Melirik Angka sampai Manisnya Drama Demokrat-PDIP

Oleh: M. Syaiful Amri KONSTRUKSI  politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Lampung memang menarik untuk diikuti. Taburan surat rekomendasi pun nyaris membuat publik geleng-geleng kepala. Ini terjadi di Lampung Timur dan Kota Bandarlampung. Bahkan, di Kabupaten Pesawaran tak mau kalah. Drama politik sempat digegerkan dengan munculnya dua rekomendasi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dua rekomendasi isinya sama, ada tanda tangan Ketua Umum Zulkifli Hasan. Sementara perbedaannya hanya dari nomor surat untuk petahana Dendi Romadhona, yang tercatat sebagai kader Partai Demokrat dan penantang, Nasir kader PDI Perjuangan. Ya, namanya juga politik! kadang konsistensi itu urusan belakang, ketika kata sepakat  hanya di bibir saja. Logistik, kerap jadi sumbatan. Dan yang tak kalah menariknya lainnya adalah, rekomendasi dua partai yang kerap berseberangan di kancah nasional. Yakni Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Perbedaannya ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang cukup mencolok dan mendapat sorotan publik. Belum lama ini Partai Demokrat mem-"PHK" kadernya Zaiful Bokhari sebagai ketua DPC PD Lampung Timur. Belakangan petahana itu, mendapat respon positif dari PDI Perjuangan. Bahkan hasil survei internal PDIP, Zaiful Bokhari unggul dari sisi elektabilitas dan popularitas. Peluang PDIP merangkul petahana pun makin terbuka, apalagi setelah ada surat pemberhentian Zaiful Bokhari sebagai ketua DPC PD belum lama ini. Gayung bersambut, PDIP santer bakal memberikan rekomendasi bagi Zaiful. Bahka isu yang didapat, Bang Ipul-sapaan akrab Zaiful Bokhari bakal melenggang dengan perahu Banten setelah secara absolute mendapat dukungan dari kader tingkat DPC. Posisi Zaiful jelas makin kuat setelah Prabowo Subianto juga telah menyerahkan surat tugas kepada petahana. Dan tak lama lagi, rekomedasi itu pun segera dikantongi. Kondisi yang hampir serupa, terjadi di Pilkada Bandarlampung. Kali ini, Partai Demokrat yang memberikan rekomendasi untuk kader PDIP. Mantap! Kader PDIP itu bernama Tulus Purnomo. Ia merupakan kader lawas PDIP. Dirinya mendapat rekomendasi dari Partai yang dibesarkan lewat tangan dingin Susilo Bambang Yudhoyono. Bedanya, rekomendasi kepada Tulus Purnomo, sebagai bakal calon Walikota Bandarlampung mendampingi Yusuf Kohar. Muhammad Yusuf Kohar yang awalnya menempati kursi Wakil Walikota, bergerak maju setelah mendapat support dari internal Partai Demokrat. Tentu wajar karena pria yang khas dengan logat Palembangnya itu, merupakan kader partai berlambang segi tiga mercy. Rekomendasi itu sendiri, diberikan langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurthy Yudhoyono, di hadapan Sekjen Teuku Riefky, dan ketua Bappilu Andi Arief dan disaksikan Ketua DPD Partai Demokrat M. Ridho Ficardo, Rabu (22/7) di Jakarta. Nah, sinyal koalisi besar pun kemungkinan terjadi. PDIP bersekutu dengan Partai Demokrat dalam Pilkada. Rekomendasi Demokrat ini setidaknya kabar baik bagi Tulus. Tiket yang bisa memberikan jaminan agar PDIP juga mengeluarkan rekomendasi yang sama. Spekulasi yang bergembus Tulus bakal di undang ke Teuku Umar pada Jumat (24/7). Jika benar itu terjadi, maka Eva Dwiyana istri Wali Kota Herman HN yang juga kader PDI Perjuangan tentu kalah bersaing dengan Tulus. Secara otomatis Eva batal menggunakan perahu banteng moncong putih, meski pun dirinya juga kader partai yang identik dengan warna merah itu. Sebelumnya Yusuf Kohar-Tulus Purnomo yang berjargon Bandar Lampung Makmur resmi mengantongi rekomendasi Partai Perindo yang memiliki dua kursi. Dukung Partai Demokrat menambah jumlah kursi pengusung Yusuf Kohar yang berpasangan dengan politisi PDIP Tulus Purnomo tersebut menjadi tujuh kursi. ”Matursuwon (Terima Kasih) dengan rekomendasi ini makin meringankan perjuangan kami untuk membangun Kota Bandarlampung,” singkat Tulus. Sejalan dengan kabar rekomendasi yang mulai terbit. Sejumlah lembaga survei pun mulai menginisiasi kekuatan petahana sampai sang penantang. Survei lebih dulu dilakukan oleh Rakata Institute. Analisis hasil survei yang dikeluarkan Rakata Institute menunjukan performa memang menunjukan keseimbangan. Skema diagram yang dipaparkan, menunjukan incumbent masih unggul dari sisi apa pun. Baik elektabilitas, maupun popularitas. Bahkan dalam paparan yang disebutkan masyarakat Lampung Timur puas dengan pencapaian hasil yang ada. Peneliti Rakata Institute Yuli Harmoko menjelaskan ada dua sosok kuat pengancam posisi petahana di Lampung Timur. Pertama Dawam Raharjo birokrat senior putra daerah Lampung Timur dengan elektabilitas 23,10% yang diusung PKB dan berasal dari kalangan Keluarga Besar NU. ”Ini akan menjadi salah satu penantang kuat sang petahana apabila bisa memaksimalkan motor PKB dan NU yang ada di Lampung Timur. Kelemahannya adalah sebagai sosok pendatang baru di politik Lampung Timur Dawam Rahardjo masih perlu meningkatkan tingkat popularitasnya lebih tinggi lagi,” jelas Yuli. Kedua, ada sosok Yusron Amirullah politisi Nasdem dan juga petarung lama di Pilkada Lampung Timur dengan elektabilitas 17,10%.   ”Sebagai petarung lama di Lampung Timur yang sudah dua kali pernah bertarung dalam pilkada Lampung Timur tentu membuat sosoknya masih banyak dikenal dikalangan pemilih lamanya dan tentunya memiliki keinginan besar untuk bisa menang pada keikutsertaan yang ke 3 kali ini,” papar dia. Sosoknya sebagai ketua Partai Nasdem tentu bisa membuatnya lebih maksimal dalam menggerakkan motor partainya dalam pertarungan Pilkada kali ini untuk mencapai kemenangan. ”Kelemahannya adalah bayang-bayang 2 kali kekalahan pada Pilkada sebelumnya tentu sedikit banyak akan berpengaruh kepada psikologis tim dan pemilih,” paparnya. Sementara Zaiful Bokhari sebagai petahana saat ini memiliki keunggulan dalam popularitas mencapai 94,70% dan tingkat akseptabilitas 66,10% yang tentunya paling tinggi dari pada kandidat yang lain. ”Elektabilitas petahana 25,80%, elektabilitas bisa lebih dari 30,00%. Untuk tingkat kepuasan atas kinerja Zaiful Bokhari sebagai Bupati Lampung Timur hanya 55,70%,” jelasnya. Dalam rilis yang diterima, Yuli Harmoko menjelaskan, populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia di Kabupaten Lampung Timur yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. ”Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.000 responden, dengan metode stratified random sampling, dan memiliki toleransi kesalahan (Margin of Error – MoE) ±3,10% pada tingkat kepercayaan 95%, sampel berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yang terdistribusi secara proporsional,” jelasnya. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. ”Semua populasi pemilih di Kabupaten Lampung Timur memiliki kesempatan sama untuk terpilih sebagai responden. Periode survei: 14-18 Juli 2020,” jelasnya. Untuk stratifikasi, menekankan pada populasi pemilih dikelompokan berdasarkan kecamatan. Selanjutnya sampel dipilih secara berjenjang di masing-masing strata (kecamatan). Tahap pertama Primary Sampling Unit (PSU) pada survei ini adalah TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang berasal dari data KPU Lampung Timur. Jumlah responden pada masing-masing PSU adalah 10 responden. Tahap kedua dari masing-masing TPS terpilih diambil responden secara acak (lima responden laki-laki dan 5 responden perempuan). ”Dan tahap ketiga dari masing-masing responden terpilih secara acak tersebut kemudian diwawancarai,” paparnya. Yang pasti, dari Pilkada yang terjadi di daerah, batasan yang terjadi di ranah nasional memang tidak berbanding lurus dengan apa yang ada di daerah. Politik mengisyaratkan banyak hal. Terutama bumbu; finansial, keluawesan, dan cara kerja orang-orang kepercayaan. Soal elektabilitas dan popularitas bisa dibangun. Asal mesin dan roda kendaraan politik bisa menyenangkan hati publik. Selamat pagi, seruput kopi. (*)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: