Heboh Kesaksian Mantan Ketua KPK Soal Jokowi Perintahkan Kasus e-KTP Dihentikan, Ini Penjelasan Istana
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)-ANTARA/Muhammad Zulfikar-
FIN.CO.ID - Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo membuat kesaksian bahwa dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana dan diperintahkan untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.
Kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo disampaikan dalam sebuah acara yang dipandu Rosiana Silalahi yang tayang pada Kamis, 30 November 2023 malam.
Terkait hal tersebut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberi penjelasan.
Secara tegas Ari Dwipayana membantah adanya agenda pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo yang membahas proses hukum Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik.
"Terkait dengan pernyataan Bapak Agus Rahardjo yang disampaikan di sebuah media, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah dicek tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda presiden," katanya di Gedung Kemensetneg Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.
BACA JUGA:
- Heboh Pengakuan Eks Ketua KPK: Jokowi Perintah Kasus E-KTP dengan Tersangka Setya Novanto Dihentikan
- Ganjar Pranowo Disebut Terlibat Korupsi E-KTP, Novel Baswedan Beri Penjelasan Fakta yang Pernah Ditemukan
Dikatakannya Presiden Jokowi telah menegaskan agar Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, seraya meyakini bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik.
Penegasan Presiden itu tertuang dalam siaran pers yang diterbitkan melalui laman Sekretariat Kabinet RI pada 17 November 2017. Rilis tersebut dapat diakses pada tautan ini.
Ari mengatakan proses hukum terhadap Setya Novanto yang bergulir pada 2017, akhirnya berproses secara baik hingga berujung pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam kesempatan itu, Ari juga menegaskan bahwa revisi Undang-undang KPK adalah inisiatif DPR yang terjadi pada 2019, atau dua tahun setelah penetapan tersangka terhadap Setya Novanto.
"Perlu diperjelas, bahwa revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR. Bukan inisiatif pemerintah," katanya.
Sebelumnya, dalam acara yang dipandu jurnalis senior Rosiana Silalahi yang tayang pada Kamis (30/11) malam, Agus menuturkan dirinya pernah diminta oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan Setya Novanto.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
