News

Presiden Bantah Intervensi Kasus e-KTP, Denny Indrayana Lebih Yakin Agus Rahardjo: Jokowi Terlalu Sering Berdusta

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana merespon Presiden Jokowi yang membantah melakukan intervensi terhadap KPK di kasus e-KTP pada tahun 2017.

Presiden Bantah Intervensi Kasus e-KTP, Denny Indrayana Lebih Yakin Agus Rahardjo: Jokowi Terlalu Sering Berdusta
Presiden Jokowi

FIN.CO.ID- Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana merespon Presiden Jokowi yang membantah melakukan intervensi terhadap KPK di kasus e-KTP pada tahun 2017.

Dugaan intervensi Jokowi ini diungkapkan oleh eks Ketua KPK Agus Rahardjo. Agus bilang, Jokowi memanggilnya di Istana dan meminta hentikan kasus e-KTP yang saat itu menyeret Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar- Partai koalisi pendukung Jokowi. 

Menurut Denny Indrayana, dia lebih percaya terhadap pengakuan Agus Rahardjo ketimbang bantahan dari Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi sering berbohong. 

"Melihat rekam jejak, saya lebih yakin dengan Agus Rahardjo. Presiden Jokowi terlalu sering berdusta dan bermain kata-kata. Janjinya menguatkan KPK, ternyata melemahkan KPK" kata Denny Indrayana di akun media sosial X @dennyindrayana, dikutip Selasa 5 Desember 2023.

BACA JUGA


Denny Indrayana-Twitter-

Denny Indrayana menilai, Jokowi banyak umbar janji namun yang terjadi justru sebaliknya. 

"Janjinya cawe-cawe pilpres untuk kepentingan bangsa, ternyata memaksakan Gibran melalui Putusan Paman Usman untuk kepentingan dinasti keluarga" katanya. 

Denny mengatakan, Jokowi menyangkal pertemuannya dengan Agus Rahardjo dengan mengatakan tidak ada dalam catatan agenda pertemuan. 

"Jokowi menyatakan tidak ada pertemuan dengan Agus dalam catatan agenda acara. Cara ngeles itu saja sudah sangat meragukan, memalukan" kata Denny. 

"Apalagi, Pratikno hanya mengatakan: lupa. Harusnya Beliau lebih jujur, melawan lupa" imbuhnya. 

Dia menilai, sejak lama Presiden Jokowi memang wajib dimakzulkan, supaya tidak terlalu banyak drama yang merusak moralitas konstitusi bangsa Indonesia!

"Beranikah DPR memulai hak bertanya atau penyelidikan terhadap Jokowi? " pungkas Denny. 

BACA JUGA:

Pengakuan Agus Rahardjo: 


Eks Ketua KPK Agus Rahardjo--Kompas TV

Eks Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa Presiden Jokowi pernah memerintah dirinya agar kasus E-KTP dengan tersangka Setya Novanto pada tahun 2017 lalu dihentikan. 

Agus mengatakan, Presiden Jokowi memanggil dirinya ke Istana Negara. Kala itu, dia mengaku heran, sebab hanya dia yang dipanggil Jokowi untuk bertemu. Sementara biasanya, Jokowi Jokowi panggil semua pemimpin KPK jika ingin membahas sebuah masalah. 

Agus Rahardjo mengatakan, dia dipanggil Presiden Jokowi sendirian dan ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. 

"Saya terus terang, waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara),” ungkap Agus. 

Dia menjelaskan, yang bikin heran ketika dia diarahkan tidak melalui jalur wartawan. Tetapi masuk melalui jalur Masjid Istana. 

Agus mengatakan, ketika dia sampai di dalam ruangan. Presiden Jokowi langsung marah dan mengatakan hentikan. Dia pun tidak mengerti apa maksud Jokowi dengan menyebut hentikan. 

"Jokowi bilang hentikan. Saya heran yang dihentikan apanya" kata Agus. 

Namun setelah duduk, baru Agus mengerti yang dimaksud Jokowi adalah mengentikan kasus e-KTP 

"Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang (Jokowi) suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov,” lanjut Agus.

Namun perintah Presiden itu tidak diindahkan Agus. Sebab dirinya telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) sejak 3 minggu lalu. 

Sementara, saat itu dalam aturan hukum di KPK tidak ada mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

 “Saya bicara apa adanya saja bahwa Sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu di KPK itu enggak ada SP3, enggak mungkin saya memberhentikan itu,” kata Agus.

Adapun Setya Novanto waktu itu duduk sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar yang merupakan partai koalisi pendukung Jokowi. 

Kasus pengadaan proyek yang menjerat Setnov, terjadi pada kurun waktu 2011-2012, saat Setya Novanto menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. 

Ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui anggota DPR.

Bantahan Presiden Jokowi: 

Presiden Jokowi buka suara soal pengakuan Agus Rahardjo. Jokowi mengatakan, justru saat itu dia perintahkan agar Setya Novanto ikuti proses hukum. 

"Ini yang pertama coba dilihat. Dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November, saya sampaikan saat itu Pak Novanto, Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada, jelas berita itu ada semuanya," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 4 Desember 2023.

"Yang kedua buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga pak Setya Novanto sudah dihukum divonis dihukum berat 15 tahun," lanjutnya.

Jokowi bertanya-tanya mengapa hal seperti itu harus diramaikan saat ini. 

"Terus untuk apa diramaikan itu? kepentingan apa diramaikan itu? untuk kepentingan apa?" kata Jokowi.

Dia meminta pertemuan dengan Agus untuk dicek ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Menurut dia, pertemuan tersebut tidak ada dalam agenda kepresidenan.

"Saya suruh cek, saya sehari kan berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di Setneg, nggak ada (pertemuan)," sambung Jokowi.

"Agenda yang di Setneg nggak ada. Tolong dicek lagi aja," lanjut Jokowi. (*) 

Berita Terkait