Kemensos Bantah Terima Suap dari Perusahaan Jerman SAP
Mensos Risma, Foto: kemensos.go.id--
FIN.CO.ID- Kementerian Sosial (Kemensos) angkat bicara terkait tudingan suap dari perusahaan Jerman yang bergerak di bidang teknologi informasi global SAP.
SAP diduga diduga melakukan pengondisian pada sejumlah pejabat di Indonesia dari pembuat perangkat lunak manajemen dan bisnis.
Kasus ini diungkap oleh informasi resmi yang diterbitkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat.
"Kami tidak pernah menerima sebagai pengondisi dari SAP, dan kami juga tidak merasa menggunakan SAP" kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Agus Zainal Arifin di Jakarta, Selasa 16 Januari 2024.
BACA JUGA:
- Kemensos Ganti Bantuan Kedaluwarsa di Tangsel, Ketua RT Bilang Begini
- Bansos Kemensos Cair Oktober 2023, Cek di Sini Bansos PKH, BLT dan BPNT
Agus mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan di dalam barang milik negara, namun tidal ditemukan SAP.
"list BMI yang kita punya itu tadi juga satu jam yang lalu saya cek ulang, tidak ditemukan SAP tersebut," ujarnya.
Agus mengatakan sejak kepemimpinan Menteri Sosial Tri Rismaharini, pengembangan perangkat lunak hampir tiga tahun lamanya dilakukan secara internal, atau in-house.
"Tujuannya agar menghemat anggaran untuk mengatasi kemiskinan, dan dapat memiliki kontrol penuh atas kebutuhan program penanganan mendatang" ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian Sosial Suhadi Lili menyatakan pejabat-pejabat baru saat ini tidak bersentuhan dengan permasalahan SAP.
BACA JUGA:
- Viral, Pria di Panti Asuhan Live Streaming di Tiktok Sambil Beri Makan Bayi Umur 2 Bulan, Mensos Respon Begini
- Pejabat Kemensos, Orang BSI dan BNI Dicecar Penyidik Kejagung Soal Korupsi Izin Ekspor CPO dan Minyak Goreng
Pihaknya juga tidak akan menghalangi apabila ada mekanisme hukum yang diperlukan untuk menangani dugaan kasus tersebut.
"Jadi kami mau menegaskan bahwa kerja kami cukup terisolasi dari urusan yang disebutkan sebagai skandal suap tersebut," ujar Suhadi.
Suhadi menjelaskan bahwa pejabat Pusdatin saat ini baru bertugas pada 2021. Kebijakan sistem atau aplikasi mengharuskan menggunakan tim internal (in-house), menggunakan anggaran rutin.
.jpeg)
Sumber:
