Webinar P3S: Hentikan Kegaduhan Terkait Usulan Penundaan Pemilu
--
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Hingga kini, isu penundaan pemilu terus bergulir di tengah publik dan ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap kelompok-kelompok yang mengusulkannya.
Dinamika dan fenomena ini dibedah dan dibahas Political and Public Policy Studies (P3S) lewat webinar yang bertajuk : " Penundaan Pemilu : Cacat Demokrasi dan Ciderai Reformasi" Sabtu, 5 Maret 2022.
Direktur Political Economy and Policy Studies (PEP'S) Anthony Budiawan menyebut usulan penundaan pemilu, atau kudeta konstitusi, terus bergulir. TSM. Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Alasan penundaan disiapkan secara meyakinkan. Melalui Lembaga survei dan think-tank Indonesia Laboratorium 2045 (Lab 45).
"Lembaga survei mengatakan 70 persen lebih rakyat Indonesia sangat puas dengan kinerja Jokowi. Kemudian Lab 45 mengatakan mesin big data mereka mernangkap isu masyarakat ingin masa jabatan presiden diperpanjang. Kemudian, tahap selanjutnya adalah sosialisasi. Ini tugas Bahlil, Menteri Investasi / Kepala BPKM, dan Ketua Umum Partai Politik (parpol): PKB, PAN dan Golkar," ujarnya.
Lebih lanjut kata dia, usulan kudeta konstitusi mendapat penolakan luas dari masyarakat, termasuk parpol lain seperti PDIP, Nasdem, Demokrat, PKS dan Gerindra. Karena usulan penundaan pemilu melanggar konstitusi yang berlaku, melanggar kedaulatan rakyat. Dapat dicap sebagai pengkhianat kedaulatan rakyat.
Terkait ini paparnya, Presiden Jokowi, DPR/MPR dan Mahkamah Konstitusi harus bertindak tegas untuk menegakkan marwah konstitusi. Presiden harus memberhentikan Menteri yang terlibat kudeta konstitusi, DPR/MPR harus mencopot pejabat pengusul kudeta konstitusi, dan Mahkamah Konstutusi membekukan atau membubarkan Partai Politik yang terlibat kudeta Konstitusi, karena anti Pancasila dan anti UUD.
Dia pun menyebut baik atau tidak ada yang lebih baik, pemimpin di bangsa ini tak taat hukum dan konstitusi.
"Usulan demokrasi tapi pada dasarnya melawan konstitusi negara. Kalau soal usul penundaan Pemilu jangan dilempar ke masyarakat. Perubahan konstitusi itu demi demokrasi bukan demi tirani. Soal 3-4 periode bukan untuk demokrasi. seorang negarawan menurutnya 100 persen rusak akan duduk lagi Presiden," jelas dia.
Secara gamblang Anthony menggambarkan ini adalah bagian kudeta konstitusi serta makar konstitusi dan proses ini sedang berjalan. Kudeta konstitusi sedang berlangsung; yakni dengan cara menunda pemilu, menunda keinginan rakyat dengan survei tak berdasar.
Disisi lain, Pengamat Politik Kedai Kopi Henri Satrio yang kerap disapa Hensat menjelaskan untuk meredam polemik terkait penundaan pemilu yang lagi panas di tengah publik maka Jokowi harus mengumumkan Pemilu akan 14 Febuari 2024.
"Orkestrasi dekat dengan istana dan kekuasaan, pertama Bahlil dan ketua-ketua partai.
Zulkifli Hasan menyebut hal ini kemauan pak Luhut dan menurut Luhut sendiri presiden sudah menyetujuinya. Saya kira Orkestrasi ini dekat istana," kata dia.
Selanjurnya kata dia, penundaan pemilu masih bersayap, kita butuh statement yamg disampaikan Jokowi tentang jadwal Pemilu.
"Ini bagian mengkudeta KPU, dan trust atau kepercayaan publik terhasap pemerintah lagi rendah, apapun omogannya tak akan dipercaya, Soal statement tentang, tanggal Pemilu, sebagai pemimpin saya ingatkan jangan merusak negara dengan ide-ide pemilu," ujarnya.
Sumber:
