Nasional

Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi: Waspadai Keterlibatan Orang Terdekat dalam Mafia dan Kartel Minyak Goreng

Fahri Hamzah mewanti-wanti Jokowi terhadap kemungkinan keterlibatan orang-orang dekatnya dengan mafia minyak goreng

Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi: Waspadai Keterlibatan Orang Terdekat dalam Mafia dan Kartel Minyak Goreng
Foto dokumentasi Fahri Hamzah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

JAKARTA,FIN.CO.ID - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah menyebut upaya cepat Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap mafia minyak goreng (migor) adalah langkah yang luar biasa dan spektakuler.

Fahri Hamzah menegaskan pengungkapan mafia migor ini memiliki efek luas pada perbaikan citra pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

(BACA JUGA:Ekspor Minyak Goreng Dilarang, Rocky Gerung: Bisa-bisa Jokowi 'Dikudeta' Oligarki dan Kartel Kelapa Sawit )

"Tapi Agak aneh jika oknum istana memproduksi tema baru yang kontroversial. Padahal sedang ada prestasi penting @KejaksaanRI ini. 

Seharusnya sebagaimana presiden telah mendukung pengusutan tuntas mafia minyak goreng ini, maka harusnya seluruh jajaran istana kompak dgn presiden," tulis Fahri Hamzah seperti dikutip FIN melalui akun Twitternya @fahrihamzah pada Senin (25/4/2022).

Menurut Fahri, Presiden Jokowi telah membuat pernyataan yang sangat tegas di Madura agar kasus ini diusut tuntas oleh Kejagung.

"Sehingga siapa saja pelaku yg bermain sebagai mafia dan kartel harus dibuka secara lebar. Ini sejalan juga dengan temuan awal KPPU tentang adanya kartel di balik semua ini. Sekali lagi, Isu minyak goreng ini sesungguhnya punya efek yg besar sekali pada pulihnya citra pemerintah secara umum dan khususnya presiden Jokowi setelah isu perpanjangan masa jabatan yang tidak produktif," tuturnya. 

(BACA JUGA:Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO, Kasal TNI Perintahkan Bawahannya Tindak Tegas Pengekspor Bandel)

Namun, Fahri mengingatkan jika ada lingkar dalam istana terlibat, maka bisa akan berbalik kembali.

Seharusnya, lanjut Fahri Hamzah, langkah berani Jaksa Agung dan jajarannya yang telah menyebabkan ketersediaan minyak goreng langsung terpenuhi khususnya pada minggu terakhir puasa harusnya mendapat dukungan lebih. 

"Sebab perang melawan kartel dan mafia tidak mudah. KPPU sendiri kewalaha. Pengusutan kartel  selain tidak mudah, tetapi sangat penting dan tepat waktu bagi pemerintah saat ini. Karena ini pasti akan mengakibatkan secara langsung adanya dukungan riil rumah tangga Indonesia. Khususnya emak emak yang kemarin ikut turun Demo mendukung mahasiswa," tukasnya.

Di sisi lain, Fahri heran karena justru ada oknum pejabat lain yang mengirim sinyal bias pada langkah Kejagung. Padahal, upayanya sudah didukung penuh oleh Presiden. 

(BACA JUGA:Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO, PKS: Jangan Sampai Angin-anginan!)

Menurut Fahri, pada hari-hari ke depan, hal ini yang menjadi konsentrasi kabinet secara umum dan pihak istana.

Fahri menambahan Jaksa Agung tidak bisa bertindak sendiri. Karena itu, seluruh jajaran harus mendisiplin diri agar tidak terjebak dan terlibat mengambil keuntungan dalam kesempitan rakyat.

Dia menyebut mafia dan kartel yang sedang diusut Kejagung bukan pemain kecil kelas pengecer. 

Mereka ini telah lama disorot oleh KPPU. Selain iu, para mafia ini yang mengontrol produksi kebun sawit, produksi minyak dan penyalurannya.

(BACA JUGA:Denny Siregar Soal Jokowi Melarang Ekspor Minyak Goreng: Pakde Kalau Udah Kesal Kebijakanya Ekstrim)

"Saking besarnya kartel ini, konon mereka tidak saja bisa mengontrol harga dalam negeri. Tetapi juga harga global. Mengingat Indonesia adalah penyuplai sepertiga dari kebutuhan CPO global. Jadi ini adalah para raksasa yang sudah terbiasa mempermainkan harga di tingkat dunia," jelas Fahri.

Sikap tegas presiden untuk menghentikan ekspor CPO, lanjut Fahri, memerlukan tindakan lanjutan. 

Di hilir dipicu oleh langkah Kejagung, tetapi di hulu harus dibuatkan strategi dan kebijakan yang menuntaskan perkara kelangkaan pangan ini. Tujuannya agar tidak muncul lagi di masa mendatang.

Fahri juga mewanti-wanti Jokowi terhadap kemungkinan adanya keterlibatan orang-orang dekatnya.

(BACA JUGA:Breaking News! Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO Mulai 28 April: Saya Akan Terus Memantau )

"Presiden harus mewaspadai kemungkinan keterlibatan orang2 terdekatnya pd kegiatan mafia dan kartel ini. Sebab perilaku mereka bisa langsung merusak Citra presiden sbg penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sementara mereka dan kelompoknya tidak merasa punya ikatan dgn rakyat. Mereka mudah saja datang dan pergi dengan harta dan kekayaan mereka yang besar yang dikumpulkan dari kejahatan seperti mafia dan kartel ini. Sementara Presiden akan ditahan oleh rakyat dan diminta pertanggungjawabannya sampai akhir masa jabatan. Waspadalah," pungkas Fahri. 

Seperti diketahui, kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng di Kementerian Perdagangan (Kemendag) diduga terkait pengumpulan dana untuk membayar penundaan pemilu 2024.

Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi tersebut. 

Masinton berharap informasi tersebut dapat digunakan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendalami kasus ini. 

(BACA JUGA:Kasus Mafia Minyak Goreng, Kejagung Sudah Periksa 30 Saksi dan Geledah 10 Lokasi)

“Saya ada informasi menyampaikan bahwa dia memberikan sinyalemen, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal serta mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu,” tegas Masinton di Jakarta, Sabtu (23/4/2022).

Menurutnya, pihak oligarki kapital atau kaum pemodal merasa sangat nyaman dengan kondisi saat ini.

Dikatakan, kaum pemodal sangat mudah memuluskan keinginan untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Mereka tinggal menyiapkan uang dan meninggalkan parpol yang menyatakan penolakan.

(BACA JUGA:Tersangka Kasus Mafia Minyak Goreng Terancam Hukuman Mati, Kejagung: Ini Jadi Pertimbangan Kami)

"Bagi mereka ini gampang. Oligarki pemodal itu bisa diitung semua kok. Informasi yang saya terima PDIP itu tinggalin saja. Tinggal itung aja duitnya disiapin," ucapnya.

Langkah oligarki kapital atau kaum pemodal itu bisa terlihat dari adanya mobilisasi-mobilisasi yang terjadi. Misalnya adanya dukungan mengklaim petani sawit tiba-tiba menyuarakan 3 periode.

"Kemudian ada korelasi dukungan yang tiba-tiba dari petani sawit. Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi koorporat. Lah itu anggarannya untuk membayar yang namanya tadi sidang MPR. Ini kan bahayanya disitu. Kita harus sampaikan bahwa ini nggak bener," terangnya.

Masinton menyebut PDIP menolak adanya isu-isu tersebut untuk menjaga konstitusi.

(BACA JUGA:Viral, Luhut Foto Bareng Tersangka Mafia Minyak Goreng Beredar di Medsos)

Selain itu, lanjut Masinton, perlunya memberantas kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng ini sampai ke akar-akarnya. 

Termasuk kemungkinan beberapa pihak memanfaatkan isu ini untuk kepentingan tertentu. 

“Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut. Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung. Maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu. Termasuk, aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu,” paparnya. 

Melalui media sosialnya juga mengunggah adanya dugaan perusahaan sawit turut serta mendanai isu penundaan pemilu. 

(BACA JUGA:Kejagung: Menteri dan Seluruh Pejabat Kemendag Pasti Diperiksa Soal Korupsi Minyak Goreng)

“Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi,” tulis @Masinton seperti dikutip FIN pada Minggu (24/4/2022). 

Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng. 

Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana,  Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor. 

Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang sebagai tersangka. Kejaksaan Agung telah menyelidiki kasus ini sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. 

(BACA JUGA:Jadi Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng, Dirjen Daglu Kemendag Punya Harta Segini)

(BACA JUGA:Jaksa Agung Ancam Sikat Menteri yang Terlibat Minyak Goreng Langka)

(BACA JUGA:Bawahannya Jadi Tersangka, Mendag Lutfi Janji Dukung Proses Hukum Kasus Ekspor Minyak Goreng oleh Kejagung)

(BACA JUGA:Kejagung Tetapkan Dirjen Daglu Kemendag Tersangka Kasus Ekspor Minyak Sawit)

Berita Terkait