Sisir Laporan Pengadaan Alkes COVID-19

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum pihak-pihak yang berupaya melakukan penyelewengan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi virus corona (COVID-19) oleh pemerintah. KPK menegaskan bakal menindak tegas pihak-pihak tersebut."KPK akan tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan Alkes terlebih untuk situasi sekarang ini," ujar Pelaksana Tugas bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Minggu (19/4).Hal ini disampaikan Ali Fikri menanggapi pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Erick Thohir menyinggung adanya praktik-praktik kotor hingga membuat Indonesia ketergantungan untuk mengimpor bahan baku obat dan alat kesehatan.Maka dari itu, ia meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan serta mengadukan indikasi tersebut ke KPK. Ia memastikan KPK bakal mendalami pelaporan tersebut."Kami (KPK) tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima," kata dia.Sebelumnya Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan dugaan Erick Thohir perihal adanya mafia yang menyebabkan Indonesia kerap mengimpor bahan baku obat dan alat kesehatan. Padahal, kata dia, Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi barang-barang tersebut.Lantaran hal itu, Indonesia mengalami ketergantungan dengan negara lain untuk mengimpor bahan baku obat dan alat kesehatan. Terutama dalam kondisi mewabahnya COVID-19 seperti saat ini."Pabriknya ada, tapi bahan baku dari luar semua, Indonesia hanya tukang jahitnya doang. Orang luar bawa bahan baku ke tukang jahit, dia bayar tukang jahitnya, diambil barangnya. Itu proses yang terjadi selama ini dan kita akhirnya impor juga barang tersebut, karena bukan punya kita, itu milik yang punya bahan," kata Arya.Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Ahyahudin Sodri mengungkapkan, alat kesehatan yang digunakan fasilitas-fasilitas kesehatan memang sebagian besar diimpor dari luar negeri. Hal itu, kata dia, berdasarkan fakta di lapangan.Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif agar mendorong para pelaku usaha untuk menggunakan alat kesehatan nasional. Ia menuturkan, jika penyerapan pasar meningkat maka tidak mustahil dapat mendorong industri bahan baku maupun alat kesehatan tumbuh di Indonesia."Maka efek bola salju akan terjadi pada industri alat kesehatan nasional. Sehingga porsi produk impor dan lokal alat kesehatan dapat berimbang. Selain kendala bahan baku di atas, akses pasar juga menjadi hambatan yang sudah menahun," ucap Ahyahudin. (riz/gw/fin)