan setidaknya satu VAR (perantara) yang terkenal dengan pola transaksi bisnis yang korup dan memberikan suap," tulis dokumen yang diterbitkan Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

Dalam praktiknya, diduga melalui sejumlah perantara. Termasuk perpanjangan tangan mereka di Indonesia. Ada yang disebut Perantara Indonesia 1 dan 2.

Dalam beberapa kasus, SAP dan pihak perantara ini menggunakan faktur pelatihan palsu untuk melakukan pembayaran. Ujungnya diduga untuk biaya suap.

Pihak perantara di Indonesia ini mendirikan perusahaan cangkang untuk menghasilkan uang suap dari beberapa faktur palsu tersebut. Setelah menghasilkan alokasi uang, dipakai perantara untuk menyuap pejabat di Indonesia.

BACA JUGA:


Pejabat Pertamina Difasilitasi Main Golf Termasuk Gratifikasi-fin/diolah-Securities and Exchange Commission

PT Pertamina

Perantara SAP dan account executive SAP Indonesia juga disebut membiayai pejabat PT Pertamina untuk bermain golf. Tidak disebutkan kapan waktu pelaksanaannya.

Namun, fasilitas itu diberikan untuk memperoleh kontrak tanggal 23 Januari 2017. Termasuk di dalamnya layanan pemeliharaan terkait lisensi senilai USD 13.331.423.

BP3TI/BAKTI Kemenkominfo

Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa SAP Indonesia melalui perantara 1 menyuap pemerintah di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BP3TI yang sekarang bernama BAKTI Kominfo. SAP diduga menyuap untuk mendapatkan kontrak senilai USD 268,135 atau setara Rp 4.178.487.135 (kurs Rp 15.583) pada 23 Maret 2018.

​​​​Bakti Kominfo menyatakan berkomitmen mendukung penuh penegakan hukum atas kasus suap dari salah satu perusahaan perangkat lunak asing asal Jerman, yaitu SAP.

Bakti Kominfo secara tegas akan melakukan pemeriksaan internal dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan jajarannya bertugas dengan baik dan mendukung kelancaran pengusutan kasus penyuapan tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

SAP juga disebut memberikan suap kepada pejabat pemerintah pada 16 Desember 2015 dalam kesepakatan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai USD 80.750. 

Terkait hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan terkait dugaan suap oleh SAP yang menyeret KKP.

Trenggono mengaku baru mengetahui kabar mengenai perkara suap yang terjadi pada tahun 2015-2018 (era Menteri Susi Pudjiastuti) itu. Saat ini, pihaknya sedang mengidentifikasi jejak proyek maupun aplikasi dari SAP yang berkaitan dengan kasus tersebut.

"Saya juga baru tahu. Tetapi saya lagi identifikasi di dalam aplikasinya apa, aplikasinya belum tahu. Itu kan masa lalu, di periode 2015 sampai 2018. Harusnya kan ada jejaknya. Artinya, aplikasinya ada. Itu kan perusahaan aplikasi, tetapi kami kok belum ada. Jadi, itu salah satu yang lagi kami cari," kata Trenggono.

BACA JUGA:

Kementerian Sosial RI

Account executive SAP Indonesia juga membahas soal suap terkait dengan tender pemeliharaan Applicant Tracking Software (ATS) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI, yang dimenangkan oleh mitra SAP Indonesia melalui VAR lainnya (perantara 2).

Dalam dokumen, juga disebutkan soal pesan WhatsApp, antara account executive SAP Indonesia yang terlibat dan konsultan lepas. Mereka mendiskusikan pembayaran dan permintaan agar SAP Indonesia menggunakan penerbitan Surat Dukungan untuk menjamin hasil tender yang diinginkan.

"Kami tidak pernah menerima sebagai pengondisi dari SAP, dan kami juga tidak merasa menggunakan SAP" kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Agus Zainal Arifin di Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024.

Agus mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan di dalam barang milik negara, namun tidal ditemukan SAP. "List BMI yang kita punya itu tadi juga satu jam yang lalu saya cek ulang, tidak ditemukan SAP tersebut," ujar Agus. 

Pemda DKI Hingga Angkasa Pura II

Pemda DKI Jakarta dan MRT ikut disinggung dalam kasus ini. SAP Indonesia bekerja sama dengan perantara 1 untuk mendapatkan kontrak tanggal 26 November 2018 dengan Pemda DKI (pemerintah provinsi Jakarta) senilai USD 208,198.

Kemudian kontrak tanggal 22 Maret 2018 dengan PT Mass Rapid Transit Jakarta senilai USD 174,908, dan perpanjangan kontrak tanggal 27 Juni 2012 dengan PT Angkasa Pura I senilai USD 1,097,119.

SAP Indonesia juga terus bekerja sama dengan perantara Indonesia 2 untuk memberikan suap sambil berupaya mendapatkan kontrak tanggal 31 Juli 2018 dan 28 Desember 2018 dengan PT Angkasa Pura II senilai USD 2,535,987 dan USD 2,594,695. 

BACA JUGA:

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id