Jakarta . 14/09/2022, 18:02 WIB

Dokumen 3 Kandidat Pj Gubernur DKI Sudah di Tangan Kemendagri

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Hari ini, Rabu (14/9/2022), dokumen dan berita acara tiga calon tersebut sudah dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Nama-nama calon Pj Gubernur DKI itu merupakan hasil rekomendasi DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022).

“Kita mengharapkan satu dari tiga nama itu dipilih Presiden seperti yang diharapkan warga Jakarta,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, Rabu (14/9/2022).

(BACA JUGA:Anies Lengser dari Jabatan, Ketua DPRD DKI Sampaikan Pesan Penting ke 3 Kandidat Pj Gubernur )

Hanya saja, kata Amir, DPRD tidak hanya menyampaikan nama calon Penjabat Gubernur ke Kemendagri, tapi juga ada yang harus dicerna oleh DPRD DKI dan diinformasikan kepada masyarakat.

Sepatutnya, menurut dia, sebelum penentuan tiga nama calon diputuskan Presiden Joko Widodo, DPRD DKI perlu melakukannya konsultasi dengan Presiden.

Konsultasi ini tidak dimaksudkan ikut campur dalam Panitia Penentu Akhir (Pantuhir), di mana Presiden sebagai ketuanya.

Ada beberapa masalah subtansi yang perlu dicermati DPRD DKI.

(BACA JUGA:Ini 3 Nama Kandidat Pj Gubernur yang Diusulkan DPRD DKI Jakarta ke Presiden)

Pertama, batas waktu masa jabatan penjabat gubernur.

Selama ini, di masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi, pejabat pengganti paling lama 6 bulan. 

Dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan tradisi itu bisa dianggap sebagai Konvensi dan Konvensi ini bisa dianggap yurisprudensi.

Batas waktu ini juga yang harus DPRD mintakan ke Presiden dan kemudian diinformasikan kepada masyarakat.

(BACA JUGA:Hari Ini Anies Baswedan Lengser, Kandidat Pj Gubernur Siap-Siap Duduki Kursi DKI 1)

Namun, jika pemerintah pusat dalam hal ini Presiden menghendaki hingga terpilihnya Gubernur DKI Jakarta pada Pemilu 2024, maka diperlukan payung hukumnya.

Kedua, eksistensi penjabat Gubernur apakah masih merangkap dengan jabatan awal? Atau setelah dilantik harus melepas jabatan awalnya?

Masalah rangkap jabatan ini bisa menjadi resistensi dan distorsi dalam menjalankan tugas jabatannya.

“Hal ini harus juga ditanyakan DPRD kepada Presiden,” saran Amir.

(BACA JUGA:Pj Gubernur DKI Jakarta akan Dievaluasi 3 Bulan Sekali, Pimpinan Dewan: Harus yang 'Hatam' Jakarta)

Ketiga, Kewenangan. 

Berdasarkan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Gubernur hasil Pilkada memiliki kewenangan atribusi.

Pertanyaannya, pejabat gubernur bukan hasil Pilkada apakah Pj Gubernur juga bisa menjalankan kewenangan atribusi?

Selain itu, dalam menjalankan tugas Gubernur, apakah Pj Gubernur memperoleh kewenangan mandat atau delegasi?

(BACA JUGA:Anies Lengser dari DKI 1, Marullah Matali Menguat Dalam Pembahasan Usulan Nama Kandidat Pj Gubernur di DPRD)

“Hal ini harus dimintakan DPRD kepada Presiden dan Mendagri. Harus dimintakan penjelasan,” beber Amir. 

Amir menambahkan, jika Pj Gubernur menjalankan kewenangan mandat berarti tanggung jawab dan tanggung gugat ada pada pemberi mandat itu.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan nanti bila ada kesalahan apakah DPRD DKI memiliki keberanian dengan menyatakan kesalahan ada pada Presiden dan Mendagri?

Di sisi lain, bila yang dijalankan penjabat gubernur adalah kewenangan delegasi, maka tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya ada di tangan penerima delegasi.

(BACA JUGA:Banjir dan Macet Jadi PR Pj Gubernur DKI, Masuk Dalam Rapimgab DPRD Membahas Usulan Kandidat)

Dengan proses kewenangan delegasi, tambah Amir, ini bisa dimanfaatkan DPRD untuk memperkuat fungsinya baik yang menyangkut aspek pengelolaan anggaran, regulasi dan aspek penyelenggaraan pengawasan akan mewujudkan good governance dan clean goverment.

“Inilah beberapa masalah krusial yang harus dicerna DPRD secara proporsional agar tertib penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tidak mengalami distorsi,” pungkas Amir.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id