Nasional . 13/04/2022, 16:09 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengunggah sebuah puisi di akun Twitternya.
Puisi yang diposting Fadli Zon itu berjudul Brutus.
(BACA JUGA:PDIP Sebut Luhut sebagai Brutus Istana: Di Mana Batang Hidung Menteri Pongah Sok Merasa Paling Kuasa Itu? )
Dalam cuitannya Fadli Zon menuliskan caption: Puisi spontan 114.
"Lihatlah Indonesia makin berantakan
Ulah jajat oknum pejabat rakus arogan
Harga-harga meroket terbang
(BACA JUGA:Pakar Siber Pertanyakan Big Data Luhut 110 Juta Warganet Tunda Pemilu, Bagaimana Metodologinya?)
Utang menumpuk minyak goreng hilang
Pandai berdusta dengan big data
Apapun dilakukan demi kuasa
Nasib konstitusi dipertaruhkan
(BACA JUGA:Masinton Pasaribu Desak Luhut Panjaitan Mundur dari Kabinet: Menko Sebar Big Data Hoax ke Masyarakat )
Jabatan presiden minta diperpanjang
Ambisi mengatur segala urusan
Investasi gembar gembor tinggal janji
Tipu muslihat merampok hasil bumi
Asing pesta pora bersama oligarki
Negeri ini harus dimerdekakan kembali! 11 April 2022, FZ," cuit Fadli Zon seperti dikutip FIN pada Rabu (13/4/2022).
(BACA JUGA:Luhut Ditantang Buka Big Data Penundaan Pemilu, Pengamat: Jangan-jangan Ini Survei Malaikat)
Puisi berjudul Brutus itu diduga untuk menyindir Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Selama ini, Luhut yang selalu dikait-kaitkan dengan big data terkait penundaan pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Unggahan Fadli Zon yang juga anggota Komisi I DPR RI ini terkait ucapan politisi PDIP Masinton Pasaribu yang terang-terangan menyebut brutus dalam Istana adalah Luhut Panjaitan.
Bahkan Masinton Pasaribu mendesak Luhut Panjaitan mundur dari kabinet atas kekacauan yang dibuatnya selama ini.
(BACA JUGA:DPD: Luhut Bisa Terancam Pidana Pasal Penyesatan Informasi atau Penyebaran Informasi Hoaks Big Data)
Masinton Pasaribu menyebut wacana penundaan Pemilu, big data hingga dukungan 3 periode masa jabatan presiden berasal dari Luhut Panjaitan.
"Orangnya sudah ketahuan kan. Siapa yang ingin menjerumuskan presiden? Siapa yang mewacanakan dan menggalang tiga periode? Siapa? Luhut! Siapa yang cari muka, siapa yang mewacanakan dan memobilisasi dukungan kepala desa? Luhut! Siapa yang menggalang beberapa ketua umum partai? Luhut! Artinya brutus dalam istana itu ya Luhut," tegas Masinton dalam tayangan video seperti dikutip FIN pada Senin (11/4/2022).
Dengan adanya wacana tersebut, akhirnya muncul gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden.
"Dan Presiden Jokowi kembali secara tegas dan gamblang menyatakan tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden. Ini sikap ksatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," tegas Masinton.
(BACA JUGA:Klaim Punya Big Data Penundaan Pemilu 2024, PDIP Sentil Luhut: Kapasitasnya Apa Bilang Begitu?)
Menurutnya, sikap tegas itu diambil Jokowi sebagai tanggung jawab seorang pemimpin atas kekacauan yang dibuat bawahannya.
Masinton juga menyindir ke mana menko hingga elite yang kerap mendukung 3 periode masa jabatan presiden.
"Sekarang ke mana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden. Bahwa gagasan di atas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," papar anggota DPR RI ini.
Masinton pun meminta Luhut mundur dari semua jabatannya. "Seharusnya menko tersebut secara ksatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoax kepada masyarakat Indonesia," tukasnya.
(BACA JUGA:Telak, PDIP Sindir Luhut Panjaitan: Prime Minister, Menteri Utama yang Power Politiknya Kuat)
Terkait demonstrasi mahasiswa hari ini, lanjut Masinton, dapat dimaknai sebagai kritik kepada elite tua yang serakah dan rakus jabatan.
"Serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia. Bahkan untuk mencapai tujuan keserakahannya secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi. Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi," terang Masinton.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi melarang para menterinya menyeruakan wacana perpanjang masa jabatan dan penundaan pemilu 2024.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan terima kasih," kata Jokowi dalam sidang Kabinet Parupurna bersama para Menterinya, dikutip Rabu 6 April 2022.
(BACA JUGA:Menko Marves Bagikan Momen Sedih Ditinggal ART, Mahfud: Sisi Humanis Dari Pak Luhut)
Jokowi berharap agar jajarannya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat dengan isu penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan.
Dia meminta jajarannya agar fokus melihat persoalan negara saat ini yang tengah dilanda kesulitan pangan.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi.
Beberapa menteri Jokowi belakangan gencar bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
(BACA JUGA:Luhut Tolak Buka Big Data Penundaan Pemilu di Depan BEM UI: Kamu Nggak Berhak Menuntut Saya)
Berlawal dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.
Terhitung dua kali Bahlil Lahadalia berbicara terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan.
Menurut Bahlil, dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian dan stabilitas politik.
Makanya, Bahlil mengusulkan agar penundaan pemilu dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme Undang-undang.
(BACA JUGA:Demo 11 April, Amien Rais Sentil Jokowi dan Luhut: Ini Jeritan Rakyat atas Kezaliman Anda Berdua)
Kemudian muncul Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto juga membawa-bawa nama rakyat untuk tunda pemilu.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia mengklaim punya big data sebanyak 110 juta netizen ingin penundaan pemilu.
(BACA JUGA:Luhut Klaim Indonesia Paling Lambat Dalam Naikkan Harga BBM)
(BACA JUGA:Pengamat Duga Peran Luhut Dukung Jokowi 3 Periode, Setelah Ketua Partai, Kini Muncul Kepala Desa)
Puisi spontan 114. pic.twitter.com/gMaRYK4DCz
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) April 13, 2022
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id