Jakarta . 20/10/2022, 18:16 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Posko pengaduan yang dibuka Pemprov DKI Jakarta sejak Selasa (18/10/2022) ternyata menuai antusias masyarakat.
Warga berbondong-bondong mendatangi Pendopo Balaikota DKI.
Bahkan, hingga Kamis (20/10/2022), tercatat sudah 52 warga yang datang mengadukan nasibnya.
BACA JUGA:Duh! Indonesia hanya Punya 17 Pesawat Tempur, Dua di Antaranya Kanibal, Idealnya?
Data Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, aduan warga umumnya terkait bantuan sosial (bansos).
Baik dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Dinas Sosial (Dinsos).
Terdapat juga pengaduan soal program sertifikat tanah gratis atau PTSL.
Pengaduan lainnya, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) atau pasar yang mengganggu akses jalan.
BACA JUGA:Rekaman CCTV Tragedi Kanjuruhan Diduga Dihapus, Polri Bilang Begini
Menanggapi hal itu, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartanto mengatakan, petugas penerimaan pengaduan masyarakat yakni para asisten dan kepala bagian di tingkat kota.
Jadwal para petugas itu secara bergiliran, setiap hari untuk melayani warga.
Keberadaan petugas dari kalangan eselon III dan asisten itu umumnya paham permasalahan di wilayah.
"Mereka yang atur masing-masing walikota. Yang penting eselon tiga yang bisa ambil kebijakan dan berkomunikasi,” ujar Heru, Kamis (20/10/2022).
BACA JUGA:Tega Banget, Pencuri Gasak Habis Rumah Makan Dapur Jen di Bekasi, Termasuk Peralatan Masak
Meski penerimaan pengaduan masyarakat dibuka di Pendopo Balaikota DKI, namun warga tetap bisa melapor via aplikasi JAKI.
Pelayanan pengaduan itu umumnya kalangan orang tua.
Karena itu, mereka juga diedukasi pengoperasian aplikasi JAKI.
“JAKI tetap jalan, itu bagus. Di sini kita sambil mensosialisasikan dan mengedukasi warga yang datang bahwa sudah ada pelayanan elektronik,” urai Heru.
BACA JUGA:Pandemi Mengubah Kebiasaan Tidur Orang di Seluruh Dunia, Ini Efeknya ke Masyarakat Indonesia
Sub Koordinator Urusan Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Chicilia menjelaskan, penerimaan pengaduan masyarakat merupakan salah satu kanal layanan yang terintegrasi dengan aplikasi CRM.
Warga yang hadir di Pendopo Balai Kota juga diberikan sosialisasi terkait dengan kanal-kanal pengaduan lainnya seperti JAKI.
“Dalam instruksi sekda, setiap laporan pengaduan di Pendopo Balai Kota sudah ditindaklanjuti dalam waktu tiga hari sejak laporan diterima," tandas dia.
Pembukaan layanan pengaduan warga di Balaikota DKI Jakarta menuai apresiasi dari wakil rakyat.
Seperti diketahui, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono membuka kembali layanan pengaduan warga.
Hal ini membuat kalangan politisi di Kebon Sirih optimistis Pemprov DKI akan menjalankan program kerja dengan mendengar aspirasi publik.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan, diaktifkannya kembali layanan pengaduan warga di era Pj Gubernur Heru Budi menuai respon positif.
"Dengan mengaktifan kembali Balaikota DKI sebagai tempat pengaduan warga yang dimulai hari ini, meneguhkan dan mengukuhkan marwah Balaikota sebagai istana rakyat Jakarta," ujar Rio kepada fin.co.id, Selasa (18/10/2022).
BACA JUGA:Tindak Lanjut Kebakaran Kubah Masjid Raya JIC, 2 Orang Mandor Renovasi Diperiksa Polisi
Anggota Komisi A DPRD DKI itu mengatakan, dibukanya pengaduan warga akan menumbuh kembangkan harapan-harapan warga.
Terutama penangananan masalah-masalah harian yang mendera warga Jakarta.
"Setidaknya ada sekian banyak warga Jakarta yang datang dan mengajukan pengaduan," tutur pria yang akrab disapa Rio itu.
Ia mencontohkan, terdapat masalah pertanahan oleh Ibu Martina Gunawan dari Bambu Apus.
BACA JUGA:Kisah Inspiratif Wirda Mansur Dapat Mobil Seharga Rp1,4 Miliar Tanpa Beli, Kok Bisa?
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaktifkan kembali posko pengaduan warga di Balaikota Jakarta.
Program ini pernah dilakukan di era Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.
Namun dihentikan pada 2017.
Insyaallah, begitu (diaktifkan kembali), besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat DKI," kata Heru Budi di Pendopo Balaikota Jakarta, Senin (17/10/2022).
BACA JUGA:Melelahkan, Banjir Surut dari Permukiman Warga Cawang Jakarta Timur, Sisakan Sampah dan Lumpur
Heru berencana membuka posko pengaduan akan dumulai Senin hingga Kamis, pukul 08.00 hingga 09.00 WIB.
Nantinya, ia meminta perwakilan dari kantor walikota, yakni tiga asisten dan kepala bagian di masing-masing wilayah administrasi akan bergiliran bertugas di posko pengaduan.
Setelah itu, bahan aduan warga itu akan dibawa kembali ke wilayah administrasi untuk ditindaklanjuti.
"Nanti diatur sama asisten siapa yang piket dari jam delapan sampai sembilan saja. Setelah itu mereka membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat ke sini, barulah akan dibawa ke wilayahnya masing-masing," ucapnya.
BACA JUGA:Waduh! Pabrik Oli Palsu Diungkap Polisi, Hasilkan 3000 Botol per Hari
Sedangkan hari Jumat, lanjut dia, pengaduan tidak diadakan karena waktu kerja yang terbatas.
Pada era Presiden Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, pengaduan warga diterima di Pendopo Balaikota Jakarta.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id