Jakarta

Soal Pembayaran Potongan TKD ASN DKI Sebesar 25 Persen, Anggota DPRD Pilih Bungkam

Anggota DPRD DKI Jakarta memilih bungkam dalam menyikapi pengembalian TKD ASN Pemprov DKI sebesar 25 persen selama Pandemi Covid-19

Soal Pembayaran Potongan TKD ASN DKI Sebesar 25 Persen, Anggota DPRD Pilih Bungkam
Ilustrasi uang

JAKARTA, FIN.CO.ID - Anggota DPRD DKI Jakarta memilih bungkam dalam menyikapi pengembalian TKD ASN Pemprov DKI sebesar 25 persen selama Pandemi Covid-19.

Sebelumnya Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono memberikan angin segar. 

TKD ASN bakal dikembalikan sesuai dengan aturan yang ada. 

BACA JUGA:Antisipasi Peredaran Obat Sirup, Polres Metro Bekasi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Razia Apotek

Anggota DPRD DKI Jakarta lainnya justru meragukan bakal ada pengembalian TKD di APBD 2022.

Pasalnya, pendapatan daerah DKI relatif minim pada 2022.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono pun enggan berkomentar banyak terkait pembayaran TKD tersebut. 

"Saya off dulu yah bro. Lagi banyak kerjaan," ujar dia lewat pesan WhatsApp yang dikirimkan pada fin.co.id, Rabu (25/10/2022).

BACA JUGA:Ini Isi Telegram Kapolri tentang Penanganan Gagal Ginjal Akut untuk Seluruh Wilayah

Sumber di internal DPRD DKI menyebutkan, jika anggaran untuk pembayaran TKD yang dilakukan pemotongan belum ada kejelasan.

Mengingat, pendapatan daerah hingga September 2022 lalu di Jakarta masih sangat minim.

"Jika harus dipaksakan untuk dibayarkan dari mana anggarannya. Sementara hingga September lalu, pajak yang masuk tergolong defisit," ungkap sumber tersebut.

Pendapatan daerah yang masih sangat minim bersumber dari pajak restoran, kendaraan bermotor, hotel dan lain-lain.

BACA JUGA:Banjir Terjang Desa Citasuk Serang Banten, 63 Rumah Terdampak

"Kalau memang Oktober-Desember 2022 ini ada kemajuan yang berarti mungkin bisa. Tapi kalau pun tidak bisa, ASN harus bersabar menerima pengembalian pemotongan TKD tersebut," papar sumber tersebut.

Di sisi lain, Ketua Komisi C (bidang keuangan) DPRD DKI Muhammad Bin Salim Alatas menolak untuk berkomentar lebih jauh.

Politisi PAN itu itu tak berkomentar banyak terkait polemik TKD ASN yang mengalami pemotongan. 

"Saya tidak tahu soal itu. Tanya yang lain saja," kata dia.

BACA JUGA:Fakta Baru, Ada Peristiwa Hilang dari Dakwaan di Sidang Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Menurut dia, pembayaran TKD ASN merupakan kewenangan Komisi A DPRD DKI Jakarta.

"Silahkan tanya Mujiono," tandas dia.

Sebelumnya, keresahan ASN di lingkungan Pemprov DKI terhadap pengembalian potongan TKD sebesar 25 persen saat Pandemi Covid-19 melanda, belum ada kejelasan.

Dalam perjanjian potongan atau penundaan TKD (tunjangan kerja daerah) 70.000 ASN bakal dikembalikan pasca Covid-19 mereda.

BACA JUGA:Jenis Stroke Itu Terdiri dari Empat Macam, Ini Dia Daftarnya

Informasinya, Pemprov DKI sesuai dengan perjanjian menyelesaikan pembayaran mulai Januari-Desember 2022.

Seperti diketahui, Badan Keuangan Daerah DKI Jakarta memastikan tidak ada perubahan, pemotongan, maupun penghapusan atas jumlah tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur No. 49/2020.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyebutkan, tidak ada draf Pergub baru yang mengatur pemotongan jumlah TPP atau TKD para ASN DKI Jakarta.

BACA JUGA:Membaca Karya Sastra Mampu Meningkatkan Daya Imajinasi dan Kemampuan Analisis, Berminat?

Menurut dia, sebelumnya ada informasi atau pesan berantai di media sosial WhatsApp mengenai pemotongan TPP atau TKD ASN sebesar 65 persen. 

"Pada Pergub tersebut, diatur rasionalisasi 25 persen dan penundaan pembayaran sebesar 25 persen dari TPP atau TKD terhitung sejak April sampai Desember 2020. Saat ini, daftar penerima TPP atau TKD sudah keluar di semua SKPD, sore nanti sudah bisa dicairkan sesuai Pergub dimaksud," ungkap dia. 

Chaidir menyebutkan, besaran TPP atau TKD yang tertunda pembayarannya itu juga tidak dihapus, masih tetap berlaku sesuai Pergub.

Ia juga mengimbau agar para ASN DKI Jakarta tidak mudah terpengaruh dan tidak ikut menyebarluaskan isu atau informasi yang tidak benar. 

BACA JUGA:Kuasa Hukum Putri Candrawathi Tegas Membantah Pernyataan Kamaruddin Simanjuntak

BKD Provinsi DKI Jakarta menginvestigasi sumber isu atau informasi yang beredar di media sosial tersebut.

Berita Terkait