News . 30/11/2023, 21:12 WIB

Daftar Besaran UMK Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta dari Terbesar hingga Terkecil

Penulis : Khanif Lutfi
Editor : Khanif Lutfi

fin.co.id - Upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah ditetapkan. 

UMK tahun 2024 DIY Yogyakarta telah ditetapkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. 

Hasilnya, Kota Yogyakarta memiliki UMK 2024 dengan besaran tertinggi di angka Rp2.492.997,00.

Upah Minimum Kabupaten/Kota 2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 396/Kep/2023 itu disampaikan oleh Sekda DIY Beny Suharsono di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis 30 November 2023.

"Seluruh hasil penghitungan upah minimum kabupaten/kota di DIY besarannya sudah lebih tinggi atau di atas besaran upah minimum provinsi (UMP) DIY," ujar dia.

Sebelumnya, UMP DIY tahun 2024 lebih dulu ditetapkan sebesar Rp2.125.897,61 atau naik 7,24 persen dari tahun ini.

BACA JUGA:Besaran UMK Makassar 2024 Rp3.643.321 atau Naik 3,41 Persen

Beny menyebutkan UMK Kota Yogyakarta Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.492.997,00 dengan kenaikannya Rp168.221,49 atau 7,24 persen dari tahun ini.

Sementara UMK Kabupaten Sleman Rp2.315.976,39 atau naik Rp156.457,17 (7,25 persen). Sedangkan Bantul, Rp2.216.463,00, naik Rp150.024,18 atau 7,26 persen.

Berikutnya, UMK Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp2.207.736,95 atau naik Rp157.289,80 (7,67 persen) dan Gunungkidul sebesar Rp2.188.041,00 naik Rp138.815,00 atau 6,77 persen.

Besaran UMK tersebut sudah disepakati berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan dewan pengupahan kabupaten/kota se-DIY.

Beny mengatakan UMK yang telah ditetapkan tersebut wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2024, khusus untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya di bawah satu tahun.

BACA JUGA:Buruh Tuntut UMK Kabupaten Tangerang 2024 Naik 12 Persen

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 pasal 92, lanjut Beny, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan sehingga upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

"Kalau yang sudah bekerja lebih satu tahun atau lebih menggunakan struktur penggajian atau pengupahan yang ada di perusahaan," ujar dia.

Dia menegaskan UMK tersebut harus dilaksanakan oleh semua perusahaan dan tidak ada penangguhan maupun pengunduran waktu.

Evaluasi serta pengawasan terhadap perusahaan terkait implementasi keputusan UMK itu, menurut Beny, bakal dilakukan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) di masing-masing kabupaten/kota.

"Secara tegas pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK serta tidak ada penangguhan pembayaran UMK tahun 2024," kata Beny.

Jika berkaca dari tahun lalu, Besaran upah minimum kota (UMK) Yogyakarta tahun 2023 akan disusun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta. 

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta berharap, pemerintah pusat bisa segera menetapkan dan menginformasikan angka dari sejumlah indikator yang nantinya digunakan untuk menyusun upah minimum kota (UMK) Yogyakarta tahun 2023.

BACA JUGA:Besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2023 Segera Ditetapkan, Aturan Kemnaker Tak Lebih dari 10 Persen

"Sampai sekarang, angka-angka indikator itu belum turun, jadi belum ada yang bisa dimasukkan dalam formula penghitungan (UMK Yogyakarta 2023, red)," kata Kepala Bidang Kesejahteraan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Rihari Wulandari dikutip Minggu 20 November 2022.

Rihari menambahkan, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diikuti secara daring pada Jumat (18/11), dinyatakan bahwa daerah diminta menunggu penetapan angka hasil survei dari BPS untuk penghitungan UMK.

"Kami di daerah pun berharap, angka-angka indikator itu segera ditetapkan dan dikirim secepatnya," katanya.

Sedangkan terkait waktu penetapan upah minimum kota (UMK), lanjut Rihari, juga belum ada kepastian meskipun dari informasi awal yang beredar ditetapkan paling lambat 7 Desember.

BACA JUGA:Besaran UMP dan UMK Jawa Barat Tahun 2023 Dipastikan Naik, Segini Besarannya?

"Apakah nanti akan maju atau mundur dari tanggal tersebut, juga belum tahu," katanya.

Ia pun belum bisa memastikan dasar hukum yang akan digunakan untuk penetapan UMK 2023. 

"Yang pasti, penetapan dilakukan sesuai dengan aturan," katanya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan, penentuan draf usulan UMK 2023 masih terus digodok sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

"Jadi, belum ada draf atau rancangan atau usulan apapun terkait UMK yang kami kirim ke DIY," katanya.

BACA JUGA:Kajian UMP Jawa Tengah Tahun 2023 Diterima Ganjar Pranowo, Segini Besarannya?

Sebelumnya, pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta berharap penetapan UMK 2023 tidak didasarkan pada PP 36 Tahun 2021 tetapi pada kebutuhan hidup layak.

Berdasarkan survei yang dilakukan, KSPSI menyebut kebutuhan hidup layak di Kota Yogyakarta mencapai Rp4,2 juta per bulan atau hampir dua kali lipat dibanding UMK 2022 sebesar Rp2.153.970 per bulan.

Besaran Upah Minimum Provinsi Yogyakarta 2023

Besaran Upah Minimum Provinsi Yogyakarta tahun 2023 bakal ditetapkan. 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadwalkan penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 pada 28 November 2022.

BACA JUGA:Ojo Dibandingke, Ini Potret Iriana Jokowi saat Hadiri KTT APEC di Bangkok Thailand

Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, penetapan itu mundur sepekan dari rencana sebelumnya karena menunggu formula baru sebagai acuan perumusan UMP.

"Ada perubahan formula cara menghitung UMP maupun UMK, karena banyak masukan kepada Kementerian (Kemenakertrans)," katanya, Jumat 18 November 2022. 

Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat virtual bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Ida Fauziah dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Jika formulanya masih mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, menurut Aji, semestinya UMP DIY sudah bisa diumumkan sesuai rencana awal pada 21 November 2022.

BACA JUGA:Titik Terang Penyebab Tewasnya Satu Keluarga di Kalideres, Dua Anak Perempuan Korban Diperiksa Polisi

"Namun tadi disampaikan untuk bisa berembug sehingga (UMP) ditentukan tanggal 28 November 2022. Kalau UMK sekitar 6 atau 7 Desember 2022," kata Aji.

Menurut Aji, PP Nomor 36 Tahun 2021 yang selama ini digunakan sebagai acuan penetapan UMP dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman sehingga perlu direvisi.

Sesuai penuturan Menaker, kata dia, penghitungan UMP nantinya diperoleh dari formulasi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan koefisiensi yang dihitung berdasarkan Produk Dometik Regional Bruto (PDRB).

"Kalau dulu, bunyi PP Nomor 36 Tahun 2021, ditentukan dari salah satu, pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Kami akan segera lakukan pertemuan lagi karena kami tidak bisa melakukan keputusan sepihak," kata dia.

BACA JUGA:Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Datangi Bareskrim Polri, Sebut Irjen Pol. Nico Afinta Belum Diproses Hukum

Karena itu, ia mengatakan besaran pasti nominal kenaikan upah di DIY belum dapat diketahui secara pasti dan masih menunggu hasil pertemuan tripartit antara pemerintah, pengusaha, serta perwakilan buruh.

Terkait tuntutan Majelis Pekerja Buruh Indonesia Yogyakarta yang meminta Pemda menaikkan UMK 2023 menjadi Rp3,7 juta hingga Rp4,2 juta per bulan.

Menurut Aji, Pemda DIY belum bisa memastikan karena tetap menunggu besaran UMP.

"Karena kan itu tadi, angkanya masih belum bisa kita sebut. Kita masih cari koefisien berdasar penghitungan tadi," kata Baskara Aji.

Aturan Upah Minimum Tahun 2023 Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang salah satunya mengatur bahwa penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.

Berdasarkan dokumen yang diunduh di Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kemnaker di Jakarta, Jumat, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah telah menetapkan aturan tersebut, pada 16 November 2022 dan diundangkan pada 17 November 2022.

Beberapa ketentuan di dalamnya menekankan bahwa penyesuaian nilai upah minimum untuk 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.

Data yang digunakan juga bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

BACA JUGA:Kerusuhan Padang Ratu Lampung Mes Karyawan PT Gunung Aji Jaya Dibakar di 3 Lokasi, Ini Penyebabnya

Sementara itu, dalam Pasal 7 tertulis bahwa penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen. Selain itu, dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan upah minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen.

Jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai upah minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2023 itu juga tertulis Upah Minimum Provinsi 2023 ditetapkan oleh Gubernur dan paling lambat diumumkan pada 28 November 2022. Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2023 dan diumumkan paling lambat 7 Desember 2022.

Upah Minimum provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id