fin.co.id- Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, merespon pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa Partai Politik membutuhkan putra Presiden Jokowi Kaesang Pangarep untuk menang di Pilkada DKI Jakarta.
Sudirman Said mengatakan, pernyataan Zulkifli Hasan tersebut aneh. Sebab menurutnya, untuk menang Pemilu itu yang harus ditunjukan adalah prestasi, bukan malah budaya politik dinasti.
"Aneh bet nggak sih, cara untuk menang bukannya unjuk prestasi dan visi; kok malah mau memperkuat budaya politik dinasti" tulisnya akun X pribadinya, dikutip pada Minggu 16 Juni 2024.
Dia melanjutkan bahwa kekuasaan itu digunakan bukan untuk menambah kerusakan.
"Kekuasaan mbok ya digunakan untuk perbaikan dan kemaslahatan, jangan malah menambah kerusakan,…gitu lho" paparnya.
Lebih lanjut, Sudirman Said mengatakan, bahwa politik adalah keterpanggilan. Panggilan untuk melayani dan mengabdi pada kepentingan publik.
"Politik bukanlah karir atau pekerjaan personal. Karenanya, amat penting untuk membedakan domain privat dan domain publik" paparnya.
Baca Juga
Menurutnya, jangan jadikan politik sebagai ladang mengejar posisi atau jabatan.
"Pun jangan jadikan tugas publik sebagai panggung untuk sekadar terus eksis, apalagi jadi batu loncatan. Nanti kuwalat!" tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengatakan partai-partai politik membutuhkan Kaesang Pangarep - putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, untuk bertarung di pemilihan gubernur Jakarta.
PAN kini berencara mengusung Ridwan Kamil dan Kaesang Pangarep di Pilkada DKI Jakarta 2024.
"Saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju,” kata Zulhas, sapaannya Jumat, 14 Juni 2024.
Meski ada isu Kaesang dampingi Ridwan Kamil, namum Zulhas mengatakan belum ada kesepakatan. Namun dirinya telah melaporkan ke Presiden Jokowi
“Saya laporkan ke pak presiden, ‘kalau Kaesang boleh enggak?’, Pak presiden bilang ‘jangan’, tapi kan partai partai perlu. Partai perlu agar bisa menang,” kata Zulhas.
Partai pendukung pemerintah Jokowi mencakup PAN, Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. (*)
