'MPR' Khawatir Pemilu 2024 Tak Berjalan Jujur dan Adil
Ilustrasi Surat Suara Pemilu 2024--
FIN.CO.ID - Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) yang beranggotakan sejumlah tokoh nasional khawatir Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tak berjalan jujur dan adil. MPR menilai Pemilu 2024 terancam.
Hal tersebut terungkap saat MPR yang terdiri dari lintas iman, budayawan, dan aktivis HAM bersilaturahmi ke rumah Mustofa Bisri atau Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah.
MPR bertemu dengan Gus Mus untuk membahas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengatakan bahwa keputusan MKMK yang menunjukkan adanya intervensi lembaga eksekutif terhadap yudikatif, membuat sejumlah tokoh bangsa merasa prihatin.
BACA JUGA:
- Potensi Konflik Pemilu 2024, Begini Prediksi Pakar UGM
- Bawaslu: Beberapa Wilayah di Luar Negeri Rawan Kecurangan di Pemilu 2024
“Demokrasi Indonesia diayun-ayun. Kekuasaan terpusat di eksekutif, kemudian sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan MKMK, ada intervensi dari eksekutif ke yudikatif, ke lembaga konstitusional itu,” kata Alif dalam konferensi pers usai pertemuan di Rembang, Jawa Tengah, Minggu, 12 November 2023.
Salah satu Putusan MKMK adalah memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi.
MPR juga mengkhawatirkan pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak bisa berjalan dengan baik karena azas jujur dan adil dalam pemilu berpotensi terancam, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan MKMK.
Menurut Alif, Gus Mus meminta agar para tokoh bangsa, tokoh lintas iman, dan aktivis HAM terus mengingatkan elit politik dan penguasa, bahwa pelanggaran terhadap demokrasi telah melukai masyarakat.
BACA JUGA:
“Nasihat-nasihat perlu disampaikan kepada masyarakat, agar situasi tetap adem, kekecewaan disalurkan ke saluran yang demokratis,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, budayawan Goenawan Mohammad berharap Pemilu 2024 berjalan sehat, dengan azas luber jurdil tetap diimplementasikan.
“Yang menang (pilpres) harusnya punya legitimasi, tidak hanya legalitas. Artinya diterima, masuk akal, sesuai hati nurani,” katanya.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berpesan agar masyarakat kembali ke nilai luhur etika dan moral, saat beraktivitas di semua aspek kehidupan.
Sumber:
