News

Gandeng Kementerian PUPR, BNPP Turunkan 3 Tim Tinjau Infrastruktur Jalan Perbatasan Negara

Jalan nasional perbatasan adalah salah satu infrastruktur penting untuk menunjang geliat perekonomian di wilayah perbatasan negara

Gandeng Kementerian PUPR, BNPP Turunkan 3 Tim Tinjau Infrastruktur Jalan Perbatasan Negara
Tim BNPP yang dipimpin Sekretaris BNPP Restuady Daud meninjau pembangunan infrastruktur jalan perbatasan negara

 

JAKARTA, FIN.CO.ID – Untuk memastikan capaian pelaksanaan pembangunan Jalan Strategis Nasional di Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua, terutama di sepanjang kawasan perbatasan negara. 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meninjau langsung kondisi lapangan. 

Untuk tahap awal, difokuskan pada Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Pada tahap ini, BNPP menurunkan 3 (tiga) Tim untuk meninjau infrastruktur jalan di 3 (tiga) Kabupaten.  

(BACA JUGA:Tingkatkan Kapasitas Aparatur Perbatasan Bidang Intelijen, BNPP: Untuk Kewaspadaan Dini)

“Peninjauan lapangan dilakukan secara bertahap dengan fokus pertama jalan paralel perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Untuk ini, BNPP turunkan 3 Tim mengingat luasnya wilayah Kalbar,” kata Restuardy Daud, Sekretaris BNPP, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu 16 Maret 2022. 

Tiga Tim tersebut, sambung Ardy, melakukan perjalanan dinas ke 3 (tiga) Kabupaten, yakni: Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 2 sampai dengan 6 Februari 2022, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 7 sampai dengan 11 Februari 2022 dan pada tanggal  14 sampai dengan 18 Februari 2022 di Kabupaten Sanggau. 

“Kunjungan lapangan tersebut dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, telekomunikasi, energi listrik, dan transportasi di kawasan perbatasan pada Kabupaten Kapuas Hulu, Bengkayang dan sanggau Provinsi Kalbar,” urai Ardy, yang pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP ini.

(BACA JUGA:BNPP dan Kemensos Sepakati Lokasi Pembangunan Community Center di PLBN Wini)

Apabila pembangunan jalan pararel perbatasan di Kalimantan Barat selesai dikerjakan, Ardy berharap jalan ini dapat membantu mengurai keterbatasan dan keterisolasian, memperlancar jalur logistik, serta mewujudkan pengembangan kawasan perbatasan yang maju secara ekonomi dan sosial. 

Selain itu, pembangunan jalan perbatasan mewujudkan perubahan sosial masyarakat perbatasan yang lebih mandiri dan setara dengan kemajuan kawasan lainnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan daya saing kawasan perbatasan dengan negara tetangga, serta menjadi sarana memanfaatkan sumber daya di kawasan perbatasan agar dapat menarik minat masyarakat lokal dan luar untuk membangun kawasan perbatasan yang maju. 

“Serta menjadi beranda terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkapnya.

(BACA JUGA:BNPP 'Gercep' Implementasikan Pembangunan Ekonomi di Skouw, Perbatasan RI - PNG)

 

Jalan Paralel Perbatasan dengan Malaysia

 

Tiga Tim Peninjauan Lapangan BNPP, dipimpin oleh Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, Henry Erafat. Dikatakan Henry, jalan pararel perbatasan ini sejajar dengan garis batas negara Indonesia dan Malaysia.

Pelaksanaan pembangunan jalan ini merupakan salah satu arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak Tahun 2015-2019, kemudian dilanjutkan Tahun 2020-2024. Ditargetkan jalan pararel wilayah Kalimantan Barat tersambung dan fungsional pada Tahun 2024. 

Ia menuturkan jalan paralel perbatasan wilayah Kalimantan Barat terdiri dari 12 ruas jalan yang titik pangkalnya dari Temajuk-Aruk sampai dengan titik akhir di Nangga Era–Batas Kalimantan Timur. Ruas jalan pararel terdiri dari jalan Nasional sepanjang 203,51 Km dan jalan Non Status sepanjang 607,81 Km. 

(BACA JUGA:BNPP Tinjau Lokasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Perbatasan di Sambas)

"Sampai dengan akhir tahun 2021, kondisi jalan yang telah beraspal sepanjang 318,89 Km, agregat sepanjang 195,96 Km dan yang masih tanah sepanjang 296,47 Km," jelasnya. 

"Pelaksanaan pembangunan jalan pararel terdapat jalan sirip yang mengakses ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau dan PLBN Jagoi Babang, kondisi eksisting saat ini sudah beraspal," kata Henry.

Adapun jalan yang ditinjau oleh tim BNPP di tiga wilayah perbatasan Kalimantan Barat adalah jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong, Batas Kecamatan Sekayam/Entikong Rasau, Rasau-Sepulau-Batas Kapuas Hulu/Sintang, Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau, Nanga Era-Batas Kalimantan Timur.

(BACA JUGA:Komisi II Bahas Rencana Strategis Dengan Mendagri Dan Kepala BNPP)

Dalam peninjauan tersebut tim yang dipimpin oleh Henry mengungkapkan kondisi ruas jalan pararel perbatasan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong diketahui memiliki panjang awal 98,26 Km namun setelah diukur di lapangan panjang jalan ini 105,63 Km. 

Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong merupakan jalan non status yang terdiri dari 40,53 Km berupa tanah, 26,27 berupa agregat, dan 37,64 Km berupa aspal.

Tim Kedua dipimpin oleh Hengki Pranajaya, Perencana Ahli Madya pada Keasdepan Infrastruktur Fisik meninjau Jalan Batas Kecamatan Sekayam/Entikong Rasau, Ruas jalan ini diketahui memiliki panjang awal 99,56 Km namun setelah diukur di lapangan panjang jalan ini 100,32 Km. 

(BACA JUGA:BNPP: Kawasan Perbatasan Negara Punya Peran Sangat Penting)

Jalan Batas Kecamatan Sekayam/Entikong Rasau juga merupakan jalan non status yang terdiri dari 36,4 Km berupa tanah, 47,68 berupa agregat, dan 17,42 Km berupa aspal.

Kemudian jalan Rasau-Sepulau-Batas Kapuas Hulu/Sintang yang ditinjau oleh Tim Ketiga dan dipimpin oleh Amrullah. Perencana Ahli Madya pada Keasdepan Infrastruktur Fisik, diperoleh informasi bahwa panjang ruas jalan semula diketahui memiliki panjang awal 108,52 Km namun setelah diukur di lapangan panjang jalan ini 103,98 Km. 

Jalan ini juga merupakan jalan non status, dngan kondisi  jalan terdiri dari 66,4 Km berupa tanah, 29,72 berupa agregat, dan 7,5 Km berupa aspal.

(BACA JUGA:Arahan Menteri Tito ke BNPP: Penyerapan Anggaran Ditingkatkan)

Selanjutnya jalan Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau diketahui memiliki panjang awal 43,64 Km namun setelah diukur di lapangan panjang jalan ini 33,6 Km. Jalan Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau adalah jalan non status yang kondisinya berupa agregat sepenuhnya.

Sementara jalan Nanga Era-Batas Kalimantan Timur diketahui memiliki panjang awal 170,16 Km namun setelah diukur di lapangan panjang jalan ini 148,74 Km. Sama seperti jalan-jalan yang telah disebutkan di atas, jalan Nanga Era-Batas Kalimantan Timur adalah jalan non status. Kondisinya saat ini 140,77 Km berupa tanah dan 7,97 Km berupa agregat. 

Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus melanjutkan peningkatan jalan Paralel tersebut sesuai rencana yang telah ditargetkan hingga Tahun 2024 yang akan datang. 

Berita Terkait