Gandeng Kementerian PUPR, BNPP Turunkan 3 Tim Tinjau Infrastruktur Jalan Perbatasan Negara
Tim BNPP yang dipimpin Sekretaris BNPP Restuady Daud meninjau pembangunan infrastruktur jalan perbatasan negara-Humas BNPP -
JAKARTA, FIN.CO.ID – Untuk memastikan capaian pelaksanaan pembangunan Jalan Strategis Nasional di Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua, terutama di sepanjang kawasan perbatasan negara.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meninjau langsung kondisi lapangan.
Untuk tahap awal, difokuskan pada Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Pada tahap ini, BNPP menurunkan 3 (tiga) Tim untuk meninjau infrastruktur jalan di 3 (tiga) Kabupaten.
(BACA JUGA:Tingkatkan Kapasitas Aparatur Perbatasan Bidang Intelijen, BNPP: Untuk Kewaspadaan Dini)
“Peninjauan lapangan dilakukan secara bertahap dengan fokus pertama jalan paralel perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Untuk ini, BNPP turunkan 3 Tim mengingat luasnya wilayah Kalbar,” kata Restuardy Daud, Sekretaris BNPP, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu 16 Maret 2022.
Tiga Tim tersebut, sambung Ardy, melakukan perjalanan dinas ke 3 (tiga) Kabupaten, yakni: Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 2 sampai dengan 6 Februari 2022, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 7 sampai dengan 11 Februari 2022 dan pada tanggal 14 sampai dengan 18 Februari 2022 di Kabupaten Sanggau.
“Kunjungan lapangan tersebut dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, telekomunikasi, energi listrik, dan transportasi di kawasan perbatasan pada Kabupaten Kapuas Hulu, Bengkayang dan sanggau Provinsi Kalbar,” urai Ardy, yang pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP ini.
(BACA JUGA:BNPP dan Kemensos Sepakati Lokasi Pembangunan Community Center di PLBN Wini)
Apabila pembangunan jalan pararel perbatasan di Kalimantan Barat selesai dikerjakan, Ardy berharap jalan ini dapat membantu mengurai keterbatasan dan keterisolasian, memperlancar jalur logistik, serta mewujudkan pengembangan kawasan perbatasan yang maju secara ekonomi dan sosial.
Selain itu, pembangunan jalan perbatasan mewujudkan perubahan sosial masyarakat perbatasan yang lebih mandiri dan setara dengan kemajuan kawasan lainnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan daya saing kawasan perbatasan dengan negara tetangga, serta menjadi sarana memanfaatkan sumber daya di kawasan perbatasan agar dapat menarik minat masyarakat lokal dan luar untuk membangun kawasan perbatasan yang maju.
“Serta menjadi beranda terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkapnya.
(BACA JUGA:BNPP 'Gercep' Implementasikan Pembangunan Ekonomi di Skouw, Perbatasan RI - PNG)
.jpeg)
Sumber:
