DPRD Ungkap Syarat Jadi PJ Gubernur DKI Jakarta Gantikan Anies Baswedan
Masa tugas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera berakhir. Sejumlah nama dimunculkan untuk mengganti Anies Baswedan
JAKARTA, FIN.CO.ID - Masa tugas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera berakhir.
Sejumlah nama dimunculkan untuk mengganti Anies Baswedan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Meski demikian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga
(BACA JUGA:Tak Setuju DPRD DKI Berhentikan Anies, Eko Kuntadhi: Dizalimi Bisa Jadi Alat Kampanye!)
(BACA JUGA:MBR di Jakarta Tak Punya Rumah, DPRD DKI Sebut Kebutuhan Naik 10 Kali Lipat)
(BACA JUGA:DPRD DKI Sebut Anies Baswedan Ingkar Janji Soal Pencabutan Pergub Era Ahok)
Zita Anjani mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan konsolidasi internal terkait calon Pj yang mengisi kekosongan kursi pemimpin Jakarta.
Diakuinya, pihaknya telah disurati oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyiapkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Kami disurati Kemendagri untuk mengusulkan tiga nama calon, yang kemudian akan diserahkan ke presiden untuk diputuskan. Untuk namanya sendiri tentu akan terjawab di persidangan resmi DPRD DKI karena kami harus konsolidasi internal terlebih dahulu," katanya dalam keterangannya, Selasa, 6 September 2022.
(BACA JUGA:Rapat Paripurna Pemberhentian Anies Baswedan Digelar 13 September 2022)
(BACA JUGA: Heboh! Warga Berebut Selfie dengan Anies Baswedan di Kota Tua Jakarta)
Dijelaskannya, untuk calon Pj Gubernur DKI Jakarta salah satu syaratnya adalah orang yang harus berpengalaman dan paham DKI Jakarta.
Selain itu, sosok Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan adalah orang yang pandai dalam mengelola pemerintah daerah, khususnya terkait kondisi fenomena sosial DKI Jakarta.
Syarat ketiga menurutnya adalah pandai berkomunikasi. Sebab DKI Jakarta ini banyak ras dan agama, beragam karakter, sehingga harus pandai dalam komunikasi, juga komunikasi dengan DPRD.
Baca Juga
(BACA JUGA:Prasetyo Bilang Anies Baswedan Jadi Gubernur DKI Hanya Bisa Bangun JPO)
(BACA JUGA:Jelang Lengser Dari Gubernur DKI, Anies Baswedan Malah Dibully Gak Bisa Kerja)
Syarat terakhir yaitu harus paham dengan situasi politik di Ibu Kota.
Syarat lainnya berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020, PJ kepala daerah yang ditunjuk mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan, menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/C.
"Tugas pokok utamanya tentu menjalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan RPJMD yang sudah ditetapkan. Yang belum selesai dikerjakan oleh Pak Anies, dilanjutkan dan selesaikan," katanya.
(BACA JUGA:Pengamat: Prabowo Ganjal Anies Baswedan dan Muluskan Kemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024)
Baca Juga
(BACA JUGA: Heboh! Warga Berebut Selfie dengan Anies Baswedan di Kota Tua Jakarta)
Selain itu, Zita juga menjelaskan bahwa pihaknya meminta PJ gubernur pengganti Anies yang akan habis masa jabatannya Oktober mendatang minimal harus mengikuti standar kepemimpinan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Hal itu karena, kata perempuan yang merupakan Koordinator Komisi E tersebut, Anies sebagai gubernur telah menerapkan standar tinggi untuk kriteria menjadi seorang gubernur.
(BACA JUGA:Survei ICRC: 76% Masyarakat Puas Kinerja Anies Baswedan)
"Programnya bagus, kerjanya baik, terpola, ada target. Masyarakat jadi sejahtera. Tentu Pj gubernur harus mampu seperti itu, minimal. Lebih baik, lebih bagus. Memastikan semuanya senang, semuanya sejahtera," ujar Zita.
Adapun terkait nama-nama PJ gubernur yang telah beredar yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, serta Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro, Zita mengatakan bahwa semuanya bagus, punya rekam jejak kerja yang baik dan berpotensi.
"Tapi itu yang beredar. Belum ada nama yang pasti siapa yang akan diajukan ke Presiden RI. Kita tunggu saja nanti waktunya. Tapi harapan saya, pertarungannya adil. Siapapun calonnya harus memenuhi kriteria. Kita percayakan itu semua ke Pak Presiden," katanya.