Mantan Dirut Amarta Karya Ditetapkan Sebagai Tersangka TPPU
Mantan Direktur PT Amarta Karya (Persero) Catur Prabowo (CP) ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mantan Dirut Amarta Karya - Mantan Direktur PT Amarta Karya (Persero) Catur Prabowo (CP) ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Catur Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"KPK menetapkan CP Direktur PT Amarta Karya dengan dugaan TPPU," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023.
Baca Juga
Dia menegaskan, penetapan Catur Prabowo sebagai tersangka TPPU karena pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup.
"Kami menemukan alat bukti yang cukup terkait dengan unsur-unsur yang membelikan, yang membelanjakan, menggunakan hasil dari tindak pidana korupsi ini," ujarnya.
Ali menerangkan penyidikan perkara TPPU terhadap yang bersangkutan akan berjalan bersama dengan penyidikan kasus dugaan korupsi terhadap yang bersangkutan.
BACA JUGA:
- Dirut AirNav Indonesia Polana Banguningsih Pramesti Diperiksa KPK: Korupsi Pengadaan Fiktif PT Amarta Karya
- Waduh! Pegawai Waskita Karya, Wijaya Karya dan Amarta Karya di-Blacklist Oleh Bank BUMN, Kok Bisa?
Ada pun penyidik KPK saat ini masih melengkapi alat bukti terkait penyidikan perkara tersebut.
"Saat ini masih kami kumpulkan alat buktinya, terkait dengan TPPU nanti pararel dengan dugaan korupsi Pasal 2 Pasal 3 yang saat ini masih terus kami lakukan penyelesaiaan-nya," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan ada dua tersangka dalam kasus dugaan proyek fiktif tersebut, yang pertama adalah Catur Prabowo (CP) dan Direktur Keuangan PT Amarta Karya Trisna Sutisna (TS).
Lembaga antirasuah kemudian melakukan penahanan terhadap Trisna Sutisna pada Kamis (11/5) dan penahanan terhadap Catur Prabowo pada Rabu (17/5).
Alex menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2017. Saat itu tersangka Trisna menerima perintah dari Catur yang kala itu masih menjabat Direktur Utama PT Amarta Karya.
Catur memerintahkan Trisna dan pejabat di bagian akuntansi PT Amarta Karya untuk mempersiapkan sejumlah uang yang diperuntukkan bagi kebutuhan pribadi-nya dengan sumber dana yang berasal dari pembayaran berbagai proyek yang dikerjakan PT Amarta Karya.
Baca Juga
BACA JUGA:
- KPK Tahan Mantan Direktur PT Amarta Karya Catur Prabowo Terkait Korupsi Proyek Fiktif
- Pejabat PT Amarta Karya Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Proyek Fiktif
Tersangka TS bersama dengan beberapa staf di PT Amarta Karya kemudian mendirikan badan usaha berbentuk CV yang digunakan menerima pembayaran subkontraktor dari PT Amarta Karya tanpa melakukan pekerjaan alias fiktif.
Kemudian pada 2018, dibentuk-lah beberapa badan usaha CV fiktif sebagai vendor yang akan menerima berbagai transaksi pembayaran dari kegiatan proyek PT Amarta Karya dan hal ini sepenuhnya atas sepengetahuan tersangka CP dan TS.
Untuk pengajuan anggaran pembayaran vendor, tersangka CP selalu memberikan disposisi "lanjutkan" dibarengi dengan persetujuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani tersangka TS.
Buku rekening bank, kartu ATM dan bongol cek dari badan usaha CV fiktif itu dipegang oleh staf bagian akuntansi PT Amarta Karya yang menjadi orang kepercayaan dari CP dan TS untuk memudahkan pengambilan dan pencairan uang sesuai dengan permintaan tersangka CP.
Baca Juga
"Uang yang diterima tersangka CP dan TS kemudian diduga antara lain digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member golf dan juga pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya," kata Alex.
BACA JUGA:
- Kadiv Keuangan PT Amarta Karya Dipanggil KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi
- Penyidikan Kasus Baru, KPK Usut Dugaan Proyek Fiktif di PT Amarta Karya
Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
"Perbuatan kedua tersangka tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp46 miliar," ujar Alex.