BACA JUGA: Dubes AS Soroti RKUHP Terkait Perzinahan, Kemenkumham Bilang Begini...
Yasonna justru lebih mengapresiasi sikap Partai Demokrat yang konsisten.
Demokrat setuju dengan RKUHP tapi menyampaikan sejumlah catatan yang logis.
"Termasuk Demokrat tadi catatannya adalah seperti yang dikatakan itu perlu sosialisasi, perlu kejelasan supaya jangan ada salah tafsir dari penegak hukum nantinya," kata dia.
DPR dan Pemerintah mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang. Beleid hukum pidana terbaru ini akan menggantikan KUHP yang merupakan warisan kolonialisme Belanda di Indonesia.
"Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku Pimpinan Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Jakarta. “Setuju!' jawab peserta Rapat Paripurna.
Hmmm… pic.twitter.com/Hr2P1jmXQS
— #AyoMoveOn2024 (@Fahrihamzah) December 7, 2022
