Asap Kayu di Pucuk Istana

Oleh: Syaiful Amri

Seperti sinetron, bersambung. Pangkalnya begitu nampak. Duduk perkaranya kentara. Tapi endingnya, bikin kesal. Karena harus menunggu.

Ini saya ibaratkan sepertu revisi UU KPK. Drama yang lagi hot. Lumayan, banyak yang nonton. Ada yang memuji, ada juga yang mencibir. Sampai-sampai, tokoh-tokoh penting ikut nimbrung.

Celotehnya sampai di-screen shoot, jadi bahan ejekan di group WA. Ter-blow up di media sosial, sampai layar kaca. Wajar, karena yang ngomong orang-orang beken. Jadi trending.

Ada mantan ketua MK, mantan Jaksa Agung, aktivis antikorupsi, sampai nitizen yang aktif di alam medsos. Pokoknya rame.

Tapi kalau dicermati, adegannya ya gitu-gitu saja. Kemasannya saja dibikin beda. Tempat pengambilan gambarnya juga tak berbeda jauh. Ada di ruang terbuka, ada di dalam gedung. Jaraknya juga tidak terlalu jauh. Antara Istana Negara, Senayan Jakarta, sampai pelataran parkir gedung KPK.

Ya, itu-itu juga. Coba simak saja.

Mungkin, kalau pengambilan gambarnya di kawasan hutan yang sekarang lagi terbakar seperti di Riau, Palangkaraya atau Banjarmasin, saya yakin lebih keren. Apalagi jika ada asap-asapnya. Atau agak geser sedikit deh, ke negara tetangga. Singapura, misalnya.

(Foto: Adek Berry/afp)

Penggambilan gambarnya juga harus lebih panas. Misalnya di gedung Tanjong Pagar Center yang punya 68 lantai dengan ketinggian 290 meter. Wah seru sekali rasanya. Sekalian menikmati asap produk dalam negeri. Made In Indonesia.

(Foto: Mohd Rasfan/Afp)

Dan kalau boleh usul, aktornya ditambah. Termasuk tukang kipas artis. Harus diperbanyak. Biar makin seru. Namanya juga Republik Indonesia. Negara yang melahirkan orang-orang cerdas. Termasuk aktor-aktor pintar dalam bersilat lidah.

Memang tak bisa disangkal drama revisi UU KPK lagi nge-hits, masuk dalam tranding topik. Para pemeran antagonisnya (DPR) lagi di atas angin lho.

Sementara para pemeran protagonis (Pimpinan KPK) yang tadinya dikenal angker, sekarang lembek. Ngambekan. Ada yang mundur, tinggalkan ID card, sampai konferensi pers berkali-kali.

Penonton pun makin dibikin bingung. Endingnya gimana bos? Lama sekali. Terus sutradaranya siapa sih. Kok skenarionya kotor banget. Kurang ciamik.

Di republik bekas jajah belanda ini, biasanya sinetron yang sudah-sudah, ada pemeran pembantu yang mati terbunuh. Ada gedung yang dibakar, jalanan lumpuh, pokoknya ada saja adegan yang tak kalah dengan film avengers ”Endgame”.

Kali ini adegan panas, belum kentara. Apa sengaja dipending. Biar agak soft. Kalau kemarin-kemarin, ya lumayan menarik sih. Contoh saja sinetron ”Rasisme Papua”.

Ada empat yang tewas lho. Dalam ceritanya, ada aktor yang lari ke Australia, Ingris dan beraksi di Den Haag, Belanda. Ada buronan, ada yang terus melakukan agitasi dan propaganda. Ada yang diduga terima transferan uang dari negara luar.

Pokoknya lumayan keren.

Nah kalau soal tekhik penggambilan cerita. Sinetron revisi UU KPK di bagi 7 babak. Ketujuh babak itu saya hapal banget. Dari kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas. Lalu pelaksanaan penyadapan.

Selanjutnya ada pelaksanaan penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3), koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang sesuai hukum acara pidana, mekanisme penggeladahan dan penyitaan sampai sistem kepegawaian KPK.

Itulah tujuh babak yang dimainkan.Sinetron ini memang tiba-tiba dan bikin kaget. Karena tidak ada perencanaan sejak awal.

Tak ada di Prolegnas 2019, namun di ujung masa jabatan anggota DPR tiba-tiba mengesahkan revisi UU KPK untuk maju sebagai RUU inisiatif DPR. Pembahasannya cuma 20 menit lho. Buru-buru amat ya.

Parahnya, dalam kurun waktu singkat draf sinetron itu kemudian disepakati oleh mayoritas fraksi tepatnya 5 September. Padahal cuma 70 anggota alias jauh dari setengahnya total anggota DPR yang berjumlah 560 orang. Luar binasa.

Jika revisi jadi disahkan nantinya, KPK bakal berada di bawah pengaruh pemerintah pusat. Bahayakah? Jelas bro. Jadi, KPK harus mengikuti maunya pemerintah pusat.

Masalah berikutnya adalah soal keberadaan Dewan Pengawas. Dalam konsep demokrasi, memang benar ada istilah checks and balances, namun jika istilah itu digunakan sebagai dasar melakukan pengawasan terhadap KPK, maka itu merupakan alasan atau kerangka berpikir yang aneh. Kenapa?

Coba Anda lihat lagi soal KPK sebagai lembaga pemerintah pusat. Nah, katakanlah revisi UU KPK ini sah, maka KPK merupakan bagian dari eksekutif. Artinya sudah ada legislatif yang punya fungsi mengawasi KPK sebagai bagian dari eksekutif.

Jelas kalau keberadaan Dewan Pengawas ini menunjukkan kerangka berpikir para pembuat undang-undang kita kacau. Apalagi orang-orang yang menjadi Dewan Pengawas KPK juga dipilih DPR. Owalah, makin lucu.

Lalu, DPR kerjanya apa? Mau lepas tangan dari fungsi mulia mengawasi eksekutif seperti amanah UUD 1945? Entahlah, hanya DPR yang tahu.

Tapi, kalau dibaca pasal-pasal lainnya, misal pasal 12 B (1) berbunyi: Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.Bisa jadi Dewan Pengawas itu nantinya bertugas untuk membatalkan penyadapan.

Hal ini seolah tidak memikirkan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa. Seperti kasus e-KTP misalnya, yang aliran duitnya beredar entah dari mana ke mana dan disimpan entah di mana oleh siapa.

Belum lagi kasus dengan dugaan kerugian negara luar biasa yang butuh audit BPK. Audit ini juga memerlukan waktu panjang.

Ada lagi kasus dugaan pencucian uang hasil korupsi yang sulit dilacak seluruh aset yang sudah disamarkan oleh si pelaku. Atau kasus yang harus mengumpulkan bukti hingga lintas negara seperti kasusnya Emirsyah Satar ataupun RJ Lino.

Waktu satu tahun rasanya sangat singkat mengingat terbatasnya jumlah pegawai KPK, sifat rahasia suatu proses penyidikan, hingga ribetnya konstruksi perkara.

Inilah sekelumit rangkaian sinetron itu. Negeri yang begitu ramah untuk koruptor dan calon koruptor. Negeri yang begitu memulyakan koruptor.

Sekarang, publik masih menunggu sikap Presiden Jokowi.
Pilih mana, rakyat atau negara ini makin melarat.

 

Bandarlampung, 16 September 2019