News . 18/03/2022, 15:26 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menindaklanjuti kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan antarnegara melalui kawasan perbatasan.
Sebelumnya, perjanjian kerjasama tersebut diteken Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP dan Ketua Umum KADIN, M. Arsjad Rasjid.
Terkini, BNPP dan Kadin Indonesia melaksanakan kunjungan sekaligus mengadakan pertemuan dan dialog antara pelaku usaha dan unsur pemerintah di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu, 16 Maret 2022.
(BACA JUGA:BNPP Pastikan Pembangunan Perekonomian di Perbatasan 'On The Track')
Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Paulus Waterpauw, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan, Edy Suryadi.
Selain itu, para pengurus Kadin Indonesia tingkat Provinsi dan Kabupaten Perbatasan se Provinsi Kalimantan Barat juga hadir bersama Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten Perbatasan se Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan itu, mereka bertemu dengan Konsulat Jenderal RI di Kuching; Setia Usaha Kerajaan Sarawak yang diwakili Direktur Tebedu Inland Port, Nobel Pang; dan Sarawak Economic Development Corporation (SEDC) yang diwakili Deputy Director, Corporate Relations and Communication Division, Judith Angela Skinner.
(BACA JUGA:BREAKING NEWS: Dua Polisi Terdakwa Penembak Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek Divonis Bebas!)
Robert Simbolon mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Malaysia merupakan hal penting dan perlu dilakukan agar sama-sama bangkit dan bergerak maju dari situasi sulit karena dampak pandemi Covid-19.
Kerja sama juga penting dilaksanakan dalam rangka penanganan berbagai masalah di perbatasan, seperti penyelundupan dan tindak kriminal lainnya, termasuk dalam pengamanan batas wilayah negara.
Sementara itu terkait dengan kerja sama dalam bidang ekonomi dan perdagangan antarnegara melalui kawasan perbatasan, Robert menilai kerja sama Indonesia-Malaysia nantinya bukan hanya akan dibangun dalam kerangka kerja sama Business to Business (B to B) tetapi juga dikukuhkan dengan kerja sama Government to Government (G to G).
(BACA JUGA:Followers Instagram Tembus 1 Juta, Aleix Espargaro Jadi 'Lempar Helm' ke Tribun Penonton?)
"Dari pertemuan ini, BNPP berhasil mengidentifikasi beberapa isu strategis seperti kondisi empirik kerjasama RI-Malaysia di perbatasan, khususnya perbatasan darat di Kalimantan; masalah-masalah yang memerlukan solusi, kerangka kerja sama dan rencana aksi ke depan, pihak-pihak terkait yang perlu terlibat secara aktif," ujar Robert dalam keterangannya, Jumat, 18 Maret 2022.
Adapun bidang-bidang ekonomi yang potensial untuk dikerjasamakan, antara lain bidang pertanian, manufaktur, pariwisata, jasa (khususnya pelatihan dan pendidikan vokasional), peternakan, dan lain-lain, termasuk SOP penanganan Covid-19.
Ia menambahkan, hasil pertemuan dan dialog yang dilaksanakan di PLBN Aruk ini akan segera ditindaklanjuti dengan finalisasi draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) BNPP dan Kadin Indonesia.
(BACA JUGA:Nasehat Ade Armando untuk Fadli Zon: Selalu Gunakan Akal Sehat, Agar Negara Ini Selamat!)
Kemudian draft PKS akan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait untuk pelaksanaan kerja sama tersebut. Selanjutnya, akan dilaksanakan pertemuan dan dialog lanjutan dengan pihak Malaysia yang akan difasilitasi oleh Kadin Indonesia dan Konjen RI di Kuching.
"Pulang dari sini nanti kita akan merancang segera tindak lanjut MoU dalam bentuk perjanjian kerja sama, untuk kegiatan-kegiatan yang secara konkret kita pandang sangat strategis dan penting dilakukan dalam rangka memperkuat ekonomi kawasan perbatasan negara dengan berbagai bentuk kegiatan, yang nanti akan kita laporkan tentu kepada Bapak Menteri dan Ketua Umum Kadin Indonesia," ujar Robert.
Dalam kesempatan yang sama, Paulus Waterpauw mengatakan ia melihat Pemerintahan Serawak yang ada di batas negara bersikap proaktif terkait kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan antarnegara melalui kawasan perbatasan.
(BACA JUGA:PGI: Ucapan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang Minta Menag Hapus 300 Ayat AL Qur'an Adalah Pernyataan Pribadi)
Mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri ini menegaskan pihaknya menyambut baik respon positif dari negara Malaysia.
Paulus menyampaikan akan melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat lokal sekitar agar masyarakat merasakan manfaat dibangunnya PLBN Aruk di perbatasan negara.
"Apalagi Aruk merupakan lokasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw," ujar Paulus.
(BACA JUGA:Bocah Peniru Komentator MotoGP Nick Harris, Unjuk Gigi di Depan Pembalap Enea Bastianini)
"Artinya sarana prasarana infrastruktur sudah terbangun indah dan luar biasa, itu juga harus dirasakan oleh masyarakat lokal di sini, karena mereka yang sudah menunggui turun temurun mempunyai wilayah di batas negara ini. Jangan sampai mereka tidak terlayani dengan baik, kita pikir itu bagian yang tidak kalah penting dari amanat Inpres," imbuh Paulus.
Kemudian sebagai perwakilan Kadin Indonesia, Edy Suryadi, bersyukur BNPP telah memfasilitasi pertemuan Kadin Indonesia dan pengusaha Serawak.
Edy menyatakan pihaknya akan mengambil langkah konkret agar kerja sama BNPP dan Kadin Indonesia di bidang ekonomi dan perdagangan antarnegara melalui kawasan perbatasan berjalan lancar.
(BACA JUGA:Gandeng Kementerian PUPR, BNPP Turunkan 3 Tim Tinjau Infrastruktur Jalan Perbatasan Negara)
"Alhamdulillah kita tinggal menyimpulkan apa yang harus kita ambil, langkah apa yang harus kita sampaikan kepada pemerintah maupun kepada Kadin nanti, sehingga terjalin pertumbuhan ekonomi di perbatasan yang kita harapkan," tutur Edy.
Sebagai informasi, Menteri Tito dan Ketua Umum Kadin Indonesia, M. Arsjad Rasjid, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah dan Desa serta Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara pada Rapimnas Kadin Indonesia di Bali, Jumat, 3 Desember 2021.
Muatan kerja sama yang akan dikembangkan sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta arah kebijakan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara-Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, terutama pelibatan Non State Actors dalam pembangunan kawasan perbatasan.
(BACA JUGA:BNPP Tinjau Lokasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Perbatasan di Sambas)
Kerja sama diarahkan pada tiga hal pokok yaitu pengembangan potansi wilayah, perdagangan lintas batas negara, dan dukungan pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id