News . 24/09/2022, 21:47 WIB

Stafsus Menkeu: Prof Mahfud MD Benar, Total Rp 1.092 Triliun Diberikan untuk Kesejahteraan Papua

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo membenarkan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut pemerintah Indonesia telah menggelontorkan ribuan triliun dana otonomi khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua. 

Sejak 2002 hingga sekarang totalnya mencapai Rp 1.092 Triliun. Namun, diduga kuat dana tersebut sebagian dikorupsi. 

BACA JUGA:KPK Jadwalkan Pemeriksaan Lukas Enembe Sebagai Tersangka Pada Senin Depan

"Prof @mohmahfudmd benar. Dukungan fiskal utk Papua & Papua barat cukup besar," tulis Prastowo seperti dikutip fin.co.id dari akun Twitternya @prastow pada Sabtu, 24 September 2022.

Menurut Prastowo, dalam kurun waktu 2002-2021 terdapat dana Otsus dan DTI yang nilainya mencapai Rp 138,65 Triliun.

Selanjutnya TKDD sebesar Rp 702,30T. Lalu belanja K/L sebesar Rp 251,29 Triliun. Sehingga totalnya Rp 1.092 Triliun. 

"Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua," imbuhnya.

BACA JUGA:Keras! Husin Shihab Duga Gubernur Lukas Enembe Kontrol Kegaduhan dan Masifnya OPM

Sebelumnyam Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe murni kasus hukum.

Dia mengatakan penegakan hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Lukas Enembe merupakan perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua. Bukan kasus politik.

"Saya tegaskan kasus Lukas Enembe itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Itu adalah perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua  agar Lukas Enembe diproses hukum," tegas Mahfud pada Jumat 23 September 2022 di Malang, Jawa Timur.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan aspirasi masyarakat Papua menginginkan agar Gubernur Papua Lukas Enembe diproses secara hukum.

BACA JUGA:Terungkap, Tito Karnavian dan Bahlil Pernah Lobi Kursi Wagub Papua di Lukas Enembe

Sebab, ada dugaan tindak pidana korupsi sudah mencukupi. Menurutnya, pengungkapan awal dengan bukti yang ditetapkan KPK terkait dugaan gratifikasi sebesar Rp1 miliar tersebut dinilai sudah cukup sebagai pintu masuk mengungkap kasus dugaan korupsi lainnya.

"Untuk dugaan korupsinya sendiri banyak sekali. Ada Rp566 miliar. Kemudian Rp71 miliar yang sudah diblokir," terang Mahfud.

Selama ini, lanjut Mahfud, pemerintah Indonesia telah memberikan dana otonomi khusus (otsus) mencapai Rp1.000,7 triliun sejak 2002. 

Sementara itu, diperkirakan jumlah dana otsus yang diterima pada masa kepemimpinan Lukas Enembe lebih dari Rp500 triliun.

BACA JUGA:Lukas Enembe Diduga Alirkan Rp560 Miliar ke Kasino Luar Negeri, Husin Shihab: Masuk Ini Barang!

"Rp1.000,7 triliun itu sejak 2002 hingga saat ini. Sementara pada masa Lukas Enembe, lebih dari Rp500 triliun. Tidak jadi apa-apa, rakyat tetap miskin dan pejabatnya foya-foya," terang Mahfud.

Sejumlah infrastruktur yang saat ini ada di Papua, seperti jalan tol, lanjutnya, merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Dia mengaku kecewa sebagian besar dana otsus tidak jelas peruntukannya.

"Di Papua memang sudah ada infrastruktur jalan tol. Tetapi itu adalah proyek PUPR dari pusat. Saya sudah cek. Untuk dana otsus, itu banyak dikorupsi," urainya.


Data dana untuk otsus Papua dari Kementerian Keuangan yang diungkap Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo.-@prastow -Twitter

BACA JUGA:Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe, Polri Bakal Turun Tangan

Dia menambahkan selama ini pemerintah pusat telah memberikan banyak pendanaan untuk wilayah Papua. 

Namun, besarnya dana yang digelontorkan pemerintah pusat tersebut tidak dirasakan masyarakat.

"Jadi untuk Papua, negara menurunkan pendanaan banyak sekali. Tetapi rakyatnya tetap seperti itu. Karenanya kita ambil korupsinya. Jangan main-main. Ini penegakan hukum. Kalau negara ini ingin baik, hukum harus ditegakkan," tegas Mahfud.

BACA JUGA:Aliran Dana Lukas Enembe ke Kasino Diduga Capai Rp 560 Miliar, Alvin Lie: Entah Duit Dari Mana

KPK sendiri telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi. 

KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada Gubernur Papua tersebut untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (26/9) mendatang.

Sebelumnya, KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai saksi pada 12 September 2022 lalu. Namun, saat itu Lukas tidak memenuhi panggilan tersebut.


Data dana untuk otsus Papua dari Kementerian Keuangan yang diungkap Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo.-@prastow -Twitter

BACA JUGA:Terkait Kriminalisasi Lukas Enembe, Giliran Mahfud MD yang Buka Suara

BACA JUGA:Dituding Kriminalisasi Gubernur Papua Lukas Enembe, KPK Beri Jawaban dengan Sederet Fakta

BACA JUGA:Fantastis, Aliran Uang Lukas Enembe Tembus Setengah Triliun Rupiah di Rumah Judi

BACA JUGA:Fantastis, Segini Banyaknya Uang Gubernur Papua Lukas Enembe yang Diblokir PPATK

BACA JUGA:KPK Cekal Gubernur Papua Lukas Enembe

BACA JUGA:Fantastis, Segini Banyaknya Uang Gubernur Papua Lukas Enembe yang Diblokir PPATK


Data dana untuk otsus Papua dari Kementerian Keuangan yang diungkap Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo.-@prastow -Twitter

 

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id