Jakarta . 14/01/2023, 22:52 WIB

TAPD Coret Anggaran Pengadaan Alkes, DPD Penjara DKI: Sudah Betul Itu!

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencoret anggaran untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) dalam APBD DKI Jakarta 2023.

Namun sayang, beredar kabar bahwa terdapat kalangan anggota DPRD DKI Jakarta yang protes akan kebijakan pencoretan anggaran pengadaan alkes.

Mengomentari hal itu, Ketua DPD Penjara DKI Jakarta Agus Firmansyah menegaskan, kebijakan dari TAPD itu tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan.

BACA JUGA:Usai Diperiksa, 4 Tersangka Korupsi Pengadaan Satelit Kemhan Dijebloskan ke Rutan Salemba

Terlebih lagi, seluruh organisasi perangkat daerah akan bekerja optimal di bawah kepemimpinan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

"Kalau TAPD mencoret anggaran pengadaan alkes, berarti memang belum mendesak. Kenapa harus ada suara-suara penolakan dari kalangan dewan? Ada apa dengan dewan itu," ujar Agus, Sabtu malam, 14 Januari 2023. 

Agus mengungkapkan, hasil penelusuran pihaknya, banyak para 'pemain' pengadaan alkes di berbagai daerah mencoba masuk ke Jakarta. 

"Kabar yang kami terima, para pemain alkes masuk Jakarta, bahkan mencari celah untuk bisa ikut pengadaan barang alkes jelang pengesahan APBD DKI 2023," ungkap dia.

BACA JUGA:Mantap! Cuma Daftar Dapat Rp1.000.000, Buruan Coba Aplikasi Penghasil Uang Tercepat 2023

Menurut dia, banyak item alkes RSUD dan fasilitas kesehatan di Jakarta dengan nilai fantastis.

Bahkan, pengadaan alkes terindikasi dengan adanya pemberian fee ilegal (gratifikasi) besar-besaran kepada pihak yang bisa menggolkan proyek pengadaannya. 

Tentunya, sambung Agus, hal ini akan mengundang banyak pihak untuk bermain-main dengan anggaran alkes.

"Ada gula, ada semut. Saya kira mulai sekarang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa fokus pelototi soal pengadaan alkes. Tangkap dan penjarakan para pemainnya," tegas Agus.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Proyek BTS BAKTI, Rumah Menkominfo Digeledah, Kejagung Benarkan Ada Penggeledahan

Setidaknya, kata Agus, KPK bisa melakukan upaya pencegahan agar uang rakyat di APBD DKI Jakarta tidak menjadi pembagian 'kue' para oknum.

"Pemilu kan kurang dari dua tahun, khawatir saja ada oknum yang bermain karena butuh uang banyak. Jangan juga menggunakan dalih kondisi mendesak, memangnya alkes apa sih yang sangat mendesak? Pastinya, sekarang ini masyarakat butuh kemudahan akses untuk layanan kesehatan," tandas Agus.

Oleh karena itu, tambah Agus, DPD Penjara DKI Jakarta akan mengawasi terus pengadaan alkes.

Agus juga meminta kepada Pj Gubernur Heru Budi Hartono agar bertindak tegas terhadap anak buahnya yang ikut bermain-main dalam pengadaan barang, khususnya alat kesehatan.

BACA JUGA:Soal Korupsi Impor Garam Industri, Kejagung Periksa Direktur PT Indofood Sukses Makmur

Lagi pula, tindakan yang dilakukan oleh TAPD pasti punya dasar kuat.

"Sudah betul itu," tambah dia. 

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Mi­chael Rolandi Cesnanta Brata menolak penghapusan alkes diang­gap pelanggaran administrasi.

Pasalnya, penghapusan anggaran pengadaan alkes sudah sesuai dengan catatan dan evaluasi Kemendagri terkait usulan anggaran APBD DKI tahun 2023.

BACA JUGA:Protes Lukas Enembe Ditangkap KPK, Gabungan Mahasiswa Papua: Bapak LE Bukan Korupsi

Menurut Michael, Kemendagri memberi dua catatan. 

Pertama, untuk penganggaran barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan, tugas dan fungsi Satuan Kerja Perang­kat Daerah (SKPD) serta keterse­diaan barang milik daerah.

Kedua, program kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tidak diperkenankan untuk dianggar­kan dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang APBD tahun 2023.

“Berdasarkan dua catatan itu, secara sistem kan bisa dipilah mana yang tidak melalui RKPD dan KUA-PPAS,” terang Michael.

BACA JUGA:Soal Berantas Korupsi, Ternyata Kejagung Lebih Dipercaya Masyarakat Dibanding KPK Saat Ini

Meski begitu, Pemprov DKI akan berupaya membeli alkes le­wat APBD Perubahan 2023. 

Na­mun, ada sejumlah mekanisme pembahasan yang harus dijalankan terlebih dahulu. 

Antara lain, Pemprov DKI harus membuat kalender penyusunan anggaran APBD 2023 dan APBD Perubahan 2023.

“Ini akan kami bicarakan dengan TAPD, lalu kami ajukan ke dewan untuk kita paparkan seta­hun ke depan,” ucap Michael.

BACA JUGA:KPK Garap Dugaan Korupsi Formula E di DKI Jakarta, Ali Fikri Pastikan Tetap Fokus

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti menyampaikan, pembelian alkes tetap bisa dilakukan dengan menggunakan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit.

“Selain itu, juga bisa menggunakan sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (silpa) tiap RSUD,” pungkas dia.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id