Ekspor Minyak Goreng Dilarang, Rocky Gerung: Bisa-bisa Jokowi 'Dikudeta' Oligarki dan Kartel Kelapa Sawit
Rocky Gerung--youtube / Rocky gerung official
JAKARTA, FIN.CO.ID - Pengamat politik Rocky Gerung menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor minyak goreng dan CPO mulai 28 April mendatang mengancam eksistensi kekuasaannya.
Para petani sawit dipredisi akan resah. Sebab harga tandan buah segar (TBS) diprediksi akan turun drastis. Padahal harga pupuk sedang tinggi.
(BACA JUGA:Terungkap! Perusahaan Sawit Sponsori Penundaan Pemilu, Masinton Pasaribu: Duitnya Disiapin Bayar Sidang MPR)
Akibat kebijakan melarang ekspor minyak goreng dan CPO tersebut, Rocky Gerung memprediksi bisa saja kekuasaan Presiden Jokowi goyang.
"Bisa-bisa Presiden Jokowi dikudeta oleh oligarki kelapa sawit," ujar Rocky dalam tayangan channel Rocky Gerung Official seperti dikutip FIN pada Minggu (24/4/2022).
Menurut Rocky, dengan cara Jokowi menghentikan ekspor minyak sawit tersebut seakan-akan ingin menunjukkan dirinya hebat.
"Kesannya Jokowi mau menyatakan saya hebat.Saya hentikan. Padahal, kebijakan tersebut dipastikan mengganggu kestabilan ekonomi," terang Rocky.
(BACA JUGA:Kejagung Tetapkan Dirjen Daglu Kemendag Tersangka Kasus Ekspor Minyak Sawit)
Menurutnya, masalah soal kelangkaan minyak goreng hanyalah persoalan teknis. Yakni mengatur ketersediaan dan pengawasan di pasar.
"Jadi, bukan kebijakan dibuat secara drastis. Padahal ini kan soal teknis bagaimana mengatasi minyak goreng. Ini yang membuat masyarakat jadi was-was. Ini sinyal-sinyal istana sudah lumpuh. Jokowi nggak lagi diasuh Ibu Megawati," papar Rocky.
Dia memprediksi oligarki dan kartel global kelapa sawit sedang memutuskan akan mengkudeta Jokowi.
Namun, Rocky melanjutkan kalau kudeta yang dimaksud adalah kudeta kebijakan dengan melakukan perlawanan 'mbalelo' atas keputusan Jokowi tersebut.
(BACA JUGA:Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO, Kasal TNI Perintahkan Bawahannya Tindak Tegas Pengekspor Bandel)
Rocky menjelaskan, cara Jokowi menghajar oligarki kelapa sawit itu salah. Akibat kebijakan tersebut, negara justru bisa bergejolak kehilangan penerimaan dari pajak ekspor.
Sumber:
