News

Siapa Pejabat Pertamina yang Ditraktir Main Golf Oleh Perusahaan Jerman Berdasarkan Dokumen SEC?

Dari dokumen SEC dirilis 10 Januari 2024, dugaan pemberian fasilitas main golf kepada pejabat PT Pertamina terjadi antara Desember 2014 hingga Desember 2018.

Siapa Pejabat Pertamina yang Ditraktir Main Golf Oleh Perusahaan Jerman Berdasarkan Dokumen SEC?
Logo Pertamina

FIN.CO.ID - Sejumlah pejabat PT Pertamina diduga ditraktir main golf dari perusahaan Jerman SAP SE. Fasilitas itu diberikan melalui Perantara Indonesia 1 dan Account Executive SAP Indonesia. Hingga kini belum diketahui siapa nama pejabat Pertamina tersebut. 

Yang jelas, berdasarkan dokumen SEC (Securities and Exchange Commission) Amerika Serikat yang dirilis pada 10 Januari 2024, dugaan pemberian fasilitas kepada pejabat PT Pertamina dan dugaan penerimaan hadiah atau pemberian lain tersebut terjadi antara Desember 2014 hingga Desember 2018. 

Tak hanya Pertamina terkait dugaan fasilitas main golf . Dari dokumen SEC itu juga disebut adanya percakapan atau obrolan WhatsApp (WA) terkait hal tersebut. Namun, tidak dijelaskan secara detail siapa saja yang terlibat dalam obrolan itu. 

Dugaan pejabat PT Pertamina menerima fasilitas main golf itu sedang didalami oleh KPK. Lembaga antirasuah tersebut kini dikabarkan melakukan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) dan alat bukti terkait dugaan penerimaan gratifikasi itu. 

Meski sudah ada bantahan atau klarifikasi dari PT Pertamina maupun lembaga pemerintah yang lain, aparat penegak hukum tetap melakukan penyelidikan. 

BACA JUGA:


Pejabat Pertamina Difasilitasi Main Golf Termasuk Gratifikasi-fin/diolah-Pertamina

Olahraga Golf Termasuk Gratifikasi dan Dilarang

PT Pertamina melalui website resminya menyebut olahraga adalah hiburan (entertainment) yang bersifat menghibur dan menyenangkan hati. Karena itu, termasuk bentuk gratifikasi.

Ini tertuang dalam Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (Entertainment) milik Pertamina Nomor: A-002/N00010/2012-S0.

Publik dapat mengakses Pedoman Gratifikasi Pertamina ini melalui link https://pertamina.com/id/pedoman-gratifikasi. Mulai dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati hingga karyawan level terbawah wajib menaati pedoman tersebut. 

Diketahui PT Pertamina dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Agustus 2010 bekerjasama dalam Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pertamina.

Pedoman gratifikasi ini khusus dibuat untuk insan Pertamina. Yang dimaksud insan Pertamina adalah Dewan Komisaris, Direksi, pekerja yang bekerja untuk dan atas nama Pertamina serta personil yang bekerja di lingkungan Pertamina. Termasuk anggota keluarga intinya. 

BACA JUGA:


Pejabat Pertamina Difasilitasi Main Golf Termasuk Gratifikasi-fin/diolah-Pertamina

"Gratifikasi yang dimaksud adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas. Yakni, meliputi hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) kepada Insan Pertamina. Baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik," tulis Pertamina seperti dikutip fin.co.id dari dokumen Pedoman Gratifikasi ini. 

Dalam Pedoman Gratifikasi itu, olahraga masuk item hiburan (entertainment). Dimana dijelaskan hiburan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bersifat menghibur dan menyenangkan hati. 

"Termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan,  dan wisata," jelas Pertamina dalam dokumen Pedoman Gratifikasi miliknya. 

Hal ini juga dikuatkan melalui dokumen pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pertamina Nomor 004/M00000/2017-S0.

Dalam UPG itu hiburan (entertainment) disebutkan segala bentuk sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang menurut pemikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati, yang dinikmati bersama-sama dengan pemberi, termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga dan wisata. 

BACA JUGA:

Nah, Golf adalah salah satu jenis olahraga. Dugaan adanya fasilitas Golf bagi pejabat Pertamina ini terungkap melalui dokumen SEC (Securities and Exchange Commission) Amerika Serikat yang dirilis pada 10 Januari 2024. 

Pertamina melalui VP Corporate Communication PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menegaskan dugaan fasilitas main golf tersebut tidak ada dalam bentuk uang. Menurutnya, dugaan suap itu sedang dalam proses pengecekan di internal Pertamina. 

"Iya sedang dicek dan dipelajari di internal. Sambil kita menunggu perkembangan lebih lanjut. Karena yang disangkakan itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Sudah cukup lama," ujar Fadjar Djoko Santoso saat dikonfirmasi fin.co.id pada Kamis, 18 Januari 2024. 

Saat ditanya apakah ada pihak dari PT Pertamina yang sudah dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum, Fadjar Djoko Santoso menjawab belum.

Diketahui, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, pada Rabu, 10 Januari 2024, merilis informasi telah menjatuhkan denda 220 juta Dolar AS kepada perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP SE, atas pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi di Luar Negeri (Foreign Corrupt Practices Act).

Denda tersebut dijatuhkan kepada SAP SE terkait perkara suap kepada pejabat pemerintah di Afrika Selatan dan Indonesia.

BACA JUGA:


Pejabat Pertamina Difasilitasi Main Golf Termasuk Gratifikasi-fin/diolah-Pertamina

"SAP memberikan suap kepada pejabat di badan usaha milik negara di Afrika Selatan dan Indonesia untuk mendapatkan bisnis pemerintah," kata Plt. Asisten Jaksa Agung Divisi Kriminal Departemen Kehakiman AS, Nicole M. Argentieri, dalam keterangan di situs resmi Departemen Kehakiman AS.

Berdasarkan dokumen SEC seperti yang dilihat fin.co.id, fasilitas main golf itu diberikan melalui pihak yang disebut sebagai "Perantara Indonesia 1" dan account executive SAP Indonesia. 

"Perantara Indonesia 1 dan account executive SAP Indonesia juga membayar tamasya golf bagi para pejabat di PT Pertamina, perusahaan minyak dan gas milik negara,” sebagaimana dikutip fin.co.id dari dokumen SEC nomor 30, pada Kamis, 17 Januari 2024. 

SEC dalam dokumennya menyebut fasilitas main golf diberikan ke pejabat PT Pertamina untuk mendapatkan kontrak pada 23 Januari 2017. "Termasuk pemeliharaan layanan yang berkaitan dengan lisensi senilai 13.331.423 dolar AS,” tulis SEC.

Seperti diberitakan, perusahaan Jerman SAP menjadi sorotan setelah Securities and Exchange Commission (SEC) dan Department of Justice (DoJ) atau Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS)menyebut perusahaan software asal Jerman tersebut menyuap sejumlah pejabat Indonesia. Termasuk fasilitas golf untuk pejabat Pertamina.

Terkait hal tersebut, Fadjar Djoko Santoso menegaskan dugaan itu bukan berupa suap. Bukan pula menerima uang. 

"Perlu diluruskan ya. Dari dugaan yaitu fasilitas bermain golf. Jadi bukan suap. Kalau suap takutnya dianalogikan dengan menerima sejumlah uang," papar Fadjar Djoko Santoso.

Dia memastikan PT Pertamina selalu menjunjung tinggi prinsip bisnis sesuai GCG dan aturan berlaku. Karena itu, PT Pertamina siap apabila dimintai keterangan oleh penegak hukum terkait dugaan perkara tersebut. 

BACA JUGA:

Libatkan 8 Lembaga Pemerintah dan BUMN 

Sebanuak 8 lembaga pemerintah dan BUMN di Indonesia diduga terlibat kasus suap dengan perusahaan software asal Jerman. Mulai dari Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemensos, PT Pertamina hingga Angkasa Pura II. 

Berdasarkan dokumen pengadilan, SAP melalui beberapa pihak terbukti telah menyuap dengan memberikan barang-barang bernilai ekonomis, uang tunai, sumbangan politik, uang via transfer, serta barang-barang mewah kepada pejabat di Afrika Selatan dan Indonesia.

Pada periode tahun 2015-2018, SAP melalui perwakilannya terlibat dalam upaya suap terhadap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan dan memenangkan berbagai kontrak di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang kini bernama Bakti Kominfo.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga diduga menerima suap dari SAP.

Dikutip dari data Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), disebutkan ada 8 badan usaha milik negara (BUMN) dan Kementerian yang terlibat dalam suap ini.

BACA JUGA:

Mereka adalah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang kini bernama BAKTI Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, PT Pertamina, Pemda DKI, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II. Dalam hal ini, SAP bekerja sama dengan VAR (perantara).

“Untuk mendapatkan atau mempertahankan kontrak dengan pelanggan tersebut. Skema ini diatur oleh dua account executive SAP Indonesia yang bekerja dengan setidaknya satu VAR (perantara) yang terkenal dengan pola transaksi bisnis yang korup dan memberikan suap," tulis dokumen yang diterbitkan Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

Dalam praktiknya, diduga melalui sejumlah perantara. Termasuk perpanjangan tangan mereka di Indonesia. Ada yang disebut Perantara Indonesia 1 dan 2.

Dalam beberapa kasus, SAP dan pihak perantara ini menggunakan faktur pelatihan palsu untuk melakukan pembayaran. Ujungnya diduga untuk biaya suap.

Pihak perantara di Indonesia ini mendirikan perusahaan cangkang untuk menghasilkan uang suap dari beberapa faktur palsu tersebut. Setelah menghasilkan alokasi uang, dipakai perantara untuk menyuap pejabat di Indonesia.

BACA JUGA:


Pejabat Pertamina Difasilitasi Main Golf Termasuk Gratifikasi-fin/diolah-Securities and Exchange Commission

PT Pertamina

Perantara SAP dan account executive SAP Indonesia juga disebut membiayai pejabat PT Pertamina untuk bermain golf. Tidak disebutkan kapan waktu pelaksanaannya.

Namun, fasilitas itu diberikan untuk memperoleh kontrak tanggal 23 Januari 2017. Termasuk di dalamnya layanan pemeliharaan terkait lisensi senilai USD 13.331.423.

BP3TI/BAKTI Kemenkominfo

Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa SAP Indonesia melalui perantara 1 menyuap pemerintah di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BP3TI yang sekarang bernama BAKTI Kominfo. SAP diduga menyuap untuk mendapatkan kontrak senilai USD 268,135 atau setara Rp 4.178.487.135 (kurs Rp 15.583) pada 23 Maret 2018.

​​​​Bakti Kominfo menyatakan berkomitmen mendukung penuh penegakan hukum atas kasus suap dari salah satu perusahaan perangkat lunak asing asal Jerman, yaitu SAP.

Bakti Kominfo secara tegas akan melakukan pemeriksaan internal dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan jajarannya bertugas dengan baik dan mendukung kelancaran pengusutan kasus penyuapan tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

SAP juga disebut memberikan suap kepada pejabat pemerintah pada 16 Desember 2015 dalam kesepakatan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai USD 80.750. 

Terkait hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan terkait dugaan suap oleh SAP yang menyeret KKP.

Trenggono mengaku baru mengetahui kabar mengenai perkara suap yang terjadi pada tahun 2015-2018 (era Menteri Susi Pudjiastuti) itu. Saat ini, pihaknya sedang mengidentifikasi jejak proyek maupun aplikasi dari SAP yang berkaitan dengan kasus tersebut.

"Saya juga baru tahu. Tetapi saya lagi identifikasi di dalam aplikasinya apa, aplikasinya belum tahu. Itu kan masa lalu, di periode 2015 sampai 2018. Harusnya kan ada jejaknya. Artinya, aplikasinya ada. Itu kan perusahaan aplikasi, tetapi kami kok belum ada. Jadi, itu salah satu yang lagi kami cari," kata Trenggono.

BACA JUGA:


Pejabat Indonesia disebut terima suap dari perusahaan Jerman SAP. -fin/diolah-

Kementerian Sosial RI

Account executive SAP Indonesia juga membahas soal suap terkait dengan tender pemeliharaan Applicant Tracking Software (ATS) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI, yang dimenangkan oleh mitra SAP Indonesia melalui VAR lainnya (perantara 2).

Dalam dokumen, juga disebutkan soal pesan WhatsApp, antara account executive SAP Indonesia yang terlibat dan konsultan lepas. Mereka mendiskusikan pembayaran dan permintaan agar SAP Indonesia menggunakan penerbitan Surat Dukungan untuk menjamin hasil tender yang diinginkan.

"Kami tidak pernah menerima sebagai pengondisi dari SAP, dan kami juga tidak merasa menggunakan SAP" kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Agus Zainal Arifin di Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024.

Agus mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan di dalam barang milik negara, namun tidal ditemukan SAP. "List BMI yang kita punya itu tadi juga satu jam yang lalu saya cek ulang, tidak ditemukan SAP tersebut," ujar Agus. 

Pemda DKI Hingga Angkasa Pura II

Pemda DKI Jakarta san MRT ikut disinggung dalam kasus ini. SAP Indonesia bekerja sama dengan perantara 1 untuk mendapatkan kontrak tanggal 26 November 2018 dengan Pemda DKI (pemerintah provinsi Jakarta) senilai USD 208,198.

Kemudian kontrak tanggal 22 Maret 2018 dengan PT Mass Rapid Transit Jakarta senilai USD 174,908, dan perpanjangan kontrak tanggal 27 Juni 2012 dengan PT Angkasa Pura I senilai USD 1,097,119.

SAP Indonesia juga terus bekerja sama dengan perantara Indonesia 2 untuk memberikan suap sambil berupaya mendapatkan kontrak tanggal 31 Juli 2018 dan 28 Desember 2018 dengan PT Angkasa Pura II senilai USD 2,535,987 dan USD 2,594,695. 

 

Berita Terkait