Buntut BLT Minyak Goreng, Politisi PKS Desak Pemerintah Basmi Praktik Kartel dan Mafia Migor
Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina.-Humas PKS-
(BACA JUGA:Luhut Bawa-Bawa Nama Rakyat untuk Tunda Pemilu, PKS: Ini Sikap Oportunis! )
"Dalam pelaksanaannya, pengawasan ini harus dikembangkan pemerintah melalui sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH)," terang Amin.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemeritah telah memutuskan untuk menyalurkan BLT minyak goreng ke masyarakat.
Keputusan tersebut disampaikan dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4/2022).
"Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional," buka Jokowi.
(BACA JUGA:Pecundangi Wakil Tuan Rumah di Korea Open 2022, Ahsan/Hendra: Lawan Punya Power Besar, Tetapi..)
"Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng," sambung Presiden RI itu.
Presiden menerangkan, bantuan ini akan disalurkan kepada keluarga penerima BPNT dan PKH, serta PKL yang berjualan makanan gorengan.
"Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya.
(BACA JUGA:Lolos ke 16 Besar Korea Open, Jonatan Christie Beri Pernyataan Tak Disangka)
Bantuan diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni serta dibayarkan di muka pada April 2022 sebesar Rp300 ribu.
"Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI, serta Polri berkoordinasi, agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar," tandas Jokowi.
View this post on Instagram
Sumber:
