Klaim Punya Big Data Penundaan Pemilu 2024, PDIP Sentil Luhut: Kapasitasnya Apa Bilang Begitu?

Klaim Punya Big Data Penundaan Pemilu 2024, PDIP Sentil Luhut: Kapasitasnya Apa Bilang Begitu?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.--Instagram/@sekjenpdiperjuangan

JAKARTA, FIN.CO.ID - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengeklaim memiliki big data pemilih menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri," kata Hasto dalam keterangannya, Senin, 14 Maret 2022.

Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak seperti kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

(BACA JUGA:Luhut Bilang Capek Urus Negara, HNW: Ya Istirahat, Jangan Malah Manuver Tunda Pemilu! )

"Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam," kata Hasto.

Dia pun mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024.

PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal, kata dia, Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.

(BACA JUGA:Jokowi dan Ibu Negara Berkemah di IKN Nusantara Sampai Besok, Makannya Mi Instan, Isi Tenda Cuma Kasur)

Luhut, lanjut Hasto, sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

"Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," tegasnya.

Oleh karena itu, tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. 

 (BACA JUGA:Dituntut 8 Tahun Penjara Terkait Terorisme, Munarman: Tuntutannya Kurang Serius...)

"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" tegas Hasto.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Rizky Agustian

Tentang Penulis

Sumber: