Pro Kontra Parpol terhadap Sistem Pemilu, Ada Untung dan Rugi
Usaha kembalikan Pemilu 2024 memakai sistem proporsional tertutup masih terkendala
JAKARTA, FIN.CO.ID - Usaha kembalikan Pemilu 2024 memakai sistem proporsional tertutup masih terkendala.
Untung dan rugi sistem pemilu disinyalir jadi penyebab pro kontra di kalangan parpol.
Delapan parpol yang punya bangku di DPR masih ngotot menolak proporsional tertutup.
Baca Juga
BACA JUGA:Ini Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN yang Baru
Kerasnya penolakan yang sudah dilakukan 8 partai politik itu diduga karena ketakutan akan kehilangan kursi di parlemen.
Walau sebenarnya, sejumlah tokoh dan pakar hukum tata negara telah memperjelas jika sistem proporsional terbuka yang telah dijalankan semenjak Pemilu 2009 bisa dibuktikan tidak berhasil menciptakan wakil rakyat yang berkualitas.
Sementara biaya politik yang perlu dikeluarkan oleh seorang calon legislatif untuk bisa duduk di legislatif sangat mahal.
Apalagi, tuntutan yang dikirimkan 6 politisi plus PBB sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi mengenai proporsional terbuka sekarang ini masih berproses.
BACA JUGA:Daerah Ini Pilih Sistem Usia Tertua Berangkatkan Kuota Haji
Proses tuntutan yang berlangsung di MK masih cukup panjang, diterima atau tidak.
Tetapi, 8 partai politik yang diinisiasi oleh Partai Golkar terus lakukan konsolidasi politik untuk menolak usulan itu.
Diskusi pertama diadakan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu, 8 Januari lalu.
Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Partai Golkar itu, mereka inginkan Pemilu 2024 masih tetap memakai sistem proporsional terbuka.
Baca Juga
Delapan partai politik itu yakni Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKB, PKS, PAN, dan PPP.
Sekian hari berlalu, giliran politisi muda dari lintas partai yang turut mengumandangkan sikap serupa.
Adapun politisi lintas partai terdiri dari PSI, Barisan Muda PAN, Angkatan Muda Golkar (AMPG), dan Angkatan Muda Ka'bah, organisasi sayap PPP.
Berkaitan dengan adanya banyak penolakan pemilu kembali pakai proporsional tertutup, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menjelaskan, lumrah jika Golkar Cs menolak sistem proporsional tertutup.
BACA JUGA:Perancang Busana Ramah Lingkungan Jadi Jawara Miss Universe 2023
Sebab, menurut dia, proporsional tertutup benar-benar memberikan keuntungan partai yang kaderisasinya telah berjalan dengan baik, seperti PDIP.
Baca Juga
Selain PDIP, sambung dia, partai politik yang kaderisasinya telah berjalan dengan baik ialah PKS.
Masalahnya, PKS sekarang ini punya potensi terjadi penurunan suara karena kemunculan Partai Gelora.
Sementara partai lainnya, selama ini banyak memercayakan publik figur yang mempunyai uang dan ketenaran sebagai jalan singkat untuk mengantongi suara sebanyak-banyaknya agar dapat melangkah ke Senayan.
BACA JUGA:Ogah Nyalon Jadi Ketum PSSI, Eks Sekjen PSSI Ratu Tisha Incar Kursi Waketum, Ini Alasannya
"Jadi sistem ini menguntungkan PDIP, sementara partai lain akan terpuruk dan kehilangan suara," kata Dedi.
Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos gambar partai.
Berlainan dengan proporsional terbuka yang hanya pilih nama calon legislatif (caleg).
Tidaklah heran, jika partai politik yang sejauh ini mengandalkan pada reputasi calon legislatif, sangat menentang pemilu dengan proporsional tertutup.
BACA JUGA:Sinopsis Film Bombshell : Kisah Perjuangan Para Wanita
"Sehingga perolehan suaran akan cukup minim bila hanya andalkan pemilih partai," tutur Dedi.
Ia berpendapat, Partai Gerindra sebetulnya punya kesempatan mendulang suara bila menggunakan sistem proporsional tertutup.
Figur Ketum Gerindra Prabowo Subianto bisa menarik suara, seperti posisi Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Namun, faktor Prabowo ini bersyarat.
BACA JUGA:Memandang IKN, Meletakkan Tonggak Sejarah Peradaban Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045
Partai Gerindra dapat melesat bila Prabowo kembali bertanding sebagai calon presiden.
Sementara Megawati tidak harus maju calon presiden untuk mengangkat suara PDIP.
Dedi memandang, proporsional tertutup sebetulnya memberikan keuntungan partai dan pemilih.
Partai politik menjadi lebih kuat dan pemilih tidak repot.
BACA JUGA:Link Download GB WhatsApp 2023 Apk v17.20, Nikmati Fitur Unggulan Terbaru
Sementara sistem proporsional terbuka mempunyai potensi membuat parpol menjualbelikan nomor urut calon anggota legislatif.
Maknanya, memberi kesempatan yang lebih besar pada calon legislatif yang punya modal besar dan kantong super tebal.
"Ini yang membuat PDIP merasa perlu membangun kekuatan dan mempertahankan kekuasaan lewat sistem proporsional tertutup," pungkas Dedi.