Bawaslu: Beberapa Wilayah di Luar Negeri Rawan Kecurangan di Pemilu 2024
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan bahwa peserta Pemilu 2024 harus memiliki STTP untuk berkampanye, jika tak ada maka kampanye tersebut boleh dibubarkan-Foto : Dok/Bawaslu RI-
Wilayah Rawan Kecurangan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan memantau beberapa wilayah di luar negeri yang dinilai rawan kecurangan di Pemilu 2024
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan, oihaknya bakal memberikan perhatian khusus di beberapa wilayah di luar negeri yang dinilai rawan kecurangan.
Bagja menilai, ada beberapa wilayah luar negeri yang jadi perhatian khusus Bawaslu.
"Pertama daerah yang potensial pemilih besar, yakni Kuala Lumpur," ujar Rahmat Bagja.
Hal tersebut disampaikan Bagja dalam Peluncuran 'Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024: Isu Strategis Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri'.
Bagja melanjutkan, wilayah pertama yang dinilai rawan kecurangan adalah Kuala Lumpur, Malaysia karena memiliki jumlah pemilih terbanyak.
BACA JUGA:
- Bawaslu Ingatkan Netralitas ASN Wujud Penyelenggaraan Pemilu yang Jurdil
- Bawaslu RI Turun Tangan Telisik Bakal Caleg Mantan Koruptor
"Wilayah ini pernah terindikasi kecurangan, sebab Bawaslu pernah meminta pemberhentian Deputy Chief in Mission (DCM) yang pada saat itu menjadi panitia pengawas luar negeri karena ada indikasi melanggar aturan. Orang tersebut akhirnya diberhentikan," katanya.
Bukan cuma Kuala Lumpur, Bagja juga menyebut beberapa wilayah negara lain yang berpotensi terjadi kecurangan dalam Pemilu 2024.
Seperti Jeddah, Hong Kong karena antrean pemilih yang panjang.
Bagja juga mengatakan, pelaksanaan Pemilu di Kota Sydney, Australia juga tercatat pernah bermasalah.
"Ada beberapa wilayah, yang paling agak bermasalah memang Kuala Lumpur pada saat itu. Jadi kami minta kepada KPU, terhadap panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang hadir di sana untuk bisa mengawasi dengan baik," katanya.
"Untuk wilayah Sydney karena ada WNA yang berkebangsaan Indonesia. WNA itu ikut antrean di wilayah TPS hingga membuat gaduh. Jadi, itulah yang membuat Sydney gaduh, kami harapkan permasalahan seperti itu bisa diredusir dan tidak menjadi persoalan ke depan," sambungnya.
BACA JUGA:
- Dalam Menindak Pidana Pemilu, Bagja Ingatkan Bawaslu adalah Pintu Pertama Pelaporan Pelanggaran
- Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Diharapkan Jadi Mediator yang Andal
Sumber:
