Bantuan untuk Terdampak Covid-19 dari Provinsi Berkurang, Kota Bandung Pusing

BANDUNG – Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan mengatakan, pihaknya akan menghitung ulang anggaran bantuan sosial bagi warga terdampak covid-19. Pasalnya semula bantuan dari provinsi peruntukkan bagi 43 ribu kepala keluarga (KK) yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ternyata hanya mampu membantu 4 ribu KK.“Kita maksimalkan yang diajukan ke menteri dalam negeri tahap 1 ini kan dianggarkan Rp298,2 miliar. Rp75 miliar kesehatan, Rp5 operasional, dan Rp208,2 miliar untuk haring pengaman sosial,” jelas Teddy usai rapat terbatas dengan forum komunikasi pimpinam daerah (Forkompimda) di Balai Kota, Rabu (15/4/2020).“Dan sekarang kita masih tunggu informasi fiks dari provinsi, tadi dari sekda ada pengurangan 43 sekian kk yang dapat bantuan katanya ada surat baru lagi jadi 4000 ya itu, makanya, akhirnya kita harus hitung ulang,” tandas Teddy. Bahkan kata Teddy besok pihaknya akan langsung melaksanakan rapat.Disinggung saat ini pun kota Bandung masih kekurangan sekitar Rp101 miliar kata Teddy tidak menutup kemungkinan ada pergeseran tahap 2.“Ini domain dari eksekutif agar sampaikan terus progres raport nya, PAD kita ditargerkan masuk tapi ternyata dapat informasi bulan April ini dalam kondisi mengkhawatirkan. Kita harus hitung karena ada pengurangan,” bebernya.“Insyaallah kita di dewan tuntaskan dulu maksimalkan tahap 1 yang sudah dilaporkan, kalau ada kekurangan dan potensi mana yang kita miliki, akan realokasi. Keinginan kita sebelum PSBB bisa disalurkan kita memberikan kesiapan. Tapi kita butuh kepastian dari provinsi dan pusat bantuan yang diturunkan, dari pusay Rp200 ribu untuk tambahan itu dan provinsi Rp500 ribu. Ternyata disurvey ke lapangan yang mengajukan warga miskin baru meningkat signifikan,” pungkasnya seraya mengatakan pihaknya pun membutuhkan data yang valid agar tepat sasaran.Dalam kesempatan itu Teddy pun menyampaikan kendala kendala jaringan pengamanan sosial. Pertama menurutnya pendataan kemarin menggunakan kriteria provinsi sehingga banyak segmen dimunculkan dan ternyata provinsi kemampuannya hanya mampu 4000 KK saja.“Kalau dari awal diberi keluluasan mungkin pemkot punya kriteria khusus sesuai kampuan dana yang dimiliki,” tegasnya seraya mengatkan kendati kesulitan anggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetap jalan karena akan ada win win solution.Ditambahkan Sekda Kota Bandung Ema Sumarna bahwa untuk memenuhi anggaran bantuan sosial itu semua dinas bukan hanya satu sektor sudah realokasi salah satunya PU Rp100 miliar.“Persoalnya dinamika jumlah masyarakat terdampak yang tadi dikatakan signifikan. Dari satu faktanya tiga ini bikin kita pening,” ucap Sekda.Belum pendapatan asli daerah (PAD) mengalami drop luar biasa. Kendati potensi ada yang mendekati hilang contoh hotel tutup semua sehingga pajak sulit ditagih.“Kemudian restoran didapat dari mana, sasaran ada tapi pendapatan tidak ada. PPJ (Pajak Peerangan Jalan) sudah banyak drop ya permintaan meningkat suplay sangat minim. Makanya jangan dulu ngomong angka, besok saja hasil banggar. (kai)