News

Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Firli Bahuri dan Tunjuk Nawawi Sebagai Ketua Sementara KPK

Keppres pemberhentian sementara Firli Bahuri ditandatangani di Bandara Halim Perdanakusumah oleh Jokowi usai kunjungan ke Kalbar

Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Firli Bahuri dan Tunjuk Nawawi Sebagai Ketua Sementara KPK
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

FIN.CO.ID - Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo,  Firli Bahuri kini resmi dicopot sementara dari jabatannya sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Selain memberhentikan sementara Firli Bahuri, Jokowi juga menunjuk Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK. 

Informasi soal dicopotnya Firli Bahuri dan pengangkatan Nawawi Pomolango sebagai ketua Sementara KPK diterima dari Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat 24 November 2023 malam. 

Pemberhentian sementara Firli Bahuri dan penunjukan Nawawi tersebut disahkan melalui surat Keputusan Presiden (Keppres) yang informasinya sudah ditandatangani Jokowi. 

BACA JUGA:

Ketua KPK Firli Bahuri Melawan, Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Buntut Firli Bahuri Jadi Tersangka, 4 Wakil Ketua KPK Dicecar Polda Metro Jaya

"Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres Pemberhentian Sementara Ketua KPK Firli Bahuri, sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK," ujar Ari. 

Menurut Ari, keppres itu ditandatangani oleh Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat 24 November 2023 malam,  setibanya Jokowi dari kunjungan kerja ke Kalimantan Barat.

Sebelumnya, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dalam dugaan kasus pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo. Status tersangka Firli sendiri diumumkan pada Rabu 22 November 2023 kemarin. 

Firli sendiri langsung mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka kepadanya. Adapun sidang perdana praperadilan Firli Bahuri rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 11 Desember mendatang.

BACA JUGA:

Ari Dwipayana mengatakan pemberhentian Firli Bahuri dari jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan setelah berstatus terdakwa.

"Dalam undang-undang juga sudah diatur ketika sudah jadi terdakwa misalnya, ada perubahan status terhadap pemberhentian sementara nanti," kata Ari sebelumnya di Kantor Kementerian Sekretariat Negara. 

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur tujuh alasan pemberhentian pimpinan KPK. Salah satu alasan yang diatur adalah "menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan".

Firli Dicegah Bepergian ke Luar Negeri


Ketua KPK Firli Bahuri-Antara/Reno Esnir-

Setelah ditetapkan menjadi tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Ketua KPK Firli Bahuri dicekal keluar negeri.

Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI untuk mencegah tersangka Firli Bahuri ke luar negeri.

BACA JUGA:

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut, pihaknya sudah menyurati Ditjen Imigrasi agar pencegahan Firli bisa segera ditindaklanjuti.

"Surat tersebut sudah diterima Ditjen Imigrasi, ditujukan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang kita lakukan," kata Ade Safri Simanjuntak di Jakarta, Jumat 24 November 2023.

Adapun lama waktu pencegahan tersebut, kata Ade, adalah 20 hari.

Setelah Polda Metro Jaya mencekal Firli ke luar negeri, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengaku telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Ketua KPK Firli Bahuri.

Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan mengatakan SPDP tersebut dikirimkan oleh Polda Metro Jaya. Surat itu diterima pada Jumat 24 November 2023 siang.

BACA JUGA:

"Kejati DKI Jakarta sudah menerima SPDP dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka FB atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan masalah hukum di Kementerian Pertanian RI tahun 2020-2023," ungkap Ade Sofyan kepada wartawan.

Lebih lanjut Ade menjelaskan, pihak Kejari DKI Jakarta telah menunjuk empat jaksa peneliti. Nantinya, mereka akan memeriksa kelengkapan berkas setelah menerima pelimpahan dari penyidik Polda Metro Jaya.

"Kejati DKI Jakarta telah menunjuk empat orang jaksa peneliti yang nantinya ditugaskan untuk memeriksa kelengkapan formil maupun materiil dari berkas perkara apabila telah dilaksanakan tahap I ( penyerahan berkas perkara dari penyidik ke jaksa peneliti)," tuturnya. (*)

 

Berita Terkait