Orang yang Demo Anies Baswedan soal Banjir Tidak Tepat

JAKARTA- Anggota DPD RI, Fahira Idris menilai, aksi sejumlah orang yang melakukan demontrasi menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur, dianggap sudah menjadi komoditas untuk mendegradasi Pemprov DKI."Demontrasi itu hak warga negara dan dijamin UU, terlepas tujuan tepat atau tidak. Saya melihat bencana banjir ini sudah dijadikan komoditas oleh orang-orang yang selama ini kerjanya memang mendegradasi Pemprov DKI dan Gubernur Anies, tanpa mau memahami fakta yang jelas. DKI." Ujar Fahira melalui siaran persnya, Selasa (14/1).Senator DKI Jakarta ini mengatakan, semestinya harus dipahami kontruksi penyebab banjir Jakarta. Seperti pemulihan di kawasan hulu."Termasuk pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor yang jadi domain pemerintah pusat belum selesai hingga saat ini," ujarnya.Dia menilai, Banjir Jakarta tidak terlepas dari 13 buah sungai besar yang melintas antara pkrovinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang mana menjadi kewenangan pemerintah pusat.Kemudian, faktor krusial lainnya, lanjut Fahira, adalah persoalan tata ruang dan pemulihan kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane dan pemulihan fungsi kawasan Bopuncur (Bogor-Puncak-Cianjur) sebagai daerah resapan air dan DKI Jakarta tidak punya kewenangan untuk itu.'Nah, karena proses pemulihan kawasan hulu ini sifat lintas provinsi dan kementerian, cuma Presiden yang punya kuasa untuk mengoordinasikannya. Dan jangan lupa banjir kemarin juga kita tidak dapat kesampingkan faktor cuaca." Ungkapnya."Hujan kemarin itu menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk yang paling ekstrem dan tertinggi sejak 154 tahun lalu," pungkas Fahira.Gubernur Anies Baswedan akan didemo oleh sejumlah orang pada hari ini, Selasa (14/1), di depan Balai Kota hari ini. Aksi ini menyoroti soal penanganan banjir tahun 2020. Aksi tersebut dinamai "Aksi Jakarta bergerak". (dal/fin)