Buntut BLT Minyak Goreng, Politisi PKS Desak Pemerintah Basmi Praktik Kartel dan Mafia Migor
Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina.-Humas PKS-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Politisi PKS Nevi Zuairina mendesak pemerintah untuk basmi praktik kartel dan mafia minyak goreng (migor) buntut kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.
Menurut Nevi, pemerintah harusnya membasmi serangkaian kecurangan terhadap langkanya minyak goreng dan harus tegas menjalankan Undang-Undang.
"Sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, Harusnya pemerintah tegas menjalankan UU dengan mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng di tanah air," ujar Nevi dalam keterangan resminya.
"Sehingga negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng," sambungnya, Kamis (7/4/2022).
(BACA JUGA:Siswa MAN Diterima Kuliah di 5 Kampus Beken Dunia, Hidayat Nur Wahid: Ini Bukti )
Lebih lanjut Nevi berharap bahwa hal tersebut menjadi solusi jangka panjang di kemudian hari.
Sedangkan untuk jangka menengah, Nevi setuju dengan KPPU yang merekomendasikan pemerintah untuk segera menyediakan insentif untuk mendorong hadirnya produsen baru minyak goreng skala kecil dan menengah (UKM) yang mendekati lokasi perkebunan sawit.
"Hal itu terutama dilakukan di wilayah yang tidak terdapat produsen minyak goreng," jelas Nevi.
"Sehingga pasokan minyak goreng di daerah tersebut tetap terjaga," tegas Anggota DPR Komisi VI itu.
(BACA JUGA:PKS Singgung Masalah Bansos Terkait Kebijakan Jokowi Berikan BLT Minyak Goreng)
Hal senada juga disampaikan oleh sesama politisi PKS Amin AK. Dirinya menilai kalau pemerintah seharusnya melaksanakan rekomendasi KPPU untuk jadi siasat ampuh atas krisis minyak goreng.
"Untuk menyelesaikan krisis minyak goreng Pemerintah seharusnya melaksanakan rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha," jelas Amin AK, Selasa (5/4/2022).
"KPPU, dalam rekomendasi jangka pendek menyarankan agar pemerintah memperkuat pengendalian terhadap stok CPO sebagai tindak lanjut kebijakan Domestic Market Obligation-Domestic Price Obligation (DMO-DPO)," jelasnya.
Amin menuturkan kalau KPPU telah menyarankan pelacakan dan pengecekan stok di tingkat produsen dan distributor melalui sistem informasi pasar yang terbuka.
Sumber:
