JAKARTA -
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis turun tangan menangani sejumlah peristiwa kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua beberapa waktu belakangan. Komnas HAM mencatat sedikitnya terdapat tiga kekerasan yang terjadi.Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Amiruddin Alrahab mengatakan, ketiga kekerasan yang dimaksud yakni tewasnya tiga anggota polisi dari Polres Mambra di Kasonaweja akibat diduga ditembak oleh anggota TNI Yonif 755 yang bertugas di Pos Pamrahwan di Mambra, Mamberamo Raya."Kedua, tewasnya dua remaja karena ditembak oleh anggota TNI yang berpatroli di sekitar area Freeport di Mile 34 Timika. Anggota TNI yang berpatroli menduga kedua remaja itu anggota OPM. Dugaan TNI itu dibantah oleh keluarga korban. Ketiga, beberapa hari lalu juga tewasnya seorang karyawan Freeport yang diduga ditembak oleh kelompok bersenjata," ujar Amiruddin dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (15/4).Amiruddin menyampaikan, Komnas HAM turut berduka serta prihatin atas peristiwa tersebut. Khususnya bagi keluarga korban. Ia menuturkan, siklus kekerasan di Papua harus segera dihentikan."Oleh karena itu presiden tidak boleh mendiamkan begitu saja kejadian kekerasan yang berulang tersebut di Papua," ucap Amiruddin.Amiruddin menyebutkan, Komnas HAM berpandangan agar dibentuk Tim Gabungan Polri bersama TNI untuk mengungkap peristiwa yang terjadi di Kasonaweja. Tim yang sama juga perlu dibentuk untuk mengusut peristiwa penembakan di Timika.
"Seluruh proses harus dibuat terbuka ke publik dengan tujuan agar publik percaya, terutama publik di Papua kepada proses hukum yang dijalankan," kata Amiruddin.Menurutnya, TNI perlu mendalami alasan dugaan salah identifikasi objek sasaran operasi di Timika sehingga menewaskan dua remaja. TNI, kata dia, juga harus memproses hukum seluruh anggotanya yang diduga terlibat dalam penembakan tesebut.Sementara itu, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Beka Ulung Hapsara berharap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis mampu menyelesaikan serta mempertanggungjawabkan terjadinya sejumlah peristiwa itu. Pengusutan oleh TNI dan Polri secara hukum, menurut Beka, adalah langkah yang paling efektif."Kepercayaan dan dukungan perlu diberikan pada Kapolri dan Panglima TNI," tutur Beka.Ia juga meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Panglima TNI untuk mengevaluasi secara menyeluruh Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di Papua. Evaluasi diperlukan agar proses penegakan hukum dan upaya untuk meminimalisir gangguan keamanan bisa lebih efektif dan tepat sasaran, serta untuk mencegah terjadinya jatuh korban jiwa di pihak mana pun dan tentu saja dalam rangka melindungi dan menegakan hak asasi manusia."Sementara itu Pemprov dan Pemda perlu mengambil langkah berkomunikasi dengan kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh masyarakat agar ketertiban dan keamanan serta keyamanan masyarakat bisa tetap kondusif," ucap Beka.Sementara anggota DPR Komaruddin Watubun meminta Kapolri dan Panglima TNI menertibkan anggotanya di Papua. Pasukan TNI dan Polri di Papua harus berada di bawah satu komando, yaitu Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua.
"Saya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Provinsi Papua, pertama-tama saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tewasnya tiga polisi akibat bentrok di Mamberamo Raya, Minggu (12/4), dan dua warga sipil di Timika, Senin (13/4) malam," kata politisi PDI Perjuangan itu.Dia mendesak pemerintah pusat segera mengambil tindakan konkret secara mendalam dan transparan untuk mengungkapkan kedua peristiwa tersebut."Apabila masalah ini dibiarkan dan tidak diusut tuntas, saya khawatir bisa memicu masalah politik lebih besar yang akan menyulitkan kita semua. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona," katanya.Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab meminta maaf atas tragedi salah tembak yang menyebabkan dua pemuda pemuda yaitu Eden Armando Debari (20) dan Ronny Wandik (23) meninggal dunia. Kasus salah tembak tersebut terjadi di Mile 34, area PT Freeport Indonesia pada Senin (13/4)."Saya mohon maaf atas situasi yang terjadi ini," kata Mayjen Asaribab di Timika.Pangdam menegaskan kasus tersebut akan segera diselidiki hingga tuntas oleh tim investigasi."Untuk menyatakan apakah perbuatan anggota kami benar atau salah, nanti kita lihat hasil investigasi seperti apa. Akan ada penyelidikan lebih lanjut sampai dengan pemeriksaan secara hukum. Jadi, untuk memastikan benar atau salahnya anggota kami, maka nanti proses hukum yang akan menyatakannya," kata jenderal bintang dua itu.Kedua korban telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jile Yale Kwamki Lama, Distrik Kwamki Narama pada Rabu siang.
Pangdam menyebut lokasi di mana terjadi penembakan terhadap kedua pemuda yang disebut-sebut sedang mencari ikan di sungai Mile 34 area PTFI itu sebetulnya tertutup untuk aktivitas masyarakat pada umumnya."Wilayah di mana terjadi peristiwa itu memang sudah dilarang untuk dimasuki oleh siapapun. Tapi karena ada pelanggaran wilayah maka terjadilah masalah seperti ini. Bagaimanapun, proses pengungkapan kasus ini sepenuhnya berpulang kepada tim investigasi. Apakah terdapat hal-hal yang janggal di lapangan atau hal-hal lain, itu semua akan terjawab saat persidangan di pengadilan nanti," katanya.Sedangkan Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw meminta tidak memasuki area PT Freeport Indonesia terutama di sekitar Kota Kuala Kencana yang dalam beberapa waktu terakhir. Alasannya lokasi tersebut menjadi sasaran teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)."Kami sangat memohon kepada masyarakat umum untuk tidak memasuki wilayah sekitaran Kuala Kencana. Wilayah itu sudah kita kuasai dari kelompok yang kemarin sempat masuk sampai di OB (Office Building) I Kuala Kencana," katanya.Almarhum Eden dan Ronny diduga menjadi korban salah tembak oleh aparat TNI Satgas YR 712 dan YR 900 saat melakukan operasi penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mile 34, area PTFI, Timika pada Senin (13/4) petang.
(riz/gw/fin)
