News . 29/11/2022, 10:01 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan, melaporkan Zainal Abidinsyah Siregar dkk ke Bareskrim Polri Jakarta.
Laporan yang dilakukan pengacaranya Didit Hariadi dan rekan, pada Senin, 28 November 2022 itu terkait dugaan pemalsuan data otentik dan penyerobotan lahan tambang di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel).
"Kami sudah melaporkan sekelompok orang yang diduga melakukan penyerobotan di atas lahan klien kami," ujar Yus Dharman, selaku kuasa hukum Helmut Hermawan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.
Yus Dharman bersama rekannya Didit Haryadi dan Direktur Operasional PT CLM Freddy Napitupulu datang ke Mabes Polri untuk melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan lahan milik PT CLM.
Terlapornya Zainal Abidinsyah, Surya Afian, Ananta Sembiring, Yoos, Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini dan Junaidi.
Mereka dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/0688/XI/SPKT/Bareskrim Polro, tanggal 28 November 2022. Pelapornya atas nama Didit Hariadi.
BACA JUGA:Perang Bintang Kabareskrim Vs Sambo Soal Setoran Tambang Ilegal, Agus Andrianto: Ada Istilah...
Yus menyebut para terlapor memasuki lahan milik PT CLM secara melawan hukum dan melakukan tindakan brutal dengan cara mengintimidasi pegawai-pegawai dan staf perusahaan.
"Mereka mengintimidasi dan memperlihatkan sepotong surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Menkumham. Mereka sudah mengubah anggaran dasar PT CLM. Kalau dari logika hukum, yang kami berikan dasar daripada surat tersebut adalah perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Anggaran dasar itu dasarnya adalah rapat umum pemegang saham (RUPS)," terang Yus Dharman.
Dijelaskan, RUPS harusnya dilakukan sesudah ada rapat umum pemegang saham luar biasa. Hal ini sesuai Pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).
"Rapat umum pemegang saham yang tidak dihadiri oleh direktur utama. Itu jelas illegal. Cacat hukum," tegas Yus.
Didit menambahkan adanya dugaan pemalsuan KTP dan tanda tangan Helmut selaku Dirut PT CLM atau akta otentik.
"Artinya pendelegasian itu diduga ada pemalsuan. Sumbernya. Kalau penerimaan pernyataan telah diubah anggaran dasarnya. Itu saya rasa benar. Namun, sumbernya itu kan adalah perubahan. Kemudian dari akta perubahan sumbernya adalah RUPS. Dan RUPS juga harusnya ada RUPS luar biasa. Sebab ini diatur," urainya.
Didit Hariadi menambahkan dengan ditabraknya aturan main yang ada, jelas produk tersebut cacat hukum.
"Yang kedua soal penyerobotan. Mereka datang ke sana dan menguasai kantor dan pelabuhan. Itu jelas penyerobotan. Dengan hanya bermodalkan surat dari Kemenkumham yang cacat secara hukum," terang Didit.
BACA JUGA:Ternyata Ini Penyebab Kebakaran di Gedung Bareskrim Polri
Atas alasan itu pihaknya meminta Bareskrim memanggil dan memeriksa para pelapor.
"Mereka (para terlapor) harus bisa buktikan sah atau tidak. Mereka mengumpulkan massa dan melakukan tindakan mendobrak pagar. Dari situ saja kita sudah melihat ada itikad tidak baik," tukas Didit.
Diketahui, Zainal Abidinsyah Siregar dkk, diduga telah melakukan tindak pidana dugaan Pemalsuan Akta Otentik pasal 264 ayat 1 KUHP.
Tanggal 7 November 2022, Zainal Abidinsyah Siregar dkk memaksa masuk ke dalam pekarangan kantor dan Jety PT CLM dengan memperlihatkan selembar Surat Nomor AHU.UM.1.01-1430 tanggal 31 Oktober 2022 dan mendeklarasikan diri seolah-olah Zainal Abidinsyah Siregar adalah Direktur Utama PT CLM yang baru, menggantikan Helmut Hermawan.
BACA JUGA:Surat Divpropam yang Sebut Kabareskrim Terima Rp 2 Miliar Dibocorkan Loyalis Ferdy Sambo?
Padahal, surat tersebut berasal dari Akta Nomor 6 tanggal 13 September 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, di mana perubahan akta yang diawali RUPS yang tidak dihadiri oleh Direktur Utama Helmut Hermawan.
Pada tanggal yang sama, Zainal Abidinsyah Siregar diduga dengan sengaja melakukan tindak pidana penyerobotan dengan membawa segerombolan orang yang diduga preman, menerobos portal kantor PT CLM sambil menendang pagar, memasang spanduk dan menguasai kantor PT CLM yang berada di Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Didit berharap negara bisa menjamin hukum bisa ditegakkan demi berlangsungnya iklim investasi yang kondusif. Apalagi PT CLM merupakan penyumbang devisa bagi negara mencapai Rp 175 miliar ke negara berupa royalti kurang dari setahun.
"Negara harus bisa menjaga ini. Jangan biarkan apa yang terjadi hal seperti ini, punya rumah dan kemudian ada tindak pidana, kok dibiarkan," jelasnya.
Didit berharap laporannya dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menjamin adanya iklim investasi yang kondusif dan jaminan hukum di bidang pertambangan.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id