Skema Baru! PKB Mobil Listrik Bakal Berlaku Bertahap
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyiapkan skema baru terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan listrik.
fin.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyiapkan skema baru terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan listrik.
Kebijakan ini muncul setelah pemerintah daerah menilai pembebasan pajak kendaraan listrik selama beberapa tahun terakhir berdampak pada berkurangnya potensi pendapatan daerah hingga sekitar Rp2 triliun per tahun .
Baca Juga
Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah memastikan pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik tidak akan dilakukan secara penuh sejak awal.
Sebaliknya, skema yang disiapkan akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.
Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, menjelaskan bahwa saat ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta masih melakukan simulasi mengenai besaran PKB kendaraan listrik yang akan diterapkan.
Menurutnya, berbagai skenario sedang dihitung agar kebijakan tersebut tetap adil sekaligus mampu memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
"Nanti lagi dihitung sama teman-teman Bapenda, jadi bertahap. Ada simulasi dan sebagainya," ujar Firdaus saat ditemui usai diskusi Indonesia Net Zero Summit 2026 di Jakarta.
Firdaus menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini bukan sekadar meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah juga ingin memastikan hasil pajak benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, peningkatan layanan publik, hingga penguatan infrastruktur perkotaan.
Dengan kata lain, pemerintah ingin menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.
Rencana penyesuaian pajak kendaraan listrik muncul setelah Bapenda DKI Jakarta mengungkapkan bahwa kebijakan pembebasan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik membuat pemerintah kehilangan potensi penerimaan sekitar Rp2 triliun setiap tahun .
Angka tersebut dinilai cukup besar, terutama ketika kebutuhan anggaran pembangunan kota terus meningkat.
Karena itu, Pemprov DKI mulai mempertimbangkan formulasi baru agar insentif kendaraan listrik tetap berjalan, tetapi kondisi fiskal daerah juga tetap sehat.
Firdaus menilai pemilik kendaraan listrik selama ini sudah memperoleh berbagai keuntungan dibandingkan pengguna kendaraan konvensional.
Baca Juga
Selain mendapatkan pembebasan PKB dan BBNKB, kendaraan listrik juga memperoleh kemudahan lain seperti bebas dari kebijakan ganjil-genap yang berlaku di sejumlah ruas jalan ibu kota.
Menurutnya, berbagai insentif tersebut telah menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap percepatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
Karena itu, jika nantinya dikenakan pajak dengan besaran tertentu, pemerintah menilai kebijakan tersebut masih berada dalam batas yang wajar.
Selain memperkuat penerimaan daerah, pemerintah juga mulai memikirkan tantangan baru yang muncul akibat meningkatnya penggunaan kendaraan listrik.
Firdaus menyebut salah satu persoalan yang perlu dipersiapkan sejak sekarang adalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terutama baterai kendaraan listrik yang memiliki masa pakai tertentu.
Menurutnya, penguatan fiskal diperlukan agar pemerintah memiliki kemampuan membangun sistem pengelolaan limbah kendaraan listrik di masa depan.
Baca Juga
Kendaraan Berpolusi Berpotensi Kena Pajak Tiga Kali Lipat
Tak hanya kendaraan listrik yang menjadi perhatian, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengkaji penerapan kebijakan disinsentif bagi kendaraan yang menghasilkan emisi tinggi.
Firdaus mengungkapkan kendaraan yang terbukti tidak lolos uji emisi berpotensi dikenai pajak jauh lebih tinggi dibandingkan kendaraan ramah lingkungan.
Bahkan, dalam salah satu skenario yang sedang dikaji, kendaraan dengan tingkat polusi tinggi dapat dikenakan pajak hingga tiga kali lipat .
"Kalau kendaraannya kemudian menghasilkan polusi, dia enggak boleh beroperasi atau pajaknya dikenakan tiga kali lipat," jelasnya.
Rencana tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan uji emisi yang telah diterapkan sejak tahun 2020, meski selama ini belum disertai penerapan insentif maupun disinsentif secara penuh.
Pemprov Terapkan Strategi Push and Pull
Dalam upaya mengurangi emisi kendaraan, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan strategi yang disebut sebagai pendekatan push and pull .
Strategi "pull" dilakukan dengan memberikan berbagai kemudahan agar masyarakat tertarik menggunakan transportasi umum, termasuk pemberian layanan gratis bagi 15 kelompok masyarakat tertentu.
Sementara strategi "push" dilakukan melalui berbagai regulasi yang bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menghasilkan emisi tinggi.
Selain itu, pembangunan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) juga terus diperluas agar masyarakat lebih mudah mengakses transportasi massal tanpa bergantung pada kendaraan pribadi.
Di sisi lain, rencana penyesuaian PKB kendaraan listrik mendapat kritik dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB).
Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat percepatan penggunaan kendaraan listrik yang selama ini menjadi salah satu strategi utama menekan polusi udara Jakarta.
Menurut KPBB, pencemaran udara di Jakarta sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Mereka mencatat lebih dari separuh warga Jakarta mengalami gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk, dengan beban biaya kesehatan yang mencapai puluhan triliun rupiah.
Karena itu, KPBB menilai insentif kendaraan listrik seharusnya tetap dipertahankan.
Sebagai alternatif, organisasi tersebut justru mendorong Pemprov DKI menerapkan pajak emisi atau cukai kendaraan berpolusi agar masyarakat terdorong beralih menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
Kebijakan Masih Dalam Tahap Kajian
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum menetapkan besaran final PKB kendaraan listrik.
Seluruh skema masih dalam tahap simulasi oleh Bapenda DKI Jakarta dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan daerah, percepatan penggunaan kendaraan listrik, serta upaya pengendalian pencemaran udara.
Artinya, belum ada keputusan resmi mengenai tarif maupun waktu pemberlakuan kebijakan tersebut. Pemerintah memastikan seluruh kajian akan dilakukan secara bertahap sebelum aturan diterapkan kepada masyarakat. (*)